Meskipun Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah meminta maaf, fraksi Partai Bulan Bintang dan Reformasi tetap menginginkan masalah interpelasi diselesaikan secara tuntas. Sejauh ini, kedua fraksi itu menilai jabawan Gus Dur belum mengenai substansi yang mendasar. Gus Dur dinilai hanya memberikan pernyataan maaf terhadap akibat yang ditimbulkan, namun tidak menjelaskan benar-tidaknya dugaan KKN terhadap Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla. Demikian diungkapkan kedua fraksi itu di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (24/7).
Sekretaris PBB, Hamdan Zulva, mengatakan, kebijakan Presiden untuk memecat Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla adalah kebijakan publik yang diatur dalam UU No. 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Dalam UU itu disebutkan bahwa keputusan harus disampaikan secara terbuka. “Karena itu, fraksi PBB tidak mau jika Presiden meminta rapat konsultasi dengan rapat tertutup. Walaupun Presiden memaksa, PBB akan tetap membuka hasilnya kepada publik. Karena itu sesuai dengan kebijakan UU,” kata Hamdan. Ia kemudian menambahkan, terhadap masalah KKN, jika terbukti benar, PBB tidak akan melakukan kompromi sedikit pun. “Hal ini memang tidak boleh dikompromikan. Kita menginginkan negara ini bersih,” ujarnya.
Pendapat Hamdan ini didukung Ketua Fraksi Reformasi, Hatta Radjasa. Ia mengatakan, sejauh ini, fraksi Reformasi belum puas terhadap jawaban Gus Dur. Karenanya ia meminta agar diadakan rapat terbuka. “Kita tidak ingin tertutup. Karena hal ini penting untuk memberikan akses kepada publik dalam rangka mendapatkan informasi yang benar,” katanya. Hatta juga menginginkan Presiden menjelaskan tentang pemecatan kedua menteri itu secara gamblang. Hal ini penting untuk pengambilan keputusan pihak DPR nantinya. “Kalau memang benar, maka kasus tersebut harus dibawa di dalam proses pengadilan. Tetapi kalau Presiden terbukti bohong, kita akan pikirkan. Apa Presiden model begini bisa kita pertahankan,” tambahnya. (Oman Sukmana)
Berita Lainnya: