[an error occurred while processing this directive] OPINI TEMPO
Edisi 15 - 21 Januari 2001

Ajinomoto: Halal atau Haram?

AKAL sehat kita benar-benar diuji oleh kasus Ajinomoto. Satu merek bumbu masak ternyata bisa membuat seluruh negeri seperti "terbakar". Polisi sibuk menangkap pemimpin pabrik dan menahan mereka di sel—termasuk seorang warga negara Jepang (yang kini sudah dibebaskan). Pabrik yang sudah 30 tahun berdiri di Mojokerto pun disegel seminggu. Buruhnya berhenti bekerja. Di pasar, kegiatan meledak. Ribuan ton bumbu masak ini ditarik—sementara penyedap merek lain juga sibuk menambah stoknya. Demonstrasi merebak. Ada yang mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan Ajinomoto, ada pula yang menuduh lembaga itu disisipi kepentingan bisnis.

Urusan makin ramai ketika Istana mendadak ikut berbicara soal penyedap cap mangkuk merah ini. Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan Ajinomoto halal. Ia mengaku mendapat masukan dari beberapa laboratorium, termasuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat langsung "menyerang" Presiden. Dan "pertempuran" Istana versus Senayan seperti mendapat amunisi baru. Apa boleh buat, urusan penyedap yang hanya satu-dua jumput masuk ke mangkuk sup kita itu sementara membuat kita lupa bahwa otak peledakan bom di malam Natal masih ha-ha-hi-hi entah di mana, Tommy Soeharto belum tertangkap, utang konglomerat yang triliunan rupiah belum terbayar, dan krisis ekonomi kedua masih "mengintip" di depan sana.

Soal yang "membakar" negeri ini bermula dari kegiatan kecil: masa berlaku label halal Ajinomoto habis, Desember 2000 lalu, dan MUI menguji ulang kehalalan produk itu. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI—bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor—dibentuk setelah terjadi kisruh lemak babi di sejumlah merek mi, susu, dan kecap pada 1988. Lembaga nonprofit ini—karena stafnya bekerja sukarela dan hanya menerima honor ketika menguji suatu produk—memasang tarif ratusan ribu rupiah sampai maksimum Rp 2 juta untuk setiap produk yang diujinya. Hasil rekomendasi LPPOM dibawa ke MUI untuk kemudian diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Lembaga terakhir itulah yang menerbitkan label halal.

Dalam masalah Ajinomoto, yang dipersoalkan adalah porcine (enzim dari pankreas babi) yang digunakan dalam rangkaian produksinya. Proses produksi itu diawali dengan pemakaian enzim porcine sebagai katalisator (bahan perantara yang gunanya memudahkan reaksi kimia) untuk menghidrolisis protein kedelai menjadi bactosoytone (satu jenis protein rantai pendek). Sebagai bahan perantara, tentu saja enzim porcine tidak ikut menjadi bagian dari bactosoytone. Nah, bactosoytone itu dipakai sebagai nutrisi untuk mengembangbiakkan mikroba. Selanjutnya, mikroba dipakai dalam proses fermentasi tetes tebu menjadi monosodium glutamat (MSG). Melalui proses pemurnian, didapat bentuk kristal dan itulah MSG yang siap dilempar ke pasar.

Sampai di sini, secara kimiawi sebenarnya jelas bahwa hasil akhir MSG itu tidak lagi mengandung enzim porcine ataupun bactosoytone—dan hal ini diakui Direktur LPPOM MUI, Prof. Aisyah Girindra, dan Dirjen Departemen Kesehatan H.M. Sampurno. Tapi, dari sisi pandangan agama (fikih), pendapat terbelah tiga. Ada yang berpendapat MSG itu haram. Dasarnya, bahan pangan yang dalam prosesnya bercampur dan memanfaatkan bahan yang berasal dari babi, walaupun kemudian dipisahkan, tetap haram dikonsumsi. Ada yang berpendapat halal karena produk akhir yang dikonsumsi bebas babi. Pendapat ketiga, pilihan diserahkan kepada keyakinan umat Islam, mau mengonsumsi atau tidak.

Lalu, kepada siapa kita harus berpihak? Jika harus memilih, majalah ini berpihak kepada konsumen, apa pun agamanya. Bagi umat Islam, persoalan utama adalah bagaimana menjamin bahan makanan yang dikonsumsinya bebas barang haram. Dan kasus Ajinomoto membuktikan bahwa pemberian label halal oleh Departemen Kesehatan dan MUI belum memberikan jaminan itu. Apa yang harus dilakukan? Umat Islam harus membangun laboratorium yang memadai untuk meneliti pangan, obat, dan kosmetik dengan staf yang cukup andal (dan cukup gajinya).

LPPOM bisa saja dimanfaatkan jika semua kalangan Islam setuju. Dengan dana yang cukup dari masyarakat, lembaga ini bisa aktif meneliti produk yang beredar di masyarakat, dan tidak "menunggu bola" seperti sekarang ini. Bahkan, secara berkala, lembaga ini perlu mengecek mendadak produk yang sudah berlabel halal. Ajinomoto pernah berkonsultasi soal penggantian enzim yang dipakai beberapa waktu lalu—dan kabarnya secara informal disarankan agar tak memakai enzim babi—toh, urusan ini baru "terbongkar" setelah masa label halalnya perlu diperpanjang. Jika kredibilitas (dan kejujuran) lembaga itu cukup baik di mata umat, tentulah konsumen muslim yang baik akan taat kepada fatwanya. Tanpa minta sokongan politik pemerintah—misalnya cap halal dari Departemen Kesehatan—pun umat akan mengikuti sikap lembaga itu.

Kalau ada produk yang kedapatan memakai barang haram, atau barang yang tak jelas benar halal-haramnya, eksekusi yang dijatuhkan pun tak harus hiruk-pikuk seperti sekarang. Lembaga kajian itu cukup tidak memperpanjang sertifikat halalnya dan kemudian mengumumkan secara luas kepada masyarakat. Pabrik boleh saja tetap bekerja, tapi produknya tak boleh lagi ditempeli cap halal. Dan produsen, dengan pasar terbesar muslim di sini, tentu akan berpikir seribu kali sebelum "bermain-main" dengan hal-hal yang menyerempet barang haram. Jika konsumen muslim menjauhi produk itu, niscaya sang pabrik terancam kelangsungannya, tanpa perlu segel polisi.

Yang "lolos" dari perhatian sebenarnya adalah dampak buruk MSG bagi kesehatan, apa pun agama kita. Banyak negara maju sudah melarang MSG ini, tapi rupanya pemerintah dan gerakan konsumen di sini belum mampu membuktikan dampak buruk itu. Dan bicara soal perlindungan konsumen, kita harus sedih: ada begitu banyak produk halal di pasar yang dampaknya sungguh buruk bagi kesehatan, misalnya produk dengan zat pewarna berlebihan. Tapi siapa yang peduli dengan produk yang sebenarnya "haram" untuk kesehatan itu? Sesungguhnya, Ajinomoto harus dipersoalkan bukan saja karena urusan halal-haram, tapi karena dampak buruk MSG bagi sekalian umat Indonesia.


Kirim Komentar

Baca Komentar:

  • Jangan Hanya Makanan , (Diana, Melbourne )
  • Diteliti , (Philips Silitonga, Setia Budi )
  • Kepentingan Bisnis? , (M B Ampera, Bath, UK )
  • Jangan Tutup , (Leo Firman, Indramayu )
  • Prinsip Kehati-hatian , (Tjetjep Kustijana, Bandung )
  • Menjauhi , (Dibest, Bogor )
  • Beban Moral , (Irlan, Depok )
  • Soal Pernyataan Gus Dur , (Suyadi, Depok Timur )
  • Tetap Tidak Halal , (Ratih Dyah K, Jakarta )
  • Tidak Sekadar Sensitif , (Shahludin, UTM, Skudai, Johor )
  • Memusingkan , (Martin, West Lafayette-Indiana USA )
  • Menempatkan Persoalan , (Muksin, Bandung )
  • Mendukung Ulama , (Apriani, Jl Veteran )
  • Belum Mampu , (Sopyan Haris, Yogyakarta )
  • Mental Sudah Parah , (Jay Suherwanto, New York )
  • Muncul Penganggur Baru , (Anggrat Yuzar, Austria )

    [an error occurred while processing this directive]