Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

RO Tambunan

Partai Golkar Tidak Berhak Ikut Pemilu
01 Juni 2001

TEMPO Interaktif, Jakarta:Partai Golkar, menurut kuasa hukum PIJAR Keadilan, RO Tambunan, seharusnya tidak berhak untuk ikut dalam pemilu mendatang. Pernyataan itu disampaikan Tambunan kepada Majelis Hakim Agung pimpinan Asma Samik Ibrahim yang menangani gugatan yang diajukan PIJAR atas partai Golkar kepada Mahkamah Agung. “Kami mohon dapat mencabut hak tergugat (Partai Golkar) untuk ikut dalam pemilihan umum tahun 2004 atau Pemilu yang dilakukan mendahului 2004, “ ujar RO Tambunan di persidangan di Gedung Mahkamah Agung, Jum’at (1/6).

Di persidangan kuasa hukum penggugat secara bergantian, RO Tambunan, Erick S. Paat, Aidil Johan, Ahmad WS Dilapanga, menjelaskan adanya indikasi Partai Golkar untuk menang dalam Pemilu tahun 1999, telah menggunakan dana tanpa batas. Dana tersebut sebesar Rp 90 milyar yang berasal dari Bulog dan sumbangan dari skandal Bank Bali, melalui Arung Gauk Jarre, sebesar Rp 15 milyar.

Selain itu, dana berasal sumbangan dari AA Baramuli (mantan Ketua DPA) sebesar Rp 1 miliyar. Dana ilegal yang digunakan oleh Partai Golkar untuk ikut dalam Pemilu tahun 1999. Hal ini seperti yang tercantum dalam long form Price Water House Cooper (PWC). “Penyelenggaraan Pemilu itu (oleh Golkar), secara tidak jujur dan tidak adil. Karena pada saat yang sama partai politik lainnya mengalami kesulitan dalam dana Pemilu,” jelas Erick S. Paat. Dalam pandangan penggugat, penerimaan dan penggunaan dana ilegal oleh Partai Golkar tersebut, secara nyata telah melanggar pasal 17 ayat 2 UU No. 2 Tahun 1999, juga pasal 9 Huruf E UU No. 2 Tahun 1999.

Gugatan PIJAR tersebut, menurut kuasa hukum tergugat yang diwakili Hotma Sitompoel, Ruhut Sitompul, Tommy Sihotang, OC Kaligis, dan Yan Djuanda Saputra, seharusnya batal demi hukum. Sebab, nama penggugatnya yang tergabung dalam PIJAR Keadilan berubah-ubah. “Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku jika nama pengunggat yang melakukan gugatan itu berubah-ubah atau diganti, maka secara otomatis gugatan itu gugur,“ kata Hotma.

Selain itu, kata Hotma gugatan harusnya diajukan melalui peradilan umum karena MA Mahkamah agung tidak memiliki wewenang untuk mengadili kasus gugatan tersebut karena MA hanya menilai apakah putusan Pengadilan Tinggi itu sudah adil atau tidak. Hotma mengatakan, pembubaran Partai Golkar harus diatur dalam Undang-undang. (Nurakhmayani)

Kirim Komentar   | Baca Komentar

 

 

dibuat oleh danendro : Radja
Berita Terkait

PDIP Siap Berdialog
Polri Tetapkan Tiga Tersangka Bentrokan PDIP-Golkar
Akbar Tandjung Sesalkan Bentrok di Bali
Tiga Calon Tersangka Kerusuhan Buleleng Diamankan
Ketua Golkar: Bentrokan Sudah Direncanakan

 
Berita nasional Lainnya

PKB Calonkan Sophan Sophian Sebagai Cawapres
(Rabu, 28/04/2004 | 00:33 WIB)
KPU Siapkan Tata Cara Debat Pemilu
(Rabu, 28/04/2004 | 19:29 WIB)
Amien Rais Masih Bungkam Soal Pasangannya
(Rabu, 28/04/2004 | 18:24 WIB)
Siswono Juga Mengaku Dilamar Wiranto
(Rabu, 28/04/2004 | 18:00 WIB)
KPU Tak Akan Umumkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Capres
(Rabu, 28/04/2004 | 17:17 WIB)
Hamzah: PDIP Terima Visi dan Misi PPP
(Rabu, 28/04/2004 | 16:22 WIB)
Wiranto Periksa Kesehatan
(Rabu, 28/04/2004 | 15:59 WIB)
Gus Dur: Saya Tidak Akan Gandeng Militer Jadi Cawapres
(Selasa, 27/04/2004 | 20:31 WIB)
SBY Mengajak NU Bergabung Dalam Pemerintahannya
(Selasa, 27/04/2004 | 19:53 WIB)
Cawapres PDIP Ditetapkan Tanggal 3 Mei
(Selasa, 27/04/2004 | 11:46 WIB)

Index Berita





 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data