Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Peraturan  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
   

Inpres RI No. 8 Tahun 2000 Tentang Penetapan Harga Dasar Gabah Serta Harga Pembelian Gabah dan Beras
Rabu, 07 April 2004 | 09:56 WIB

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA
HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :


a. bahwa dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan dan dalam upaya memacu kegiatan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, dipandang perlu untuk meninjau kembali harga dasar gabah dan harga pembelian gabah/beras dalam negeri oleh Badan Urusan Logistik (BULOG);

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Instruksi Presiden tentang Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras Produksi Dalam Negeri;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :


1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Menteri Pertanian;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

5. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

6. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

7. Kepala Badan Urusan Logistik;

8. Kepala Badan Pusat Statistik;

9. Para Gubernur/Kepala Daerah Propinsi.


Untuk :

PERTAMA :
Pedoman harga dasar dan harga pembelian dalam rangka Pengadaan Gabah dan Beras Produksi Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Harga Dasar Gabah

Harga Dasar pembelian Gabah Kering Giling dari petani adalah Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogram.

2. Harga Pembelian BULOG :

a. Gabah Kering Giling

Adalah Rp.1.519,00 (seribu lima ratus sembilan belas rupiah) per kilogram.

b. Beras

Adalah Rp.2.470,00 (dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram.

KEDUA : Persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. Kadar air maksimum 14,0%

b. Butir hampa/kotoran maksimum 3,0%

c. Butir kuning/rusak maksimum 3,0%

d. Butir hijau/mengapur maksimum 5,0%

e. Butir merah maksimum 3,0%.

KETIGA : Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas sesuai tabel harga yang berlaku.

KEEMPAT : Para pejabat tersebut pada angka 2 sampai dengan angka 9 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk dan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat terkait di lingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur di dalam Instruksi Presiden ini.

KELIMA : Pelaksanaan masa pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2001.

KEENAM : Terhitung mulai tanggal berlakunya Instruksi Presiden ini, semua ketentuan tentang penetapan harga dasar gabah dan beras yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.


Instruksi Presiden ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
ABDURRAHMAN WAHID


 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Gapki: Ekspor CPO Indonesia Diprediksi Menurun
Pemerintah Atur Tata Niaga Impor Garam
Rini Soewandi Soroti Kebijakan Pemda DKI
Larangan Impor Daging AS Dicabut Besok
Pemerintah Akui Peredaran Benih Palsu
Peluang TPT di Pasar Uni Eropa Terbuka
Bungaran Tekan Badan Karantina Atasi Daging Ilegal
Pemerintah Akan Perpanjang Penutupan Impor Beras
Presiden: Industri Tekstil Harus Perhatikan HAKI
Depperindag Curigai Lima Perusahaan Selundupkan Elektronik
> selengkapnya...


Referensi

Anthrax
Flu Burung
PP RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT. Rajawali Nusantara Indonesia
UU RI No.7 Thn.1996 Tentang Perlindungan Pangan
UU RI No.8 Thn.1999 Tentang Perlindungan Konsumen
> selengkapnya...

Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< April,2004>>
MSnSl RK JS
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data