TOPIK

Pasien Sama Dengan Konsumen?

CHRISDIONO M. ACHADIAT
Dokter, pengamat/peminat hukum dan etika kedokteran


Artikel Guwandi, S.H. dengan judul "Pasien dan UU Perlindungan Konsumen" (Suara Pembaruan, 2/12/1999) membahas UU No. 8/1999 tentang "Perlindungan Konsumen" yang dikaitkan dengan perihal pasien dalam hubungan dokter-pasien (kontrak terapeutik). Yang menarik, tulisan tersebut menampik pandangan bahwa pasien dapat disamakan dengan konsumen biasa (barang maupun jasa), karena pasien memiliki hakikat, ciri-ciri, karakter, dan sifat yang sangat berbeda dengan konsumen biasa. Empat hal yang ditengarai telah "ditangkap" secara distortif oleh pihak YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), yakni informed consent, asas pembuktian terbalik, sistem "tilang", dan class action (gugatan kelompok) yang diterapkan dalam bidang kesehatan/kedokteran.

Kegamangan IDI

Dalam artikel berjudul "Sering Kandas Tuntutan Perkara Tidak Medik" (Kompas, 14 Februari 1998), penulis telah menengarai apa yang disoroti oleh Guwandi tersebut. Dalam artikel tersebut, penulis menyebutkan "Bahkan dari kalangan hukum dan YLKI sekalipun, hanya sedikit yang mengetahui bahwa dalam kaitan hubungan dokter pasien, perjanjian/perikatannya adalah berdasarkan usaha yang sebaik-baiknya (inspanningverbitenis), sama sekali bukanlah berdasarkan hasil (resultaatverbintenis)".

Jadi, memang sesungguhnya objek perjanjian kontrak terapeutik adalah usaha yang sebaik-baiknya, bukan sembuh atau tidaknya pasien. Kalau pola pikir YLKI terhadap masalah-masalah hubungan dokter-pasien masih seperti sekarang ini (berdasarkan asas resultaatverbintenis), maka jelas bahwa YLKI memang tidak layak "mencampuri " urusan hubungan dokter pasien tadi. "..Kandasnya tuntutan-tuntutan bukanlah karena para dokter itu kebal hukum atau rasa kesejawatan antar dokter; melainkan akibat dari tuntutan itu sendiri yang memang kurang pas. Misalnya, YLKI berpola pikir bahwa kontrak terapeutik itu sama seperti hubungan produsen-konsumen pada umumnya, yakni kontrak/perjanjian berdasarkan hasil," demikian penulis mengkritik YLKI dalam artikel tadi.

Hubungan dokter-pasien justru sangat mirip dengan hubungan antara pengacara/advokat dengan kliennya. Pernahkah klien seorang pengacara disebut sebagai konsumen hukum? Bukankah klien tersebut juga menggunakan jasa pengacara, sama halnya pasien menggunakan jasa seorang dokter? Mengapa YLKI tidak pernah "campur tangan" dalam hubungan pengacara-klien seperti ini? Kalau klien tidak dapat disebut sebagai konsumen, mengapa pasien disebut sebagai konsumen? Klien memang tidak termasuk dalam kategori konsumen pada umumnya, sebab hubungan ini memiliki sifat, hakikat, dan karakter yang juga sangat berbeda dengan konsumen biasa. Sama halnya dengan status pasien dalam hubungan profesional dokter-pasien!

Harus diingat bahwa ruang lingkup UU No. 8/1999 hanyalah bidang perdagangan dan hal ini disebutkan dengan tegas dalam Bab I (Ketentuan Umum) pasal 1 ayat 3 "Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan." Apakah kita ingin mengatakan bahwa Menkes termasuk yang tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang perdagangan, sehingga kemudian masalah pasien ikut dalam cakupan UU No. 8/1999?

Nah, kegamangan IDI terlihat ketika ternyata memprakarsai suatu seminar sehari bertajuk "Perlindungan Konsumen Pelayanan Kesehatan" di mana tampak jelas bahwa bias antara konsumen dan pasien bukannya diklarifikasi, melainkan justru semakin memperbesar jurang distorsi dan salah paham. Seharusnya, IDI (dan YLKI) dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai asas yang dianut dalam hubungan perikatan dokter-pasien (inspanningverbintenis) maupun antara produsen-konsumen (resultaatverbintenis). Sepertinya, IDI hanya manggut-manggut saja ketika YLKI berkeras memasukkan profesi kedokteran dalam konteks UU No. 8/1999.

Belakangan, muncul lagi yang menamakan dirinya LBH (Lembaga Bantuan Hukum?). Pelayanan kesehatan yang lebih "galak" dibanding YLKI, yakni dengan meminta Menkes mundur karena dianggap gagal dalam tugasnya. Salah satu hal yang diungkapkan sebagai indikator kegagalan Menkes adalah terjadinya kasus kematian 2 pasien bedah yang (dianggap) merupakan kesalahan kedua dokter di situ. Menkes dianggap gagal membina kedua dokter itu dan harus bertanggung jawab untuk itu. Namun, sekali lagi LSM ini ternyata juga kurang menghayati atau memahami hakikat hubungan dokter-pasien, sehingga dapat begitu saja main tuduh seperti itu, padahal proses hukum sedang berjalan di pengadilan. Tidak jelas apakah LSM seperti ini memang benar-benar ingin membela kepentingan masyarakat dan pasien, atau cuma ikut-ikutan memanfaatkan euforia kebebasan menyampaikan pendapat seperti sekarang. Bagaimana memperjuangkan kepentingan pasien kalau kita sendiri tidak mengetahui hakikat pasien itu sendiri?

Defensive Medicine

Apabila UU No. 8/1999 diberlakukan pula terhadap profesi kedokteran dan "saran" YLKI (tentang 4 masalah di awal tulisan ini) diterapkan, maka hal itu adalah awal malapetaka terhadap pasien maupun profesi kedokteron sendiri. Korban utama nantinya justru adalah pasien (baca: masyarakat).

Mengapa demikian?

Pemikiran YLKI mengenai class action atau gugatan kelompok misalnya, di mana dalam artikel Guwandi dikatakan "Semua pasien tidak perlu membuktikan satu per satu bahwa ia telah dirugikan. Cukup satu pembuktian dan yang lain langsung mendapatkan ganti rugi" (Suara Pembaruan, 2/12/1999). Kalau ide ini diterima dalam hukum kedokteran, maka hal itu sudah mengingkari hakikat profesi kedokteran yang bersifat spesifik, personal, dan individual, di mana setiap pasien mempunyai kekhasan dan karakternya sendiri-sendiri, tidak dapat dan tidak mungkin dipukul rata seperti itu. Entah dari mana pemikiran bizarre/aneh seperti itu muncul, tetapi tampaknya IDI meenerima dan bahkan merestuinya.

Karena itu, jika usulan YLKI diterima, penulis yakin akan memicu apa yang disebut sebagai defensive medicine, suatu keadaan yang pernah merebak tahun 1970-an di Amerika Serikat. Para dokter berusaha mengeliminir risiko sejauh mungkin, sehingga dilakukanlah berbagai pemeriksaan secara berlebihan untuk keperluan tersebut. Jadi, seorang pasien salesma biasa harus menjalani pelbagai pemeriksaan laboratorium secara lengkap (darah, air seni, hati, ginjal, dsb.), elektrokardiografi (EKG), foto rontgen, dll. Maksudnya, agar si dokter dapat mendeteksi (dan lalu menghindari) risiko, walaupun yang terkecil sekalipun. Bahkan, dapat saja terjadi setelah berbagai pemeriksaan itu kemudian terdeteksi adanya risiko, dokter kemudian tidak bersedia mengobati atau bahkan merujuknya ke tempat lain. Harus diketahui bahwa menolak merawat atau mengobati pasien adalah juga hak asasi dokter.

RS-RS harus menggaji para risk manager dan pengacara untuk menjaga segala kemungkinan apabila terjadi tuntutan-tuntutan. Para dokter harus diasuransikan untuk risiko-risiko selama ia bertugas dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kepada siapa biaya itu akan dibebankan kalau bukan masyarakat (yaitu pasien) juga? Siapa yang akan menanggung membengkaknya biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien? Siapa yang bertanggung jawab jika masyarakat semakin tidak mampu menjangkau pelayanan kesehatan akibat membengkaknya biaya sebagai dampak defensive medicine? Siapa yang paling dirugikan apabila hal itu terjadi (dan sangat mungkin terjadi)?

Penutup

Pasien, dalam kontrak terapeutik, tidak bisa disamakan dengan konsumen sebagaimana yang dikenal dalam dunia perdagangan umumnya. Pandangan YLKI (dan IDI) yang tercermin dalam suatu seminar, tanpa disadari telah mengawali sosialisasi suatu mispersepsi dan distorsi bagi hubungan dokter-pasien (kontrak terapeutik). UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya hanya diberlakukan terhadap konsumen dalam dunia perdagangan dan tidak dapat diterapkan pada pasien, yang berbeda sekali dalam hakikat, karakter, dan sifatnya. Menyamakan konsumen dengan pasien dapat memicu/mendorong maraknya defensive medicine, suatu keadaan yang akan sangat merugikan dan menyulitkan masyarakat sendiri dalam memperoleh serta menjangkau pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, YLKI (dan IDI) dituntut untuk lebih rasional dan lebih menghayati suatu profesi yang hendak "diurus"-nya, yakni profesi kedokteran. Kalau memang YLKI tidak mampu menghayati serta memahami hakikat dan sifat hubungan profesional dokter-pasien yang sangat spesifik itu, jauh lebih baik jika YLKI tidak usah ikut "campur tangan" saja terhadap profesi ini. Demikian pula jika YLKI (dan IDI) belum mampu mengubah paradigma bahwa perjanjian antara dokter dan pasien didasarkan pada usaha yang sebaik-baiknya (inspanningverbitenis), sama sekali bukan didasarkan pada sembuh atau tidaknya pasien (resultaatverbintenis), walaupun hal tersebut tidak berarti profesi kedokteran "kebal" hukum, melainkan harus tetap tunduk kepada hukum yang berlaku.

Sebaiknya, dibuat saja UU Perlindungan Pasien seperti yang diusulkan Guwandi, daripada menyebarluaskan mispersepsi dan distorsi yang menyesatkan tentang UU No. 8/1999 bahwa pasien (dalam pelayanan kesehatan) sama dengan konsumen secara umum. Jika dimungkinkan, malahan UU yang diusulkan itu mencakup pula perlindungan terhadap para pemberi pelayanan kesehatan, yakni para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Semoga.