Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Narasi  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
   

Profil Gubernur DKI Jakarta
Kamis, 01 April 2004 | 11:45 WIB

Surjadi Soedirdja (1992-1997)

Di masa kepemimpinannya, Surjadi Soedirdja membuat proyek pembangunan rumah susun, menciptakan kawasan hijau, memperbanyak daerah resapan air. Adapun proyek kereta api bawah tanah (subway) dan jalan susun tiga (triple decker) belum terwujud. Yang jelas, Surjadi berhasil membebaskan jalan-jalan Jakarta dari becak. Peristiwa 27 Juli 1996 terjadi pada masa Jakarta di bawah kepemimpinannya.

Selepas menjabat gubernur, Surjadi diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia sempat menjadi anggota MPR Utusan Daerah periode 1998-1999. Pada 13 Februari 2000, pria kelahiran Jakarta pada 11 Oktober 1938 ini diserahi jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ad interim, ketika Presiden Abdurrahman Wahid menonaktifkan Jenderal Wiranto dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.

Wiyogo Atmodarminto (1987-1992)

Gubernur Wiyogo, terkenal dengan panggilan Bang Wi, adalah gubernur yang secara rutin berkunjung ke berbagai tempat di Jakarta. Dikenal sebagai pemimpin yang open mind dan sikap disiplin. Di awal kepemimpinannya, dia memutuskan untuk menerapkan konsep BMW: bersih, manusiawi, wibawa. Pria yang lahir pada 22 November 1922 ini juga mencurahkan perhatian pada kesejahteraan rakyat dengan memikirkan sejumlah masalah perkotaan seperti becak, tanah, sanitasi, dan masalah transportasi.

Soeprapto (1982-1987)

Soeprapto berlatar belakang militer. Pada masa agresi Belanda, sebagai Komandan Kompi PETA, ia memimpin pertempuran di front Srondol, Semarang. Padahal satu hari, di saat-saat pertempuran itu, ia sudah dijadwalkan menikah dengan Rr. Soeprapti Probodipoero, gadis pilihannya. Terpaksa sang komandan digantikan oleh salah seorang rekannya demi melangsungkan pernikahan.

Di karir militernya, pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 12 Agustus 1924 ini pernah menjabat Danmen Taruna Akmil, Asisten 2/OPS Kodam VII Diponegoro, Kasdam XVII/Cenderawasih, sampai Panglima Kodam XVI/Udayana. Sebelum menjabat gubernur, dia adalah Sekretaris Jenderal Depdagri.
Dengan pengalaman kepemimpinannya, terutama di ketentaraan, Soeprapto dinilai mampu menangani masalah Jakarta yang kompleks. Dia memulai kepemimpinannya dengan mengajukan konsep yang pragmatis dan bersih tentang pembangunan Jakarta sebagai ibu kota serta sebagai kota besar. Dia menekankan stabilitas, keamanan, dan ketertiban. Soeprapto membuat master plan DKI Jakarta untuk periode 1985 sampai 2005, yang dikenal sebagai Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Bahagian Wilayah Kota.

Tjokropranolo (1977-1982)

Sebelum menjabat gubernur Jakarta, selama satu tahun Tjokropranolo menjadi asisten Gubernur Ali Sadikin. Dia dikenal sebagai seorang pekerja keras, berpandangan lurus, terkadang berwatak seperti Anoman, tokoh wayang yang penuh pengabdian.

Dia punya perhatian terhadap nasib buruh. Selama dia menjabat gubernur, dia sering mengunjungi berbagai pabrik untuk mengecek kesejahteraan buruh dan mendapatkan gagasan langsung tentang upah mereka. Usaha kecil juga menjadi perhatiannya. Dia mengalokasikan sekitar 425 tempat untuk 46 ribu pedagang kecil agar dapat berdagang secara legal. Walau begitu, kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan transportasi kota menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Perda yang mengatur pedagang jalanan tidak efektif, sehingga mereka masih berdagang di wilayah terlarang, menempati badan jalan, dan memacetkan lalu lintas.

Bang Nolly, demikian panggilan akrabnya, lahir di Temanggung, Jawa Tengah, 20 Mei 1924. Anak bupati Temanggung ini, di masa revolusi fisik, menyandang pangkat kapten. Ia adalah pengawal pribadi Panglima Besar Sudirman. Ia pula turut meloloskan Pak Dirman dari maut serangan Belanda, yang berkali-kali melakukan percobaan pembunuhan. Dalam karir kemiliteran, ia pernah menjabat Asintel Siaga, sekretaris militer untuk presiden. Pada Juli 1977, ia dilantik sebagai gubernur Jakarta.

Setelah menanggalkan jabatan gubernur, Bang Nolly aktif sebagai pekerja sosial. Terakhir ia diangkat sebagai Ketua Yayasan Rumah Sakit Bakti Yudha, Depok. Meninggal pada usia 74 tahun di rumah sakit tentara di Jakarta pada 22 Juli 1998.

H. Ali Sadikin (1966-1977)

Ketika menjadi Gubernur DKI, Ali Sadikin cukup populer di mata warganya. Tak hanya membangun pasar, masjid, puskesmas, sekolah, serta gedung tinggi, Bang Ali, demikian panggilan akrabnya, juga mengarahkan tempat perjudian kasino dengan pengenaan pajak yang tinggi untuk mengisi kas pemda. Selain itu, Bang Ali juga mendirikan Taman Ismail Marzuki. Atas keberhasilan menata Jakarta, sang gubernur yang kharismatik ini menerima hadiah Magsaysay dari Filipina, 1971. "Kepemimpinan tidak dapat bekerja hanya dengan kharisma, pemimpin harus menjadi orang yang siap untuk bekerja," katanya.

Lelaki kelahiran Sumedang, Jawa Barat, 7 Juli 1927 ini menempuh pendidikan dengan berpindah-pindah. Setelah lulus SMP di kota kelahirannya, ia melanjutkan ke SMA di Bandung. Tamat dari Sekolah Pelayaran Tinggi, Semarang, pada 1945. Sejak kecil bercita-cita menjadi pelaut. Ketika revolusi pecah, Ali masuk BKR-Laut, cikal bakal TNI-AL. Ia lalu dikirim ke Tegal, Jawa Tengah, untuk membentuk pangkalan AL. Kesempatan itu ia pergunakan untuk membentuk Korps Marinir. Setelah lama berkiprah di Angkatan Laut, terakhir menjabat Deputi II Menteri Pangal, ia dipercaya menjabat Menteri Perhubungan Laut. Baru kemudian menjadi gubernur.
Namanya masih berkumandang walau sudah tak menjadi gubernur. Anggota Kelompok Kerja Petisi 50 ini dikenal sebagai orang yang bersikap kritis terhadap pemerintahan Orde Baru.

Henk Ngantung (1964-1965)

Sebelum menjadi Gubernur Jakarta, Henk Ngantung dikenal sebagai pelukis tanpa pendidikan formal. Bersama Chairil Anwar dan Asrul Sani, ia turut mendirikan "Gelanggang". Ngantung juga pernah menjadi pengurus Lembaga Persahabatan Indonesia-Tiongkok, 1955-1958. Seniman yang tergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) ini merupakan pemrakarsa berdirinya Sanggar Gotong Royong.

Sebelum diangkat jadi Gubernur Jakarta, ia ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai deputi gubernur di bawah Soemarno. Saat itu, banyak juga kalangan yang protes atas pengangkatan Ngantung. Soekarno ingin Ngantung bisa menjadikan Jakarta sebagai kota budaya. Dan, Ngantung dinilainya memiliki bakat artistik. Salah satu pengalaman yang barangkali menarik ialah tatkala presiden memanggilnya ke istana hanya untuk mengatakan bahwa pohon-pohon di tepi jalan yang baru saja dilewati dikurangi. Masalah pengemis yang merusak pemandangan Jakarta tak lepas dari perhatian Ngantung. Tapi, semua upaya untuk itu tak berhasil.

Soemarno (1960-1964)

Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya yang satu ini adalah seorang dokter yang juga brigadir jenderal TNI. Pada periode dia sebagai gubernur, masalah besar menghadang, terutama berkaitan dengan pembebasan Irian Jaya dan demonstrasi ganyang Malaysia.

Pada periode kepemimpinan Soemarmo, selain dibangun Monas, Patung Selamat Datang, dan Patung Pahlawan di Menteng, juga dibangun rumah minimum. Konsep rumah minimum ini adalah rumah dengan luas 90 meter persegi, dibangun di atas tanah 100 meter persegi, terdiri dari dua lantai, lokasinya dekat dengan tempat kerja. Proyek pertama rumah minimum dibangun di Raden Saleh, Karang Anyar, Tanjung Priok, dan Bandengan Selatan. Setelah selesai masa baktinya, Soemarmo menjabat Menteri Dalam Negeri.

Sudiro (1953-1960)

Sudiro menggantikan Sjamsuridjal. Ia memimpin pemerintahan Kota Praja Jakarta Raya antara 1953-1960, di mana dari 1953 sampai 1958 ia menjabat walikota; ketika Jakarta mendapat status administratif tingkat pertama, Sjamsuridjal sebagai gubernur dari 1958-1960.

Salah satu kebijakan yang sampai sekarang dipakai adalah pemecahan wilayah terkecil, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK) yang kemudian jadi rukun warga (RW). Selain itu, ia juga memecah Jakarta sebagai satu kesatuan menjadi tiga wilayah administratif yang disebut kebupaten dan dikepalai oleh seorang patih. Tiga wilayah tersebut adalah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan.

Sudiro punya keinginan yang menggelora untuk melestarikan gedung-gedung bersejarah dan monumen. Ide membangun Monumen Nasional (Monas) lahir di bawah kepemimpinan Sudiro. Inisiatifnya berasal dari Sarwoko. Presiden Soekarno pun mendukung gagasan tersebut. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan pada masa kepemimpinan Soemarmo. Pada Desember 1959, Sudiro memutuskan tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan Jakarta.

Sjamsuridjal (1951-1953)

Sebelum menjadi Wali Kota Jakarta Raya, Sjamsuridjal menjabat Wali Kota Bandung dan Solo. Kebijakan yang cukup terkenal pada masa kepemimpinannya adalah mengenai masalah listrik. Walau begitu, ia juga memberi prioritas pada masalah air minum, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebijakan atas tanah. Guna mengatasi masalah listrik yang sering padam, Sjamsuridjal membangun pembangkit listrik di Ancol. Adapun untuk meningkatkan penyediaan air minum, dia membangun penyaringan air di Karet, penambahan pipa, peningkatan suplai air dari Bogor. Di bawah pemerintahan Sjamsuridjal, bidang pendidikan juga mendapat perhatian. Ia mendukung pengembangan Universitas Indonesia.

Suwirjo (1945-1947 dan 1950-1951)

Wali kota pertama Jakarta ini kelahiran Wonogiri, Jawa Timur, 1903. Belajar ilmu hukum di Batavia, ia giat dalam pergerakan kebangsaan. Sebagai gubernur di ibu kota negara yang masih baru itu beban di pundaknya sangat berat, karena begitu Indonesia merdeka, Jakarta didominasi dengan perjuangan melawan Belanda. Karena itulah Suwirjo sempat terputus jabatannya karena ia ditangkap oleh Belanda.

Selain itu, di masa kepemimpinannya, Suwirjo dihadapkan pada persoalan tanah, yang menjadi problem utama Jakarta. Ketika Jepang menduduki Indonesia, antara 1942-1945, Jepang menawarkan kepada warga Jakarta untuk menggunakan semua tanah kosong, bahkan taman, untuk kebun sayur. Semua tanah ini digunakan tanpa pertimbangan, konsultasi, atau bayar sewa kepada pemilik yang sah. Pun tidak ada pendaftaran. Akibatnya terjadi kebingungan mengenai kepemilikan dan penggunaan atas tanah. Satu kebijakannya mengenai tanah, dia memutuskan agar semua tanah didaftar menurut nama pemilik atau pengguna, ukuran tanah, penggunaan tanah dan sejarah kepemilikan atau penggunaan tanah. Meski demikian, ia tidak mampu membuat kebijakan atas tanah secara spesifik. Tugas tersebut dibebankan kepada penggantinya, Sjamsuridjal.


PDAT/Ngarto Februana


 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Referensi

Profil Gubernur DKI Jakarta
Sistem Pengendali Banjir Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso
> selengkapnya...

Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< April,2004>>
MSnSl RK JS
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data