Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Peraturan  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
   

UU RI No.22 Thn.1999 Tentang Pemerintahan Daerah
Selasa, 13 April 2004 | 16:49 WIB

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :


a. a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasarv 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;

b. b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;

c. c. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam
maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertangggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensidan keaneka ragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. d. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok
Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangankeadaan, sehinggga perlu diganti;

e. e. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan , dan kedudukan pemerintahan desa, tidak sesuai denganjiwa Undang-undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak usul-usul Daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti;
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

f. f. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan undang-undang mengenai Pemerintah Daerah untuk mengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan didaerah dan Undang undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Mengingat :

1. 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;

3. 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811).


Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan;

a. a. Pemerntah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

b. b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

c. c. Dewan Perwakilan Rakyat daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.

d. d. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.

e. e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

f. f. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahdan/atau perangkat pusat di daerah.

g. g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya
danmempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

h. h. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah, otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

i. i. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

j. j. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah.

k. k. Instansi vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah nondepartemen di daerah.

l. l. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di tingkat pusat dan/atau pejabat Pemerintah di daerah provinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah daerah.

m. m. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

n. n. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota dibawah kecamatan

o. o. Desa atau yang disebut dengan nama, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

p. p. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN


BAB II

PEMBAGIAN DAERAH

Pasal 2


(1) (1) Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom.

(2) (2) Derah Provinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah administrasi.

Pasal 3

Wilayah Daerah Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),terdiri atas wilayah darat dan dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.


BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DAERAH

Pasal 4


(1) (1) Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

(2) (2) Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.

Pasal 5

(1) (1) Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi,potensi daerah, social budaya, social politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memumgkinkan terselengggaranya Otonomi Daerah.

(2) (2) Pembentukan, nama, batas, dan ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.

(3) (3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah, perubahan nama daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) (4) Syarat-syarat pembentukan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 6

(1) (1) Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus/ atau digabung dengan daerah lain.

(2) (2) Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah.

(3) (3) Kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran
daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) (4) Penghapusan , penggabungan, dan pemekaran daerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan undang-undang.


BAB IV

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 7

(1) (1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama, serta kewenangan bidang lain.

(2) (2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan,system administrasi Negara dana lembaga perekonomian Negara,pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, serta stadarisasi nasional.

Pasal 8

(1) (1) Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahandan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut

(2) (2) Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur
dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 9


(1) (1) Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup
kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

(2) (2) Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga
kewenangan yang tidak ataubelum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

(3) (3) Kewenaganan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenagan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.

Pasal 10

(1) (1) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yag tersedia di wilayahnya dan bertangggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) (2) Kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

a. a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut:

b. b. pengaturan kepentingan administrative;

c. c. Pengaturan tata ruang;

d. d. Penegakan hokum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh
Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah ; dan

e. e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara

(3) (3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Provinsi.

(4) (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) (1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9.

(2) (2) Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan
perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Pasal 12
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN


Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

(1) (1) Pemerintah dapat menugaskan kepala Daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana , serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada Pemerintah.

(2) (2) Setiap Penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundan-undangan.


BAB V

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14


(1) (1) Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Lembaga Legislatif
Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.

(2) (2) Pemerintah Daerah terdiri atas Daerah beserta perangkat Daerah lainnya.



Bagian Kedua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 15


Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan undang-undang.

Pasal 16

(1) (1) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

(2) (2) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17

(1) (1) Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRDditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) (2) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi, dan panitia-panitia.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

(3) (3) DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat
kelengkapan DPRD.

(4) (4) Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3), diatur dengan Peraturan tata Tertib DPRD.

Pasal 18

1) 1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a. a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota;

b. b. memilih amggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan
Daerah;

c. c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/ Wakil Walikota;

d. d. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk
Peraturan Daerah;

e. e. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

f. f. melaksanakan pengawasan terhadap;

1). pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan
lain;

2). pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

3). pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4). kebijakan Pemerintah Daerah; dan

5). pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah;

g. g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah
terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut
kepentingan Daerah;dan

h. h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

(2) (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 19

(1) (1) DPRD mempunyai hak :

a. a. meminta pertanggung jawaban Gubernur, Bupati dan Walikota;

b. b. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah ;

c. c. mengadakan penyelidikan;

d. d. mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah;

e. e. mengajukan pertanyaan pendapat;

f. f. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;

g. g. menentukan Anggaran Belanja DPRD; dan

h. h. menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
(2) (2) Pelaksanaan hak; sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diaturdalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 20

(1) (1) DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat
negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu halyang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan.

(2) (2) Pejabat Negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat yang menolak permintaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.

(3) (3) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 21

(1) (1) Anggota DPRD mempunyai hak:

a. a. pengajuan pertanyaan:

b. b. protokoler; dan

c. c. keuangan/administrasi.

(2) (2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 22

DPRD mempunyai kewajiban :
a. a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
b. b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta
mentaati segala peraturan perundang-undangan,
c. c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
d. d. meningkatkan kesejahteraaan rakyat di Daerah berdasarkan
demokrasi ekonomi, dan
e. e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 23
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN


(1) (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun

(2) (2) Kecuali yang dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurangkurangnya seperlima anggota atau atas permintaan Kepala Daerah, Ketua DPRD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambatlambatnya dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima.

(3) (3) DPRD mengadakan rapat atas undangan ketua DPRD.

(4) (4) Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 24

Peraturan Tata Tertib DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 25

Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan di antara pimpinan DPRD.

Pasal 26

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai;

a. a. pemilihan Ketu/ Wakil Ketua DPRD,

b. b. pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah,

c. c. pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau
Rakyat Utusan Daerah,

d. d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

e. e. penetapan perubahan dan penghapusan pajak dan restribusi,

f. f. utang, piutang , pinjaman , dan pembebanan kepada Daerah,

g. g. Badan Usaha Milik Daerah,

h. h. penghapusan dan tagihan sebagian atau seluruhnya,

i. i. persejuan penyelesaian perkara perdata secara damai, dan

j. j. kebijakan tata ruang.

Pasal 27

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 28


(1) (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Propinsi dan Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten dan Kota, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.

(2) (2) Dalam hal anggota DPRD tertangkap tangan melakukan tindak
pidana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam tempo 2 kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur.


Bagian Ketiga

Sekretariat DPRD

Pasal 29


(1) (1) Sekretariat DPRDmembantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya

(2) (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD.

(3) (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.

(4) (4) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

(5) (5) Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Bagian Keempat

Kepala Daerah

Pasal 30


Setiap Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala
Eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil Kepala Daerah.

Pasal 31

(1) (1) Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya adalah juga sebagai Wakil Pemerintahan.

(2) (2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangansebagai Kepala Daerah. Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi.

(3) (3) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) (4) Dalam kedudukan sebagai Wakil Pemerintahan, Gubernur berada di bawah dan bjawab kepada Presiden.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

(5) (5) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 32

(1) (1) Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati

(2) (2) Kepala Daerah Kota disebut Walikota.

(3) (3) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah,Bupati/walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.

(4) (4) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 33

Yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah adalah warga Negara
Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

a. a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah;

c. c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan ketua Pengadilan Negeri;

d. d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;

e. e. berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun;

f. f. sehat jasmani dan rohani;

g. g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

h. h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

i. i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri;

j. j. mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

k. k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan

l. l. bersedia dicalankan menjadi Kepala daerah.

Pasal 34

(1) (1) Pengisian jabatan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan.

(2) (2) Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, ditetapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

(3) (3) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibentuk Panitia Pemilihan.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

(4) (4) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.

(5) (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretariat Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota.

Pasal 35

(1) (1) Panitia pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), bertugas:

a. a. melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai bakal calan
berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 33;

b. b. melakukan kegiatan teknis pemilihan calon; dan

c. c. menjadi penangung jawab penyelenggaraan pemilihan

(2) (2) Bakal calaon Kepala daerah dan bakal calaon Wakil Kepala Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diajukan kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala daerah dan calaon Wakil Kepala Daerah.

Pasal 36

(1) (1) Setiap fraksi melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calan sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Pasal 33.

(2) (2) Setiap faraksi menetapkan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah dan menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan DPRD.

(3) (3) Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

(1) (1) Dalam Rapat Paripurna DPRD, setiasp fraksi atau beberapa fraksi memberikan penjelasan mengenai bakal calinnya.

(2) (2) Pimpinan Dprd mengundang bakal calon dimaksud untuk
menjelaskan visi, misi, serta rencana-rencana kebijakan apabila bakal calon dimaksud terpilih sebagai Kepala Daerah.

(3) (3) Anggota DPRD dapat melakukan tanya jawab dengan para bakal calon.

(4) (4) Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan penilaian atas kemampuan dan kepribadian para bakal calon dan melalui musyawarah atau pemungutan suara menetapkan sekurang-kurangnya dua pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang akan terpilih satu pasang diantaranya oleh DPRD.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 38


(1) (1) Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil gubernur yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan Presiden.

(2) (2) Nama-nama calaon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang akan dipilih oleh DPRD ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 39

(1) (1) Pemilihan calaon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurangkurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD.

(2) (2) Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama satu jam.

(3) (3) Apabila ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum tercapai, rapat paripurna diundur paling lama satu jam lagi dan selanjutnya pemelihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah tetap dilaksanakan.

Pasal 40

(1) (1) Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakansecara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(2) (2) Setiap anggota DPRD dapat memberikan suaranya kepada satu
pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah darai
pasangan calon yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 37 ayat (4)

(3) (3) Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Pasal 41

Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih
kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pasal 42

(1) (1) Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Presiden.

(2) (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala daerah mengucapkan
sumpah/janji.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

(3) (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Gubernur/Bupati/Walikota dengan sebaik-baiknya,sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

(4) (4) Tata cara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan bagi Kepala daerah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kelima

Kewajiban Kepala Daerah

Pasal 43


Kepala Daerah mempunyai kewajiban:

a. a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan
tanggal 17 Agustus 1945;

b. b. memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. c. menghormati kedaulatan rakyat;

d. d. menegakkkan seluruh peraturan perundang-undangan;

e. e. meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;

f. f. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan

g. g. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah danmenetapkannya
sebagai Peraturan daerah bersama dengan DPRD.

Pasal 44

(1) (1) Kepala daerah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

(2) (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah
bertanggung jawab kepada DPRD.

(3) (3) Kepal daerah wajib menyampaikan laporan atau penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala daerah Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh Presiden.

Pasal 45

(1) (1) Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

(2) (2) Kepala Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada
DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (2).

Pasal 46

(1) (1) Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintah maupun pertanggungjawan keuangan, harus melengkapi dan/atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama tiga puluh gari.

(2) (2) Kepala daerah yang sudah melengkapi dan/atau menyempurnakan pertanggungjawabannya menyampaikannya kembali kepada DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) (3) Bagi Kepala daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden.

(4) (4) Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 47

Kepala Darah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya.


Bagian Keenam

Larangan bagi kepala Daerah

Pasal 48


Kepala daerah dilarang:

a. a. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah, atau dalam yayasan bidang apa pun juga;

b. b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan
bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga Negara dan golongan masyarakat lain;

c. c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan Daerah yang bersangkutan;

d. d. menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan

e. e. menjadi advokat atau kuasa hokum dalam suatu perkara di
pengadilan, selain yang dimaksud dalam Pasal 47


Bagian Ketujuh

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Pemberitahuan Kepala Daerah

Pasal 49


Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena:

a. a. Meninggal dunia;

b. b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri

c. c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabatyang
baru;

d. d. tidak lagi memenugi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33;

e. e. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);

f. f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 48; dan

g. g. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh DPRD.

Pasal 50

(1) (1) Pemberhentian Kepala Daerah karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan dengan keputusan DPRD dan disahkan oleh Presiden.

(2) (2) Keputusan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 51

Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun tau lebih, atau diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 52

(1) (1) Kepala Daerah yang diduga melakukan maker dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberhentikan untuk semkentara dari jabatannya oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD.

(2) (2) Kepala Daerah yang terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan Keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum yang tetap diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden, tanpa persetujuan DPRD.

(3) (3) Kepala Daerah yang setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti melakukan maker dan perbuatan yang dapat memecah belah
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Negara Kesatuan Republik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diaktifkan kembali dan direhabilitasi selaku Kepala Daerah sampai akhir masa jabatannya.

Pasal 53

(1) (1) DPRD memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan Kepala
Daerah secara tertulis kepada yang bersangkutan, enam bulan
sebelumnya.

(2) (2) Dengan adanya pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah mempersiapkan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada DPRD dan menyampaikan pertanggungjawaban
tersebut selambat-lambatnya empat bulan setelah pemberitahuan.

(3) (3) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa jabatan Kepala
daerah berakhir, DPRD mulai memproses pemilihan Kepala Daerah yang baru.

Pasal 54

Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya, oleh
DPRDsebagaimana dimaksud dalam Pasal53, tidak dapat dicalonkankembali sebagai Kepala Daerah dalam masa jabatan berikutnya.


Bagian Kedelapan

Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah

Pasal 55


(1) (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden.

(2) (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan

b. b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yangdiancam
dengan hukuman mati.

(3) (3) Setelah tindakan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Presiden selambat-lambatnya dalam 2 kali 24 jam.


Bagian Kesembilan

Wakil Kepala Daerah

Pasal 56


(1) (1) Di setiap daerah terdapat seorang Wakil Kepala Daerah.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

(2) (2) Wakil Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk, bersamaan dengan pelantikan Kepala Daerah.

(3) (3) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Kepala Daerah mengucapkan sumpah/janji.

(4) (4) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”

(5) (5) Ketentuan-ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 41, Pasal 43 kecuali huruf g, Pasal 47 sampai dengan Pasal 54, berlaku juga bagi Wakil Kepala Daerah.

(6) (6) Wakil Kepala Daerah Provinsi disebut Wakil Gubernur, Wakil Kepala Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kota disebut Wakil Walikota.

Pasal 57

(1) (1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

a. a. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewajibannya;

b. b. mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di
Daerah; dan

c. c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(2) (2) Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

(3) (3) Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

Pasal 58

(1) (1) Apabila Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya.

(2) (2) Apabila Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi.

(3) (3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk sementara waktu.

(4) (4) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, DPRD menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan.


Bagian Kesepuluh

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 59


Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Perangkat Daerah

Pasal 60


Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 61

(1) (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(2) (2) Sekretariat Daerah Provinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(3) (3) Sekretaris Daerah Provinsi karena jabataanya adalah Sekretaris Wilayah Administrasi.

(4) (4) Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sekretaris Daerah Kota diangkat oleh Bupati atau Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negari Sipil yang memenuhi syarat.

(5) (5) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya.

(6) (6) Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

(7) (7) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya,tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 62

(1) (1) Dinas Daerah adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah.

(2) (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

(3) (3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN


Penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada
Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas Provinsi.

Pasal 64

(1) (1) Penyelenggaraan bidang pemerintahan yang menjadiwewenang
Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh instansi vertikal.

(2) (2) Pembentukan, susunan organisasi, formasi, dan tata laksananya,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 65

Di Daerah dapat dibentuk lembaga teknis sesuai dengan kebutuhan
Daerah.

Pasal 66

(1) (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah
Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.

(2) (2) Kepala Kecamatan disebut Camat.

(3) (3) Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(4) (4) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota.

(5) (5) Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.

(6) (6) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 67

(1) (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.

(2) (2) Kepala Kelurahan disebeut Lurah.

(3) (3) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat.

(4) (4) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

(5) (5) Lurah bertanggung jawab kepada Camat.

(6) (6) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 68

(1) (1) Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

(2) (2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.


BAB VI

PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN

KEPALA DAERAH

Pasal 69


Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD
dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 70

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum,Peraturan Daerah lain, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 71

(1) (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hokum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

(2) (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah,kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala daerah menetapkan keputusan Kepala daerah.

(2) (2) Keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pasal 73

(1) (1) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

(2) (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
kekuatan hokum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran
Daerah.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 74


(1) (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) (2) Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.


BAB VII

KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 75


Norma, standar, dan prosedur mengenai pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian, penetapan pension, gaji, tunjangan,kesejahteraan, hak, dan kewajiban, serta kedudukan hokum Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, penetapan pension, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pemerintah Wilayah Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan
administrasi kepegawaian dan karier pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII

KEUANGAN DAERAH

Pasal 78


2) 2) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2) 2) Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 79


Sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

a. a. pendapatan asli Daerah, yaitu :

1) 1) hasil pajak Daerah.

2) 2) hasil retribusi daerah

3) 3) hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan

4) 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

b. b. dana perimbangan;

c. c. pinjaman Daerah; dan

d. d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 80

(1) (1) Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, terdiri atas:

a. a. bagian Daerah darai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber
daya alam;

b. b. dana alokasi umum; dan

c. c. dana alokasi khusus.

(2) (2) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan, perkotaan, dan perkebunan serta Bea Perolehan
Hak Atas tanah dan Bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diterima langsung oleh Daerah penghasil.

(3) (3) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan serta kehutanan dan penerimaan dari sumber daya alam,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima oleh Daerah penghasil dan Daerah lainnya untuk pemerataan secara dengan peraturan perundang-undangan.

(4) (4) Ketentuan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 81

(1) (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri dan/atau dari sumber luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintah dengan persetujuan DPRD.

(2) (2) Pinjaman dari dalam negeri diberitahukan kepada Pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkanoleh Pemerintah

(3) (3) Peminjaman dan sumber dana pinjaman yang berasal dari luar negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan Pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

(4) (4) Tata cara peminjaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 82

(1) (1) Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang.

(2) (2) Penentuan tariff dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 83
(1) (1) Untukmendorong pemberdayaan Daerah, Pemerintahan memberikan insentif fiscal dan nonfiskal tertentu.

(2) (2) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 84

Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukan diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 85

(1) (1) Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadekan, dibebani hak tanggungan, dan/atau dipindah tangankan.

(2) (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan
keputusan:

a. a. pengahapusan tagihan Daerah sebagain atau seluruhnya;

b. b. persetujuan penyelesean sengketa perdata secara damai; dan

c. c. tindakan hukumlain mengenai barang milik daerah.

Pasal 86

(1) (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

(3) (3) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

(4) (4) Pedoman tentang penyusunan, perubahan dan perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(5) (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah disampaikan kepada Gubernur bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Pemerintah Provinsi untuk diketahui.

(6) (6) Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkannsesuai dengan peraturan
perundang-undangan.


BAB IX

KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN

PERSELISIHAN

Pasal 87


(1) (1) Beberapa Daerah dapat mengadakan kerja sama antar Daerah yang diatur dengan keputusan bersama.

(2) (2) Daerah dapat membentuk badan kerja sama antar Daerah.

(3) (3) Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan badan lain yang diatur dengan keputusan bersama.

(4) (4) Keputusan bersama dan/atau badan kerja sama, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang membebani
masyarakat dan Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD masingmasing.

Pasal 88

(1) (1) Daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama kecuali menyangkut kewenangan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) (2) Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 89

(1) (1) Perselisihan antar Daerah diselesaikan oleh Pemerintah secara musyawarah.

(2) (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat salah satu pihak yang tidak menerima keputusan Pemerintah, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian terhadap Mahkamah Agung.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

BAB X

KAWASAN PERKOTAAN

Pasal 90


Selain Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kota, perlu ditetapkan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas:

a. a. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten;

b. b. Kawasan Perkotaan Baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah Kawasan Perdesaan menjadi Kawasan Perkotaan; dan

c. c. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih
Daerah yang berbatan sebagai satu kesatuan social, ekonomi, dan fisik perkotaan.

Pasal 91

(1) (1) Pemerintahan Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola Kawasan Perkotaan.

(2) (2) Di Kawasan Perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi Kawasan Perkotaan di Daerah Kabupaten, dapat dibentuk badan pengelolaan Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

(3) (3) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan hal-hal lain mengenai pengelolaan Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 92

(1) (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan
Pemerintah Daerah perlu mengikut sertakan masyarakat dan pihak swasta.

(2) (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Perkotaan.

(3) (3) Pengaturan mengenai Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB XI

DESA

Bagian Pertama
Pembentukan, Penghapusan, dan/atau
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Penggabungan Desa

Pasal 93


(1) (1) Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan
memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

(2) (2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 94

Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang
merupakan Pemerintahan Desa


Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 95


(1) (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa.

(2) (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dan calaon yang memenuhi syarat.

(3) (3) Calan Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukung suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 96

Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masabjabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 97

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga
negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

a. a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G-30-S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

d. d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;

e. e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;

f. f. sehat jasmani dan rohani;
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

g. g. nyata –nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

h. h. berkelakuan baik, jujur, dan adil;

i. i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

j. j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadailan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. k. mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di Desa setempat;

l. l. bersedia dicalankon menjadi Kepala Desa; dan

m. m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adapt istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 98

(1) (1) Kepala Desa dilantik oleh oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

(2) (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan
sumpah/janji.

(3) (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 99

Kewenangan Desa mencakup :

a. a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;

b. b. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan

c. c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 100

Tugas Pembantuan dan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Kabupaten kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana , serta sumber daya manusia.

Pasal 101

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :

a. a. memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa;

b. b. membina kehidupan masyarakat Desa

c. c. membina perekonomian Desa
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

d. d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

e. e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan

f. f. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukumnya.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Kepala Desa:

a. a. bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa; dan

b. b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati.

Pasal 103

(1) (1) Kepala Desa berhenti karena:

a. a. meninggal dunia;

b. b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;

c. c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;

d. d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepada Desa yang
baru; dan

e. e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

(2) (2) Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.


Bagian Ketiga

Badan Perwakilan Desa

Pasal 104


Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pasal 105

(1) (1) Anggota badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.

(2) (2) Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota.

(3) (3) Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkam Peraturan Desa.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

(4) (4) Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.


Bagian Keempat

Lembaga Lain

Pasal 106


Di Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuia dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Keuangan Desa

Pasal 107


(1) (1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas:

a. a. pendapatan asli Desa yang meliputi:

1) 1) hasil usaha Desa,

2) 2) hasil kekayaan Desa,

3) 3) hasil swadaya dan partisipasi,

4) 4) hasil gotong-royong, dan

5) 5) lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;

b. b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi;

1) 1) bagian dari perolehanpajak dan retribusi Daerah, dan

2) 2) bagian dari dana perimbangan keuanganPusat dan Daerah yang
diterima oleh Pemerintah Kabupaten;

c. c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;

d. d. sumbangan dari pihak ketiga; dan

e. e. pinjaman Desa.

(2) (2) Sumber pendapatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) (3) Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

(4) (4) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ditetapkan oleh Bupati

(5) (5) Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja Desa
ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 108


Desa sdapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan.


Bagian Keenam

Kerja Sama Antar Desa

Pasal 109


(1) (1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat.

(2) (2) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama.

Pasal 110

Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan
pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah pemukiman, industri, dan jasa wajib mengikut sertakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Pasal 111

(1) (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang ini.

(2) (2) Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adapt istiadat Desa.


BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112


(1) (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi
penyelenggaraan Otonomi Daerah.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

(2) (2) Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 113

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan.

Pasal 114

(1) (1) Pemerintah dapat membatalkan Peraaturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) (2) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Daerah yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3) (3) Selambat-lambatnya satu minggu setelah keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tersebut dibatalkan pelaksanaannya.

(4) (4) Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah.

BAB XIII

DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI

DAERAH

Pasal 115


(1) (1) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertugas memberikan
pertimbangan kepada Presiden mengenai :

a. a. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran
Daerah;

b. b. Perimbangan keuangan Pusat dan daerah; dan

c. c. Kemampuan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota untuk
melaksanakan kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 116

(2) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, menteri lain sesuai dengan
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
kebutuhan, perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah, dan wakil-wakil
Daerah yang dipilih oleh DPRD.

(3) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

(4) (4) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengadakan rapat sekurangkurangnya satu kali dalam enam bulan.

(5) (5) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertanggung jawab kepada Presiden.

(6) (6) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.


BAB XIV

KETENTUEN LAIN-LAIN

Pasal 117


Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta, karena kedudukannya diatur tersendiri dengan undang-undang.

Pasal 118

(1) (1) Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dapat diberikan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) (2) Pengaturan mengenai penyelenggaraan otonomi khusus,
sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 119

(1) (1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, berlaku jugadi kawasan otorita yang terletak di dalam Daerah Otonom, yang meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan Bandar udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan, dan kawasan lain yang sejenis.

(2) (2) Pengaturan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 120

(1) (1) Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah daerah.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

(2) (2) Susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapka dengan Peraturan daerah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 121

Sebutan ProvinsiDaerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, berubah masing-masing menjadi Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pasal 122

Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Istimewa Aceh dan Provinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada undang-undang ini.

Pasal 123

Kewenangan Daerah, baik kewenangan pangkal atas dasar pembentukan
Daerah maupun kewenangan tambahan atas dasar Peraturan Pemerintah
dan/atau atas dasar peraturan perundang-undangan lainnya,
penyelenggaraannya disesuaikan dengan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 undang-undang ini

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124


Pada saat berlakunya undang-undang ini nama, batas dan ibukota Provinsi Daerah Tingkat I, Daerah Istimewa, Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, adalah tetap.

Pasal 125
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN


(1) (1) Kotamadya Batam, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Simeulue, dan semua Kota Admnistratif
dapat ditingtkatkan menjadi Daerah Otonom dengan memperhatikan Pasal 5 undang-undang ini.

(2) (2) Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkannya undang-undang ini Kotamadya, Kabupaten, dan Kota Administratif,sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudaha harus berubah statusnya menjadi Kabupaten/Kota jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 undang-undang ini.

(3) (3) Kotamadya, Kabupaten, dan Kota Administratif, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dihapus jika tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom

Pasal 126

(1) (1) Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ada pada saat mulai
berlakunya undang-undang ini tetap sebagaiKecamatan, Kelurahan, dan Desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf m, huruf n, dan huruf o undang-undang ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) (2) Desa-desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya
Administrasif, dan Kota Administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya undang-undang ini ditetapkan sebagai Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf n undangundang ini.

Pasal 127

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini,
seluruh instruksi, petunjuk, atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan undangundang ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 128

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Wakil bupati Kepala Daerah Tingkat II, Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Bupati, Walikotamadya, Walikota, Camat, Lurah, dan Kepala Desa beserta perangkatnya yang ada sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap menjalankan tugasnya, kecuali
ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 129
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN


(1) (1) Dengan diberlakukannya undang-undang ini, Lembaga Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati, Pembantu Walikotamadya, dan Badan Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dihapus.

(2) (2) Instansi vertikal di Daerah selain yang menangani bidang-bidang luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, serta agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi perangkat Daerah.

(3) (3) Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat Daerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekayaannya dialihkan menjadi milik Daerah

Pasal 130

(1) (1) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih awal daripada masa jabatan Kepala Daerah, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi.

(2) (2) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih lambat daripada masa jabatan Kepala Daerah, masa jabatan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah.


BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131


Pada saat berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

a. a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

b. b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3153).

Pasal 132

(1) (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undangundang
ini sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak undangundang ini ditetapkan.

(2) (2) Pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara efektif
selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun sejak ditetapkan undangundang ini.

Pasal 133
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN


Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/atau
tidak sesuai dengan undang-undang ini, diadakan penyesuaian.

Pasal 134

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Mei 1999
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA


ttd
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 60

http://www.yanfar.go.id/yanfar/images_data/image_179_1.pdf


 

 

dibuat oleh danendro : Radja
 
Berita Terkait

Untuk Periksa Abdullah Puteh, KPK Tak Dimungkinkan Minta Ijin Presiden
Menkeh HAM : Anggota KPU Bisa Dipidana
Mendagri: Penundaan Perpu Tunggu Perkembangan Logistik
Pemerintah Optimis Pemilu Berjalan Sesuai Rencana
Alisansi Turunkan Bagul Unjuk Rasa di Bundaran HI
Gubernur Belum Menunjuk Pelaksana Bupati Kampar
Gubernur Riau akan Jalankan Tugas Pemerintahan di Kampar
> selengkapnya...


Referensi

PP RI No.25 Thn.2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
PP RI No. 151 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
PP RI No. 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD

Website

Departemen Dalam Negeri
Lembaga Informasi Negara


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [0] komentar


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< April,2004>>
MSnSl RK JS
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data