Pimpinan DPR, Jumat (21/7) petang, masih menunggu jawaban tertulis dari Presiden Abdurrahman Wahid untuk melengkapi pertanyaan dari 23 anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang jawaban hak meminta keterangan yang digelar DPR Kamis (21/7).
Ketika dicek ke Ketua DPR, yang sudah menghubungi Sekretariat Negara, via Sekjen DPR, diperoleh jawaban. "Mudah-mudahan sore ini jawaban presiden bisa kita terima," kata Akbar Tanjung, Ketua DPR. Menurut Akbar, begitu jawaban diterima ia akan langsung mendistribusikan kepada seluruh anggota Dewan dan diharapkan anggota Dewan bisa langsung berkoordinasi sehingga pendapat terhadap jawaban itu sudah bisa disusun pada akhir minggu ini dan bisa disampaikan pada Sidang Terakhir DPR sebelum memasuki masa reses, Senin (24/7).
"Mudah-mudah bisa diambil keputusan terhadap hak interpelasi itu," ujar Akbar. Ia menambahkan, butuh sedikit waktu untuk menyusun jawaban dari 23 pertanyaan kemarin itu, karena menurut perkiraannya, para staf kepresidenan akan merasa perlu untuk mengelompokkan jawaban.
Ketika ditanya wartawan , apa yang akan dilakukan DPR jika jawaban tidak diterima sore ini, menurut Akbar hal tersebut akan menjadi catatan penting. "Pasti ada tindakan serius dari DPR," kata Akbar sambil menjelaskan bahwa sanksi-sanksi itu akan diputuskan kemudian oleh anggota DPR sendiri. Akbar juga menjelaskan, DPR akan menggunakan hak pernyataan pendapat untuk menanggapi jawaban Presiden.
Menurut Akbar, anggota Dewan akan terus menunggu walaupun hingga malam hari, asal tak melewati esok. DPR tak berburuk sangka atas keterlambatan penyerahan jawaban itu karena memahami koordinasi yang harus dilakukan Presiden bersama para pembantunya. Diperkirakan, surat tersebut akan dibawa oleh kurir khusus Kepresidenan. Apakah kurir tersebut seorang pejabat Sekretaris Kepresidenan atau bukan, Akbar tak menjelaskan.
(Nezar Patria)
Berita Lainnya: