Bergandeng Tangan Menyelesaikan Kemelut
Ida Ayu Kristiawati
26-7-2000 / 14:41
Sungguh melegakan, kalangan elite politik majoritas dapat menerima pernyaataan maaf dari Gus Dur. Jika kita sadari benar-benar, betapa sulit, luar biasa compleksnya untuk menyelesaikan kemelut yang tidak berkesudahan yang terjadi sekarang ini. Karena itu, Gus Dur masih layak dipertahankan sebagai Presiden sampai 2004. Sungguh sangat tepat kalau elite politik tidak sibuk lagi bertikai, apapun alasannya, tetapi benar-benar menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Saya menaruh harapan kepada petinggi negara yang benar-benar ingin menyelesaikan kemelut ini dengan bergandengan tangan. Saya sebagai rakyat, mengucapkan terima kasih pada Tuhan, karena para petinggi kami mau saling merangkul, sekalipun perbedaan pendapat itu selalu ada. Selamat bekerja Gus Dur.
Melbourne
kalimas@primus.com.au
Neo-Parlementerisme VS Neo-Despotisme Kesemuanya itu kemudian ditunggangi oleh unsur unsur Orba, dan lain-lain, yang ingin menjatuhkan kabinet Gus Dur untuk tujuan pengacauan gerilya politiknya. Memang sukar sekali membedakan keduanya, membedakan antara "gerpol" (gerilya politik?-red) dengan oposisi obyektif golongan reformis sejati. Itu tak lain, karena kelicikan Orba menunggangi, manipulasi kekecewaan, dan ketidakpuasan rakyat. DPR memang masih mengandung unsur Orba, apalagi MPR (lebih kurang 238 suara) dan berhasil sekali menyusupkan gagasan-gagasan beritikad buruk untuk mengacau balaukan situasi. Inilah sisi negatifnya.
Namun kalau dilihat secara positif sekarang ini sedang terjadi pertarungan antara
Parlementarisme yang telah dibunuh selama 40 tahun belakangan ini namun muncul
kembali "with revenge". Sementara Presiden Gus Dur tidak mau memahami hal ini dan melihat semuanya secara hitam-putih. Ia menganggap revivalis atau resureksi Parlementarisme sebagai unsur jahat untuk menjatuhkan rejimnya. Ini adalah sikap despotisme yang tidak disadari olehnya dan patut kita sesalkan karena membukti-
kan kepribadian berganda - dalam istilah psikologi disebut schizophrenia) - "si Dr Jekylnya" GD - yang menganggap semua pihak sebagai musuhnya.
Hidayat Supangkat
24-7-2000 / 17:57
Setelah lebih kurang 40 tahun dikubur, Parlementerisme hidup kembali dan "with revenge" (dengan dendam kesumat) dan dituangkan dalam interpelasi Gus Dur yang selama 9 bulan berkuasa telah menunjukkan terlalu banyak kelemahannya, baik secara moral (Bulogate, Bruneigate, dan lain-lain), maupun secara politik (Maluku, dan lain-lain). Kemudian, secara ekonomi juga serbamacet dan menambah tinggi angka pengangguran, kemelaratan, kejahatan kejam, secara sosial meningkatkan pembangkangan sosial, keberingasan rakyat suka menghakimi sendiri kejahatan.
NY, USA
hsupangkat@aol.com
Pemilihan Presiden Secara Langsung Menurut saya, terpilihnya Bapak Abdurrahman Wahid sebagai Presiden merupakan suatu hal yang tidak akan terjadi bila hak untuk memilih presiden dikembalikan saja kepada rakyat. Bagaimana mungkin, posisi yang begitu menentukan nasib 200 juta lebih manusia diserahkan kepada 700 orang yang pada saat bertemu hanya membela kepentingan kelompoknya.
Karena itu, bagaimana kalau pada Sidang Umum MPR Agustus nanti, ditetapkan saja amandemen konstitusi untuk pemilihan presiden secara langsung, misalnya pada tahun 2001 atau paling lambat 2002. Kalau Presiden Gus Dur memang didukung rakyat, tentu tidaklah sulit untuk memenangkan pemilihan presiden.
Selain itu pula, perlu dibuat peraturan yang mengatur bagaimana sanksi kepada anggota legislatif yang tidak pernah menghadiri rapat ataupun kehadirannya kurang dari 30 persen. Karena, begitu banyak PR yang harus dikerjakan bangsa ini untuk dapat disebut negara demokrasi terbesar keempat di dunia dari segi jumlah penduduk.
Citizen
24-7-2000 / 17:55
Sebagai suatu negara yang sedang belajar berdemokrasi, banyak hal-hal lucu, konyol dan tentu saja menyedihkan yang dilakukan oleh para elite politik kita. Tapi itu semua adalah suatu proses dalam proses pendewasaan bangsa ini berdemokrasi.
Indonesia
muldermania@gurlmail.com
Merasa Paling Benar
Santosa
24-7-2000 / 17:53
Sayang sekali kita mempunyai seorang Presiden yang selalu merasa paling benar, memaksakan kehendak dan minta harus selalu ditaati. Saya ragu kalau pihak Presiden tidak tahu tentang UU No. 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR yang pada Pasal 33 dinyatakan bahwa DPR punya kewenangan untuk melakukan mekanisme kontrol terhadap Presiden. Dan saya sama sekali tidak ragu kalau pihak Presiden sebenarnya sedang menghindar dari substansi pertanyaan para anggota dewan.
Semarang
santosa@scientist.com
Berhak Memberhentikan Menteri Saya pikir inilah dasarnya kenapa Gus Dur menghentikan kerjasama dengan menteri-menteri ini. Bukankah Kerja pemerintah sudah sangat berat, tidak usah diberatkan lagi dengan isu-isu bahwa mungkin antara menteri-menteri ada yang KKN. Bukankah mula-mula Gus Dur ngotot tidak mau bilang alasan pemberhentian itu, sampai akhirnya toh dipaksa oleh DPR untuk mengungkapkannya dalam rapat tertutup dengan wakil rakyat itu.
S. Goertz
24-7-2000 / 17:49
Saya rasa semua orang sudah setuju bahwa Presiden punya hak untuk memberhentikan (kerja sama dengan) menterinya. Hal paling peting dalam kerja sama antara Presiden dan menteri-menteri adalah adanya saling percaya satu sama lain. Nah, kalau presiden mendengar ada kemungkinan KKN pada dua menterinya, dasar kerja sama ini tentu saja rusak. Meskipun belum berarti bahwa menteri-menteri ini bersalah, karena perlu waktu untuk membuktikannya.
Jerman
rsgoertz@gmx.de
Setuju dengan Jawaban Gus Dur Sebagian orang mengatakan mengapa tidak minta maaf saja dan permasalahan selesai. Saya kira tidak sesimpel itu. Toh kita masih ingat bahwa yang di sampaikan ke DPR oleh Presiden pada saat pertemuan tertutup beberapa waktu lalu adalah off the record, karena masih dugaan, yang bisa benar dan bisa pula salah. Yang benar-benar tidak punya moral dan malu adalah orang-orang yang menyampaikan apa yang dikatakan Gus Dur dalam rapat tertutup itu ke publik, apapun alasannya. Orang itu tidak layak sebagai wakil rakyat, karena tidak dapat memegang amanat.
Apapun alasannya, Presiden berhak memecat bawahannya, mau masuk akal atau tidak, itu tidak penting. Semestinya kedua bekas menteri itu dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Om Parni Hadi, bekas pimpinan LKBN Antara. Tuntut aja ke pengadilan kalau merasa tercemar. Kalau itu dilakukan maka selesai, dan kondisinya tidak malah memanaskan iklim politik, yang berefek pada terpuruknya rupiah.
Hasyim Toriq
24-7-2000 / 17:45
Apa yang di sampaikan Gus Dur adalah jawaban yang benar tentang apa yang ditanyakan oleh DPR. Para ahli boleh saja mengatakan bahwa DPR berhak untuk bertanya dan itu memang benar. Namun, Presiden juga mempunyai hak untuk menjawab, apapun jawabannya. Nah, permasalahannya, kalau pertanyaan itu membutuhkan jawaban yang sifatnya politis, ya benar saja Presiden menjawab dengan jawaban yang politis juga.
Comcept Canada-Thornhill Ontario
hasyim.toriq@comcept.com
Buang-buang Energi
Teguh M
24-7-2000 / 14:08
Sudahlah, rakyat sudah letih. Mengapa buang-buang energi untuk kepentingan dua golongan (PDIP dan Golkar), sementara ratusan orang di Maluku meninggal tidak tertolong. Tolonglah wahai para wakil rakyat, jangan gara-gara dua orang menteri itu (Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla) 200 juta yang lain menderita. Apakah mereka sudah tuli semua. Saya bersyukur tidak memilih salah satu dari dua partai tersebut.
Batam
teguhm@hotmail.com
Berganti Topeng
W. Wibowo
24-7-2000 / 14:06
Menurut pendapat saya, pengajuan hak interpelasi oleh DPR ke pemerintah (Presiden) adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun, saya semakin bisa melihat dengan jelas orang-orang yang mengajukan pertanyaan kepada presiden Gus Dur, apakah pertanyaan yang diajukan itu bersifat membangun, kritik atau pertanyaan yang mempunyai tujuan lain. Saya yakin rakyat akan semakin tahu mana orang-orang yang kemarin-kemarin sudah kenyang, kantongnya penuh dengan uang haram. Mereka yang kemarin jadi anggota DPR/MPR dengan motonya 5D, kini berganti topeng menjadi reformis yang kata-katanya penuh dengan kalimat "atas nama rakyat", dan sudah mengganti bajunya yang berlumuran darah rakyat itu dengan baju yang bersih.
Cileungsi
cak2000@astaga.com
Sikap Presiden Tidak Mendidik
Mengikuti dengan seksama jalannya Interpelasi dan tanggapan Bapak Presiden kita yang menolak memberi jawaban dan mempermasalahkan interpelasi, serta membuat alasan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR, membuat sistem demokrasi kita semakin runyam. Sikap presiden seperti ini tidak mendidik masyarakat, terutama sistem perpolitikan kita.
Sekalipun Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh DPR, berhak memperoleh jawaban atas perbuatan kontroversial sang presiden. Kalau DPR tidak memperoleh haknya, itu menggambarkan presiden bisa berbuat semaunya alias otoriter.
Ketidakmampuan Presiden menjawab pertanyaan yang disebabkan oleh kebijakannya sendiri bisa membuktikan bahwa dia bersalah dalam hal ini. Atau tuduhannya terhadap Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi yang ber KKN tidak benar alias fitnah. Kalau seorang Presiden terbiasa tidak konsisten, berbohong atau memfitnah seseorang, maka siapa lagi yang akan kita percayai di negara ini? Bukankan sang presiden itu orang nonor satu di negara kita?
Menkundang (Yusril) sudah mengatakan bahwa hak interpelasi tidak bertentangan dengan UUD 45, maka dengan demikian sang presiden tidak perlu lagi meragukan keabsahan hak bertanya anggota DPR itu. Kasihan negara kita yang sudah lama terpuruk yang makin terpuruk lagi mengingat banyaknya orang yang menganggap jabatan (kekuasaan) itu merupakan segalanya, bahkan surga, sehingga akan berbuat apapun juga untuk mendapatkan atau bertahan dalam kekuasaan itu.
Semoga para politikus kita mengerti bahwa kekuasaan itu merupakan suatu pengabdian bagi negara dan bangsa. Dengan demikian mereka akan berusaha berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Kiranya Tuhan memberikan kebijakan berpikir kepada para politisi kita sehingga mereka mampu membawa negara kita ke jalan yang benar.
Bisman Nababan
Ph.D. Student - St. Petersburg, Florida, USA
bisman@carbon.marine.usf.edu
Menginterpelasi Anggota Dewan
Anggota-anggota DPR kita hanya mengalami euforia kebebasan berbicara sesaat. Lihat saja, hak interpelasi dewan begitu dibesar-besarkan di media massa oleh anggota-anggota DPR yang sangat oportunis. Padahal jika dicermati, substansinya hanya tentang pemecatan dua menteri. Perlu saya ingatkan kepada bapak-bapak di "atas", kita (rakyat) sejujurnya tidak peduli dan sangat muak terhadap hal-hal demikian. Karena, masih banyak hal lain yang lebih mendesak untuk diperhatikan. Jika mempunyai kekuatan yang cukup akan saya "interpelasikan" anggota-anggota dewan kita itu!
Luke
Amsterdam, Holland
luke_w2909@yahoo.com
Pendidikan Demokrasi Bagi Rakyat
Jawaban Presiden terhadap hak interpelasi pantas diacungi jempol. Nilai yang tampak di dalamnya: (1) mengingatkan DPR akan fungsi legislatifnya yang berkaitan dengan penetapan UU. DPR selama ini lupa akan tugas utamanya, sehingga tidak pernah mengevaluasi UU produknya yang tidak sesuai dengan UUD'45. UU yang mengatur hak interpelasi itu hanya satu dari sekian UU yang perlu dievaluasi.
(2) Presiden telah memberikan pendidikan demokrasi kepada seluruh rakyat Indonesia, dengan gagah berani meladeni keinginan DPR yang kekanak-kanakan (karena substansi interpelasinya tidak mengenai kepentingan umum). Inilah kualitas DPR kita yang sangat mengecewakan. Rakyat di pedesaan, dan di pelosok tanah air, sudah dididik oleh Presiden untuk mengerti politik yang luhur, yakni membangun kebaikan umum, bukan mencari kesalahan-kesalahan. Mana upaya DPR membangun kebaikan umum seluruh rakyat? Menetapkan UU, UU-nya malah jungkir balik nggak keruan, tak sesuai dengan jiwa konstitusi.
Terimakasih Gus Dur. Sebagai presiden, Anda telah menampilkan sisi kewibawaan pemerintah yang dinantikan rakyat.
Nana
Jakarta
nana@email.pandawa.com
Orang Orba
Ini salah satu buah reformasi, sehingga TV boleh menyiarkan langsung, masyarakat bisa melihat para wakil rakyat yang terhormat berdebat. Ternyata banyak macamnya, ada yang lucu-lucuan menyaingi Gus Dur. Ada yang serius bergaya negarawan, ada yang sok jago, ada juga gaya provokatornya. Yang saya lihat, DPR terbawa menari mengikuti orkestra sang maestro, tapi memang masih segitu kelasnya.
Semoga masyarakat tahu bahwa sebagian besar DPR itu orang-orang Orba, yang telah 32 tahun membuat Indonesia terpuruk. Untuk memberikan kesan bahwa mereka itu mewakili rakyat dengan sangat serius dan juga kesan bahwa mereka pejuang yang gagah berani, mereka memang mesti tampil galak. Dan itu sah saja dalam politik. Saya pikir Gus Dur masih menganggap DPR anak TK, sehingga merasa pertanyaan tidak perlu dijawab. Malah ia memberi kuliah.
Rizki Budi
Bojong Gede,Bogor
kantong@catcha.com
Keputusan Terbaik
Saya percaya anggota DPR, sebagai wakil rakyat, dapat memberikan keputusan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu mengambil keputusan. Kalau toh Presiden kita, Gus Dur, harus mundur karena kinerjanya buruk, ya harus diterima. Kalau dinilai masih layak, ya pertahankan. Saya sebagai anggota masyarakat jenuh dengan masalah yang timbul karena akibat ulah Presiden kita itu. Pikiran saya setelah SU MPR 1999, presiden terpilih dan pemerintah, DPR, aparat akan bahu-membahu menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa kita. Nyatanya hanya semua sibuk mengurus Presiden.
Sudiman
Ampera 99, Serpong
Palaloi@newyorkcity. com
Kacang Kedele Nomor 35
Saya heran dengan perkembangan negara akhir-akhir ini. Kalau saya sebagai Gus Dur, saya tidak akan datang untuk menjawab (mohon izin) sesuatu hal (pemecatan menteri) yang jelas-jelas merupakan hak saya sebagai presiden. DPR atau saya sebagai masyarakat yang tidak mengerti hak, tugas dan kewajiban?
Melihat gelagat kinerja DPR ini saya semakin frustrasi dan tidak simpatik. Ternyata kepentingan golongan adalah nomer satu. Walau pun semestinya, saat ini kinerja gotong royonglah yang dikembangkan untuk keluar dari krisis.
Saya sebagai masyarakat miskin merasa tersiksa sekali melihat arah dan situasi negara kita, dan malu sekali. Kalau presiden yang kita pilih ini adalah kacang kedele kualitas No 35, hendaknya DPR bekerja sama, gotong royong menjadikan kacang kualitas nomor 35 ini menjadi minyak kedele kualitas nomor wahid.
Untuk para wakil rakyat, harta Anda sudah banyak, bantulah kami yang miskin-miskin ini keluar dari krisis yang berkepanjangan. Jangan berebut kekuasaan saja, yang menciptakan konflik dimana-mana.
Capra Munoz
Sing Bhuri - Thailand
capra@satumail.com
Orang Biasa
Kita semua seharusnya mengakui bahwa Gus Dur juga orang biasa. Saya menganggap, sudah banyak pekerjaan yang telah dia kerjakan untuk negara ini, terutama "keliling dunia" untuk mencari dukungan buat Indonesia. Saya harap anggota DPR tidak terlalu memaksa, tetapi terus mencari jawaban, karena pertanyaan yang di lontarkan itu tidak dijawabnya.
Tardi
Medan
tardi@lovemail.com
Kepentingan Elit
D.Samosir
21-7-2000 / 15:15
Yang menamakan dirinya wakil rakyat masih jauh dari harapan memperjuangkan kepentingan rakyat. Mereka lebih mementingkankan para elit yang ada di lembaga-lembaga tinggi negara. Terlihat dari pemaksaan penggunaan hak interpelasi itu.
Batam
dsamoa@yahoo.com
Bagian dari Demokrasi
Hidajat Sjarif
21-7-2000 / 15:15
Hak parlemen untuk meminta keterangan dari presiden, dan keharusan presiden untuk memberi penjelasan kepada parlemen adalah suatu bagian yang mutlak dari setiap demokrasi.Ini tidak bisa dihindarkan, sebagai "democratic process". Dengan ini, government's conduct dan government's policy bisa dikontrol. This is what democracy is all about.
Canada.
siliwangi27@hotmail.com
Tidak Lagi 3D
Waskita
21-7-2000 / 15:15
Banyak sekali perubahan telah terjadi di negara kita tercinta. Kalau DPR RI dulu bisa berkualitas, seperti terlihat pada hari ini, tidak lagi 3D (duduk, diam, duit), niscaya bangsa kita tidak akan terpuruk seperti saat ini. Namun yang terpenting adalah konsistensi dan tindak lanjutnya bagaimana? Tidak ada artinya legislatif berkualitas tanpa diimbangi oleh yudikatif dan eksekutif.
TJembrana
waskita@hotmail.com
Tidak Pernah Ada Ketika Orde Baru Meskipun demikian, keterbukaan (dalam arti sidang DPR bisa disaksikan oleh publik) tampaknya harus segera diikuti oleh sikap keterbukaan nurani (jujur) dari semua pihak demi kepentingan bersama. Sebab, keterbukaan tanpa kejujuran hanya akan menimbulkan sikap saling serang yang tak berkesudahan, yang resikonya amat besar bagi bangsa Indonesia.
Dalam hal DPR, hendaknya sikap kritis tidak hanya muncul ketika kelompok atau fraksi tertentu punya agenda tersembunyi untuk kepentingan sendiri dalam menyikapi suatu masalah. Sikap kritis harus juga diperlihatkan dalam masalah lain, seperti rekrutmen anggota KPKPN.
Di lain pihak, Presiden juga perlu jujur dalam menyampaikan pikirannya. Soal kejujuran inilah yang patut diragukan menyangkut alasan Gus Dur dalam pencopotan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla. Kalau Gus Dur jujur bahwa kedua orang tersebut terlibat KKN, bukankah seharusnya kasus tersebut diselesaikan melalui jalur hukum?
Dalam menyikapi perilaku dan kebijakan Gus Dur sebagai Presiden, DPR juga hendaknya bersikap arif. Alasannya, terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden RI (mengutip ucapan Nurcholis Majid) merupakan "kecelakaan sejarah" (historical accident) sekaligus kecelakaan yang sama-sama "kita" ciptakan.
Karena itu, setiap kritik harusnya dilakukan dalam kerangka yang lebih luas, dan tidak mengabaikan semua penyebab dan kondisi yang muncul sebelum Gus Dur sama-sama "kita" pilih sebagai Presiden. Kritis bukan berarti bersikap "gampangan" untuk melengserkan Gus Dur, yang sudah kita ketahui bobot dan karakternya jauh-jauh hari sebelum dia kita serahi tanggung jawab sebagai Presiden. Bukankah kita tidak ingin ganti Presiden setiap tahun semudah kita ganti baju atau sepatu?
Jadi, saya mohon, jujurlah wahai Gus dan para anggota dewan yang terhormat!
Syah Sabur
Membela Diri
B. Darmanto
Harus Bersabar
Djoni
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
21-7-2000 / 15:15
Terlepas dari isi dan bobot pikiran-pikiran yang muncul, peristiwa dialog terbuka antara Presiden dengan DPR merupakan perkembangan menarik dalam wacana demokrasi di Indonesia. Inilah yang tidak pernah kita alami selama rezim Orde Baru.
Tangerang
osabur@yahoo.com
20-7-2000 / 15:21
Dari apa yang saya lihat di televisi (ketika tampil di DPR), tampak bahwa Gus Dur mulai panik dalam menghadapi beberapa permasalahan. Jawaban Gus Dur terkesan lebih banyak membela diri ketimbang mengklarifikasi. Memang, ternyata tak gampang jadi presiden ya Gus.
Kaltim
mkt-bpp@ekadharma.co.id
20-7-2000 / 15:15
Seharusnya semua tenang dulu. Saya sih tidak membela Gus Dur, wong dia tidak mau ngomong alasan sebenarnya kenapa dia memecat dua orang menteri (Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla) itu. Cuma, menurut saya, semuanya harus bersabar, habis mau bagaimana lagi. Yang memilih Gus Dur jadi presiden kan kita juga -- secara tidak langsung? Kalau hasilnya runyam begini, ya mau diapain lagi. kalaupun Gus Dur sampai kena impeachment, siapa yang bisa gantiin dia dan memberi jaminan kalau semuanya bakalan beres lagi?
Kapuk
slasher186@mailcity.com