Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Peraturan  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
   

Inpres RI No.2 Thn.2002 Tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut
Senin, 29 Maret 2004 | 14:44 WIB

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR LAUT


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :


a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan hasil penambangan pasir laut, perlu dilakukan pengendalian atas kegiatan penambangan, pengusahaan, dan ekspor pasir laut untuk kepentingan pembangunan nasional, dengan memperhatikan kelestarian ekosistem di wilayah penambangan pasir laut;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut;


Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);


MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

3. Menteri Kelautan dan Perikanan;

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

5. Menteri Kehutanan;

6. Menteri Negara Lingkungan Hidup;

7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

9. Para Gubernur;

10. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA :


Melakukan koordinasi dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan mengenai penataan dan pengawasan pelaksanaan sistem penambangan, pengusahaan, dan ekspor pasir laut secara terintegrasi.

KEDUA :

a. Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi mengenai aspek pemerintahan dengan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota di wilayah yang terdapat kegiatan penambangan, pengusahaan, dan ekspor pasir laut.

b. Menteri Perindustrian dan Perdagangan melakukan koordinasi penataan sistem pengusahaan dan ekspor pasir laut.

c. Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan koordinasi mengenai aspek tata ruang kelautan, pesisir, dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah yang terdapat kegiatan penambangan, pengusahaan, dan ekspor pasir laut.

d. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan koordinasi mengenai aspek pengawasan produksi dan teknik penambangan pasir laut.

e. Menteri Kehutanan melakukan koordinasi mengenai aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah yang terdapat kegiatan penambangan, pengusahaan, dan ekspor pasir laut.

f. Menteri Negara Lingkungan Hidup melakukan koordinasi mengenai aspek lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan penambangan, pengusahaan, dan ekspor pasir laut.

g. Panglima Tentara Nasional Indonesia melakukan koordinasi mengenai aspek keamanan nasional yang berkaitan dengan kegiatan penambangan, pengusahaan, dan ekspor pasir laut.

h. Kepala Kepolisian Republik Indonesia melakukan koordinasi mengenai aspek pengawasan dan kepolisian yang berkaitan dengan kegiatan penambangan, pengusahaan, dan ekspor pasir laut.

i. Para Gubernur dan Bupati/Walikota membekukan untuk sementara waktu izin yang berkaitan dengan kegiatan penambangan pasir laut dan tidak memberikan izin baru sesuai dengan kewenangannya masing-masing serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkaitan dengan kegiatan penambangan, pengusahaan dan ekspor pasir laut.

KETIGA :

Untuk melancarkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA, dibentuk Tim Koordinasi yang diketuai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

KEEMPAT :

Tim Koordinasi harus telah menyelesaikan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, paling lambat tanggal 18 Mei 2002.

KELIMA :

Agar setiap Instansi terkait membantu kelancaran pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.




Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2002


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,


ttd.

Lambock V. Nahatands


 

 

dibuat oleh danendro : Radja
 
Berita Terkait

Greenpeace Tuntut Komitmen Perlindungan Alam
Komnas HAM Didesak Investigasi Kasus Kao-Malifut
Malaysia Alleged to be Involved in Illegal Trade of Rare Wood
WALHI Tolak Rencana Proyek PLTN
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Malang, Lemah
Walhi Minta Masyarakat di Sekitar TPA Jonggol Dilibatkan
Pemodal Illegal Logging Kendalikan Hutan
> selengkapnya...


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [0] komentar


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< March,2004>>
MSnSl RK JS
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data