Permintaan maaf Presiden Abdurrahman Wahid yang disampaikannya dalam jawaban tertulis kepada pimpinan DPR disambut baik kalangan Dewan. Wakil Ketua MPR dari Fraksi TNI/Polri, Hari Sabarno, menilai, ini bisa menjadi langkah positif untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi bangsa. “Langkah ini memang melegakan di tengah kondisi bangsa yang semakin tidak menentu saat ini,” kata Hari yang ditemui di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (24/7) siang.
Namun demikian, Hari mengakui, apa yang disampaikan Gus Dur belum menjawab subtansi permasalahan yang ada. Tapi terhadap hal ini, Hari meminta, semua pihak tidak memperpanjang masalah yang ada. “Sejak awal kita sudah sepakat, pertanyaan anggota Dewan juga subtansinya tidak tepat,” tambah mantan Ketua Fraksi ABRI DPR ini.
Hari mengatakan, TNI/Polri tidak pernah mengambil sikap atas jawaban yang disampaikan oleh Gus Dur. Mekanisme tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada masing-masing anggota. “Jadi tidak pernah ada keputusan Fraksi TNI/Polri. Keputusan yang keluar adalah keputusan masing-masing anggota, tapi saya percaya TNI/Polri telah mengetahui aturan main yang benar sehingga sikapnya akan tepat,” kata pria berbintang tiga TNI AD ini.
Pendapat Hari didukung oleh Ketua Fraksi Kesatuan dan Kebangkitan Indonesia (FKKI), Sutradara Ginting. Sutradara yang ditemui dalam kesempatan terpisah mengatakan, dirinya menghargai pernyataan maaf Gus Dur. Namun ia masih menyesalkan jawaban Gus Dur yang tetap mendebat hak interpelasi tersebut bukan hak anggota Dewan. “Ini yang tetap menimbulkan masalah, karena seharusnya beliau tahu ini bagian tugas anggota Dewan, namun terhadap subtansi pertanyaan yang ditanyakan anggota Dewan, sejak dahulu saya tidak setuju,” katanya. Untuk itu, Sutradara juga meminta agar semua pihak tidak lagi mempermasalahkan pemecatan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla.
“Soal itu sudah saya nyatakan adalah wewenang penuh Presiden,” tambah Ginting. Ia juga menjelaskan, FKKI tidak pernah mengeluarkan pernyataan sikap secara resmi tentang jawaban interpelasi tersebut. “Jawaban yang ada adalah atas nama pribadi, bukan Fraksi,” tegasnya. (Oman Sukmana)
Berita Lainnya: