Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Peraturan  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
   

PP RI No.72 Thn.1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
Senin, 12 April 2004 | 10:05 WIB

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1998 TENTANG
PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG :


a. Bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan
sebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

b Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sebagai
pelaksanaan dari undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan dipandang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

MENGINGAT :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 45

2. Undang-undang Nomor 5 Tahuin 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3274)

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehata (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3465).


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATUTAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANAN
SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1


Dalam peraturan pemerointah ini yang dimaksud dengan :

1. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisiolandan kosmetika.

2. Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, impian tidak mengan-dung obat yang digunakan, mendiagnisa menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan
memperbaiki fungsi tubuh.

3. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubahbentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

4. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaian perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tanganan.

5. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangkan memindahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara atau modal sarana angkutan apapun dslsm rangka produksi, peredaran, dan/atau
perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan. 6. Kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus sediaan farmasi dan alat kesehatan baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.

7. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

BAB II

PERSYARATAN MUTU, KEAMANAN DAN
KEMANFAATAN

Pasal 2


(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan,

(2) Persyaratan mutu, keamanan, dan kemenfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk :

a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan olehg Menteri.

b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materi Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri.

c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan peryaratan dalam buku odeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri.

d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAG III

P R O D U K S I

Pasal 3


Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang teleh memenuhi izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku lagi bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional oleh perorangan diatur oleh Menteri.

Pasal 5

(1) Produksi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus dilakukan dengan cara produksi yang baik.

(2) Cara produksi yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.


BAB IV

PEREDARAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 6
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan.

Pasal 7

Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 8

(1) Setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran harus disertai dengan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

(2) Setiap pengangkut sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan.


Bagian Kedua

Izin Edar

Pasal 9


(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperolah izin edar dari Menteri.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.

Pasal 10

(1) Izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan keterangan dan/atau data mengenai sediaan farmasi dsn alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperolah izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin edar sebagaimana dimaksud dalam auyat (1) dan ayat (2) oleh Menteri.

Pasal 11

Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperolah izin edar dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan.


Bagian Ketiga

Pengujian Sediaan Farmasi
dan Alat Kesehatan

Pasal 12


(1) Pengujian sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan melalui :

a. Pengujian laboratoris berkenaan dengan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.

b. Penilaian atas keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
(2) Tata cara pengujian sediaan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri.

Pasal 13

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang lulus dalam pengujian diberikan izin edar

(2) Izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk persetujuan pendaftaran.

(3) Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak lulus dalam pengujian diberikan surat keterangan yang menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin edar dan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , ayat (2), ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Menteri menjaga kerahasiaan keterangan dan/atau data sediaan farmasi dan alat kesehatan yang disampaikan serta hasil pengujian sediaan farmasi dan alat
kesehatan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.


Bagian Keempat

Penyaluran

Pasal 16


(1) Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh :

a. Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan.

b. Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi perorangan untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika dengan jumlah komoditi yang terbatas dan/atau diperdagangkan secara langsung kepada masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.


Bagian Kelima

Penyerahan

Pasal 16


(1) Penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilakukan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.

(2) Penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan :

a. Resep dokter

b. Tanpa resep dokter

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN


BAB IV

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SEDIAAN FARMASI
DAN ALAT KESEHATAN
KE DALAM DAN DARI WILAYAH INDONESIA

Pasal 17


Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan ke dalam dan dikeluarkan dari wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu keamanan dan kemanfaatan.

Pasal 18

(1) Pemasukan dan pengeluaran sediaan farmasi dan alat kesehatan
kedalam dan dari wilayah Indonesia hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai importer dan/atau eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(2) Selain izin sebagai importer dan/atau eksportir, badan usaha
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki izin Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk memasukkan dan mengeluarkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat ke dalam dan dari wilayah Indonesia.

Pasal 19

(1). Selain yang ditentukan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan dapat memasukkan sediaan farmasi dan alat kesehatan kedalam wilayah Indonesia untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

(2). Lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan .

Pasal 20

(1). Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dalam dan dari wilayah Indonesia untuk diedarkan harus dilengkapi dengan dokumen yang menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan telah lulus dalam pengujian dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan dari instanasi yang berwenang di Negara asal atau Menteri.

(2). Kelengkapan dokumen hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab importer dan/atau eksportir sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 21

Setiap pengangkutan dalam rangka pemasukan dan pengeluaran sediaan farmasi dan alat kesehatan kedalam dan dari wilayah Indonesia dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 22

(1). Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
(2). Tata cara memiliki izin edar bagi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 23

(1). Terhadap sediaan farmasi yang berupa obat yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan serta belum di produksi di Indonesia, dapat dilakukan pemasukan kedalam wilayah Indonesia selain oleh importer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2). Pemasukan sediaan farmasi yang berupa obat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dilakukan untuk :

a. a.Keadaan darurat.

b. b. Atas pertimbangan dari tenaga kesehatan yang berwenang dalam pemberian pelayanan kesehatan.

c. c.Jumlahnya terbatas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

(3). Pemasukan sediaan farmasi yang berupa obat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

(4). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.


BAB IV

KEMASAN SEDIAAN FARMASI
DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 24


(1). Pengemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 25

(1). Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mengalami kerusakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan,dilarang untuk diedarkan.

(2). Sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimusnahkan sesuai dengan ketentuan mengenai pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan.


BAB VII

PENANDAAN DAN IKLAN

Bagian Pertama
Penandaan dan Iformasi

Pasal
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN


(1). Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan
dilaksanakanuntuk melindungi masyarakat dari alat kesehatan yang tidak obyektif, tidak lengkap serta menyesatkan.

(2). Penandaan dan informasi sediaan dan alat kesehatan dapat berbentuk gambar, warna, tulisan atau kombinasi antara atau ketiganya atau bentuk lainnya yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalamkemasan, atau merupakan bagian dari wadah dan/atau kemasannya.

Pasal 27

Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alt kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 28

(1). Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus dicantumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memenuhi persyaratan berbentuk tulisan yang berisi keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap serta tidak menyesatkan.

(2). Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang - kurangnya berisi :

a. a. Nama produk dan/atau merek dagang

b. b. Nama badan usaha yang memproduksi atau memasukkan sediaan farmasi dan alat kesehatan kedalam wilayah Indonesia.

c. c. Komponen pokok sediaan farmasi dan alat kesehatan

d. d. Tata cara penggunaan.

e. e. Tanda peringatan atau efek samping

f. f. Batas waktu kadaluwarsa untuk sediaan farmasi tertentu.

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai penandaan dan informasi yang harus dicantumkan sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 29

Keterangn tambahan yang dicantumkan selain yang ditentukan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, hanya dapat dilakukan apabila keterangan tambahan yang dicantumkan sesuai dengan keterangan yang ada dalam izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 30

(1). Ketentuan mengenai penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini tidak berlaku bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.

(2). Menteri melakukan pembinaan berkenaan dengan penandaan dan iformasi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.


Bagian Kedua

Iklan

Pasal 31
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Iklan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan harus memuat keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan.

Pasal 32

Sediaan farmasi yang berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasakrn resep dokter hanya dapat di iklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Pasal 33

Iklan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan pada media apapun yang dipergunakan untuk menyebarkan iklan dilaksanakan dengan memperhatikan etika periklanan.


BAB VII

PEMELIHARAAN MUTU

Pasal 34


(1). Dalam rangka menjamin sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan diselenggarakan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.

(2). Penyelenggaraan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak kegiatanproduksi sampai dengan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 35

(1). Dalam rangka pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, Menteri melakukan :

a. Penetapan persyaratan pemeliharaan mutu sediaan farmasi
dan alat kesehatan

b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan
mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.

(2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.


BAB IX

PENGUJIAN DAN PENARIKAN KEMBALI SEDIAAN FARMASI
DAN ALAT KESEHATAN DARI PEREDARAN

Bagian Pertama
Pengujian Kembali

Pasal 36


Untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatanyang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, dilakukan pengujian kembali sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan.

Pasal
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Pengujian kembali sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan dilaksana-kan oleh Menteri.

Pasal 38

Pengujian kembali sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan dilaksanakan:

a. Secara berkala, atau

b. Karena adanya data atau informasi baru berkenaan dengan efek samping sediaan farmasi dan alat kesehatan bagi masyarakat.

Pasal 39

(1). Apabila hasil pengujian kembali sediaan farmasi dan alat kesehatan menunjukkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan atau dapat menimbulkan bahaya kesehatan bagi manusia, sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan dicabut izin edarnya.

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 40

(1). Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dicabut izin edarnya karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilarang untuk diproduksi atau dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan.

(2). Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dicabut izin edarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditarik dari peredaran untuk dimusnahkan.


Bagian Kedua

Penarikan Kembali

Pasal 41


(1). Penarikan kembali sediaan farmasi dan alat kesehatan dari peredaran karena dicabut izin edarnya dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawabbadan usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkansediaan farmasi dan alat kesehatan.

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali sediaan farmasi dan alat kesehatan dan peredaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Menteri menyebarluaskan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang sedang dalam penarikankembali dari peredaran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebarluasan informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dala ayat (1) diatur oleh Menteri.

Bagian Kedua

Penarikan Kembali

Pasal 43

(1) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila sediaan farmasi dan alat kesehatanyang digunakan mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat atau kematian yang terjadi karena sediaan farmasi dan alat kesehatan yang
tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB X

PEMUSNAHAN

Pasal 44


Pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan yang :

a. Diproduksi tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku

b. Telah kadaluwarsa

c. Tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.

d. Dicabut izin edarnya

e. Berhubungan dengan tindak pidanya dibidang sediaan farmasi dan
alat kesehatan.

Pasal 45

(1) Pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan oleh badan usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan/atau orang yang bertanggung jawab atas sarana kesehatan dan/atau pemerintah.

(2) Pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang berhubungan dengan tindak pidana dibidang sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan
memperhatikan dampak terhadap kesehatan manusis serta upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 47

(1) Pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus dilaporkan kepada Menteri

(2) Laporan pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan :

a. Waktu dan tempat pelaksanaan pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

b. Jumlah dan jenis sediaanfrarmasi dan alat kesehatan

c. Nama penanggung jawab pelaksana pemusnahan sediaan farmasi dan
alat kesehatan.

d. Nama satu orang saksi dalam pelaksanaan pemusnahan sediaan
farmasi dan alat kesehatan.

(3) Laporan pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditanda tangani oleh penanggung jawab dan saksi dalam pelaksanaan pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemusnahan dan pelaporan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 diatur oleh Menteri.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49


Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta yang seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dan bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Pasal 50

Peran serta masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemapuan yang ada pada masyarakat dalam rangka pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 51

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui :

a. Penyelenggaraan produksi dan peredaran sediaan farmasi dan
alat kesehatan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan
kemanfaatan.

b. Penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam
kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sediaan farmasi dan alat kesehatan.

c. Sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan
penentuan kebijaksanaan dan/atau pelaksanaan program pengamanan
sediaan farmasi dan alat kesehatan.

d. Melaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang dan/atau
melakukan tindakan yang diperlukan atas terjadinya penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak rasional dan/atau memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

e. Keikut sertaan dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakan berkenaan dengan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tepat serta memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Pasal 52

Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 53

(1) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, menteri menyebarluaskan informasi dan pengertian berkenaan dengan peran serta masyarakat dalam pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri


BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 54


Menteri melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 55
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

(1) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diarahkan untuk :

a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan sediaan farmasi dan alat
kesehatan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

b. Melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

c. Menjamin terpenuhinya atau terpeliharanya persyaratan mutu,
keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang
diedarkan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bidang

a. Informasi

b. Produksi

c. Peredaran

d. Sumber daya manusia

e. Pelayanan kesehatan.

Pasal 56

(1) Pembinaan dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan dengan :

a. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan
penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

b. Melindungi masyarakat dari iklan sediaan farmasi dan alat
kesehatan yang tidak obyektif, tidak tidak lengkap dan menyesatkan.

(2) Untuk melindungi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Menteri menetapkan pedoman materi muatan iklan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

(3) Penetapan pedoman materi muatan iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerangan.

Pasal 57

Pembinaan dalam bidang produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan dengan :

a. Meningkatkan kemampuan teknik dan penerapan cara produksi
sediaan farmasi dan alat kesehatan yang baik.

b. Meningkatkan penggunaan potensi nasional yang tersedia sebesarbesarnya dalam produksi sediaan farmasi dan alat kesehatan.

c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan produksi sediaaan
farmasi yang berupa obat tradisional dalam rangka perluasan dan
pemerataan pelayanan kesehatan.

Pasal 58

Pembinaan dalam bidang peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan dengan :

a. Menjaga terpenuhinya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatansediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan.

b. Mengembangkan jaringan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang merata.

Pasal 59

Pembinaan dalam bidang sumber daya manusiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dilakukan dengan :

a. Meningkatkan keterampilan teknis tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
b. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan/atau lembaga pelatihan dibidang sediaan farmasi dan alat kesehatan.

c. Menyediakan tenaga penyuluh atau ahli di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 60

Pembinaan dalam bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e dilakukan dengan :

a. Meningkatkan penggunaan sediaan farmasi yang berupa obat generik dalam pelayanan kesehatan.

b. Meningkatkan pemanfaatan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sebagai upaya kesehatan mandiri.

c. Menjamin tersedianya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi pelayanan mutu, keamanan dan kemanfaatan dalam rangka pelayanan kesehatan.

Pasal 61

(1) Dalam rangka pembinaan Menteri melakukan upaya peningkatan penggunaan sediaan farmasi yang berupa obat generik dalam pelayanan kesehatan

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan :

a. a. Pemberian informasi kepada masyarakat berkenaan dengan
manfaat penggunaan sediaan farmasi yang berupa obat generik dalam
pelayanan kesehatan.

b. Menumbuh kembangkan penggunaan sediaan farmasi yang berupa
obat generik oleh tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan sediaan farmasi yang berupa obat yang tidak tepat.

c. Menjamin ketersediaan sediaan farmasi yang berupa obat generik
pada sarana kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan.

(3) Dalam rangka pelayanan kesehatan, penggantian penyerahan sediaan farmasi yang berupa obat berdasarkan resep dokter dengan padanannya berupa obat generik, dapat dilakukan dengan persetujuan dokter yang mengeluarkan resep dan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi penerima pelayanan
kesehatan.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 62

Dalam rangka pembinaan, Menteri dapat melakukan kerjasama Internasional di bidang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan kepentingan nasional.

Pasal 63

Dalam rangka pembinaan, Menteri dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

BAB XIII

PENGAWASAN

Bagian Pertama
Tanggung Jawab Pengawasan

Pasal 64
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN


Pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan oleh
Menteri

Pasal 65

Menteri dalam melaksanakan pengawasan, mengangkat tenaga pengawas yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di bidang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksdu dalam Pasal 65, tenaga pengawas melakukan fungsi :

a. Memasuki setiap tmepat yang diduga digunakan dalam kegiatan
produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh dan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan,pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

b. Membuka dan meneliti kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan

c. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.

d. Memerintahkan untuk memperhatikan izin usaha atau dokumen lain.

Pasal 67

Tenaga pengawas dalam melakukan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan :
a. Tanda pengenal

b. Surat perintah pemeriksaan

Pasal 68

(1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri dari :

a. Nama tenaga pengawas yang bersangkutan yang dikenakan pada
seragam

b. Surat keterangan yang menyatakan data diri pengawas yang
bersangkutan

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilengkap dengan foto diri tenaga pengawas yang bersangkutan serta ditanda tangani oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 69

(1) Surat perintah pemeriksaan dalam Pasal 67 huruf b sekurang-kurangnya berisi

a. Nama tenaga pengawas yang akan melakukan pemeriksaan.

b. Nama dan alamat tempat kegiatan yang akan dilakukan pemeriksaan.

c. Alasan dilakukan pemeriksaan.

d. Hal yang akan diperiksa atau kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga pengawas.

e. Tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pemeriksaan

f. Keterangan lain yang di anggap perlu.

(2) Surat perintah pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanda tangani oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 70
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Setiap orang yang bertanggung jawab aatas tempat dilakukannya pemeriksaan oleh tenaga pengawas mempunyai hak untuk menolak pemeriksaan apabila tenaga pengawas yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan.

Pasal 71

Apabila hasil pemeriksaan oleh tenaga pengawas menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan segera dilakukan penyelidikan oleh penyidik yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Bagian Kedua

Tindak Administratif

Pasal 72


(1) Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang melanggar hukum di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

a. Peringatan secara tertulis.

b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dari peredaran yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan
dan kemanfaatan.

c. Perintah pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, jika
terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

d. Pencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha industri, izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan serta izin lain yang diberikan.

(3) Tindakan administrasi berupa pencabutan sementara atau
pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Menteriatau Menteri lain yang berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan tindakan administratif sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri dan/atau Menteri lain baik secara bersama-sama atau sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

Pasal 73

(1) Jika pelanggaran hukum dilakukan oleh tenaga kesehatan, tindakan administratif dikenakan oleh Menteri berupa :

e. Teguran

f. Pencabutan izin untuk melakukan upaya kesehatan. (2) Pengambilan tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 74
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Barang siapa dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dan pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam dalam
Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

Pasal 75

Barangsiapa dengan sengaja :

a. Memproduksi dan/atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dan ayat (2) butir d

b. Mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 76

Barang siapa dengan sengaja :

a. Memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat
tradisional yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b;

b. Memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa
kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Pasal 77

Barang siapa yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak mencantumkan penandaan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor :23 Tahun
1992 tentang Kesehatan.

Pasal 78

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor :23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77, ditambah seperempat apabila menimbulkan luka berat atau sepertiga apabila menimbulkan kematian.

Pasal 79

Berdasarkan ketentuan pasal 86Undang-undang Nomor :23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,barang siapa dengan sengaja :

a. Memproduksi sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa menerapkan cara produksi yang baik sebaimana dimaksud dalam pasal
5;

b. Melakukan pengangkutan sediaan farmsi dan alat kesehatan dalam
rangka peredaran tanpa disertai dengan dokumen pengangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

c. Memasukan sediaan farmasi ke dalam wilayah Indonesia tanpa
dilengkapi dengan dokumen yang menyatakan bahwa sediaan farmasi
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
dan alat kesehatan yang bersangkutan telah lulus dalam pengujian
laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);

d. Mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mengalami
kerusakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan produksi
sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 25 ayat (1);

e. Mengiklankan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang
penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter pada media cetak
selain yang ditentukan dalam pasal 32; dipidana dengan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).


BAB XV

KETENTUAN LAIN

PASAL 80


Upaya pengamanan sediaan farmasi yang berupa obat keras, sepanjang belum diatur dalam peraturan pelaksanaan Ordonansi Obat Keras dilakukan berdasarkan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintan ini.


BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81


Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan
yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka :

1. Pharmaceutissche Stoffen Keurings Verordening ( Staatsblad Tahun 1938 Nomor 172);

2. Verpakkings Verodening Pharmaceutissche Stoffen Nomor 1 ( Staatsblad Tahun 1938 nomor 173);

3. Verpakkings Verodening Kinine (Staatsblad Tahun 1939 nomor 210); dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 83

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 1998

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA


ttd

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Kabinet RI
Kepala Biro Hukum dan
Perundang-undangan



Lamboek. V. Nahattands

http://www.yanfar.go.id/yanfar/images_data/image_196_1.pdf


 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Dugaan Mal Praktek, Polisi Panggil Perawat RS Siloam
RS. Siloam Diduga Lakukan Mal Praktek
81 Orang Terjangkit HIV/AIDS di Sumsel
Depkes Minta Anggarannya Dinaikkan Tiga Kali Lipat
Gugatan Rp 1 Triliun Gus Dur Resmi Diajukan
RSUD Dr. Soetomo Tangani Bayi Kembar Dempet Dada dan Perut
Bayi Tanpa Tempurung Kepala Dirawat di RSCM
Pasien Menggugat Rumah Sakit Bintaro
90 Persen Bahan Baku Farmasi Diimpor
Bayi Satu Tahun Idap HIV
> selengkapnya...


Referensi

Tetanus
Rabies
Malaria
UU RI No.9 Thn.1960 Tentang Pokok - Pokok Kesehatan
PP RI No.39 Thn.1995 Tentang Penelitian Pengembangnan Kesehatan
PP RI No.72 Thn.1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
> selengkapnya...

Website

Departemen Kesehatan


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< April,2004>>
MSnSl RK JS
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data