TAWARAN Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk memberikan penjelasan tertutup berkaitan dengan pencopotan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla dari jabatan menteri terancam mentah. Pasalnya, fraksi Partai Golkar mendesak Gus Dur agar memberikan penjelasan secara terbuka. Begitu pula dengan sejumlah politisi papan atas PDI-P. Kemungkinan sikap Golkar ini juga akan diikuti sejumlah fraksi lain di DPR. Ini artinya, kasus interpelasi masih terus bergulir meski Gus Dur telah meminta maaf lewat jawaban tertulis kemarin.
“Fraksi Partai Golkar telah sepakat pada satu sikap, sebaiknya Presiden Gus Dur memberikan penjelasan terbuka saja mengenai pencopotan Laksamana dan Jusuf Kalla. Klarifikasi dari presiden itu, sekaligus poin-poin pertanyaan lain dari DPR, tidak cukup perlu disampaikan dalam forum rapat tertutup,” ujar Yahya Zaini, Sekretaris Fraksi Partai Golkar bidang Polkam, Minggu (23/7), di Stadion Tambaksari, usai mendampingi Ketua Umum DPP Partai Akbar Tandjung dalam pembukaan Muktamar I PKB.
Hal yang sama juga disampaikan Sekjen DPP PDI-P, Ir Sutjipto. Ia berpendapat, sebaiknya Presiden Wahid memberikan klarifikasi terbuka. “Sebaiknya begitu. Soalnya, klarifikasi terhadap pemberhentian Laksamana dan Jusuf Kalla itu kan bukan masalah istimewa. Itu perkara biasa saja. Jadi, kalau disampaikan secara tertutup, malah terkesan luar biasa,” ujar Sutjipto kepada TEMPO Interaktif, Minggu (23/7) siang.
Ia kemudian mengatakan, pernyataan itu sebagai sikap pribadi. Sebab, fraksi PDI-P memang belum mengambil sikap. Rencananya, sikap PDI-P akan ditegaskan di dalam rapat. “Rencananya, rapat itu akan digelar besok (Senin) ini. Menurut rencana akan dipimpin Bu Mega,” ujar Tjipto. Dalam kesempatan itu, ia sekaligus membantah kabar yang menyebutkan putri sulung Bung Karno tersebut memendam kemarahan terhadap suara-suara keras anggota Fraksi PDI-P yang menggugat Presiden Wahid saat acara hak interpelasi beberapa waktu lalu. “Kabar itu nggak benar,” tukasnya.
Adanya niatan meminta klarifikasi secara terbuka itu, kata Sutjipto, bukan untuk memojokkan Gus Dur. Tapi, justru sebaliknya. “Karena dengan klarifikasi terbuka, berarti kan Gus Dur memberikan pertanggungjawaban kepada publik mengenai alasan penggantian, berikut kebenaran tuduhan KKN pada keduanya,” tuturnya lagi,
Sementara itu, Yahya mengatakan, bila tidak ada aral melintang, enam pimpinan fraksi di DPR akan segera bertemu untuk membahas rencana dikeluarkannya pernyataan bersama. Selain Partai Golkar dan PDI-P, ke-4 fraksi lainnya adalah: PPP, Reformasi, Daulat Ummah dan Bulan Bintang. Isinya nanti bisa jadi berupa penolakan terhadap tawaran Gus Dur untuk memberikan klarifikasi secara tertutup.
Mengenai hal ini, Ali Maskur Moesa, anggota DPR dari Fraksi PKB, menilai adanya ketegangan politik antara DPR dengan Presiden Wahid. “Kendati Gus Dur telah memberikan jawaban tertulis dan meminta maaf, tidak sendirinya meredakan ketegangan. Situasi politik belum bisa ditebak,” ujarnya. Lantas, kekuatan mana yang paling berpengaruh dalam ketidakpastian politik tersebut? Ia dengan lugas menyebut Partai Golkar. “Yah, ibarat kuda liar yang sulit ditebak arah larinya,” cetusnya mengandaikan. (adi sutarwijono)
Berita Lainnya: