Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Peraturan  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
   

Kepres RI No. 43Thn.2003 Tentang Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Jurnalis Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Jum'at, 02 April 2004 | 11:43 WIB


KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

PENGUASA DARURAT MILITER PUSAT

NOMOR 43 TAHUN 2003

TENTANG

PENGATURAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING,

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN JURNALIS

DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang :


bahwa untuk keselamatan umum, kepentingan ketertiban umum dan untuk kepentingan keamanan selama berlangsungnya Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat tentang Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;



Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 12 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113);

3. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54);


MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN SELAKU PENGUASA DARURAT MILITER PUSAT TENTANG PENGATURAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN JURNALIS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.



Pasal 1


(1) Selama berlangsungnya Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Warga Negara Asing tidak diperbolehkan melakukan kunjungan wisata dan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(2) Untuk mendukung keberhasilan operasi terpadu dalam rangka pelaksanaan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kunjungan dan kegiatan Warga Negara Asing dapat dilakukan atas izin Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.

(3) Warga Negara Asing yang terikat dengan pelaksanaan kontrak kerja serta perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia yang telah berjalan, agar melaporkan keberadaan dan pelaksanaan kegiatannya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Penguasa Darurat Militer Daerah.

Pasal 2


(1) Lembaga swadaya masyarakat baik dari negara asing maupun dari Indonesia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

(2) Bantuan kemanusiaan yang berasal dari negara sahabat, Badan Dunia, dan lembaga swadaya masyarakat baik asing ataupun nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.

(3) Pelaksanaan bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan operasi kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah.

Pasal 3

(1) Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing dan koresponden untuk media asing di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilakukan secara selektif setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.

(2) Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan nasional untuk media nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Penguasa Darurat Militer Daerah.

(3) Segala resiko dan akibat yang timbul dari kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing maupun nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.



Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

PENGUASA DARURAT MILITER PUSAT,


ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juni 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO





LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 68




Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,







Lambock V. Nahattands


 

 

dibuat oleh danendro : Radja
 
Berita Terkait

Kontras Kecam Penangkapan Aktivis di Aceh
Wirayuda: Norwegia Akan Menolak Suaka Petinggi GAM di Swedia
TNI Sambut Rencana Penyelidikan Kejaksaan Swedia
Mar'ie Pimpin Tim Monitoring di Aceh
Relawan PMI Berhasil Meloloskan Diri
DPR akan Beri Dukungan Politis Bagi Pengadilan Hasan Tiro
Swedia Duga Kuat Hasan Tiro Terlibat Teror
> selengkapnya...


Referensi

Kepres RI No. 34 Thn.2003 Tentang Kebijakan Nasional Di bidang Pertanahan
Kepres RI No. 28 Thn.2003 Tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Kepres RI No. 11 Thn.2003 Tentang Mahkamah Syariah Provinsi Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Website

Departemen Dalam Negeri


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [0] komentar


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< April,2004>>
MSnSl RK JS
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data