Menanggapi jawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang rencananya akan diserahkan hari Jumat (21/7) pukul 14.30 WIB, Ketua DPR, Akbar Tanjung, mengatakan, seandainya jawaban presiden tersebut tidak memuaskan anggota Dewan, hal ini akan menjelma dalam bentuk pernyataan pendapat yang keras. Hal ini dikemukakan Akbar usai menunaikan shalat Jumat (21/7) di mesjid Baiturahman, di kompleks Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta.
Menurut Akbar, kemungkinan jawaban ketidakpuasan dari anggota Dewan akan berupa pernyataan bahwa Presiden Wahid tidak konsisten, juga tidak bersungguh-sungguh merespon hak Dewan. Jadi secara politik, presiden dapat dikatakan sudah tidak mendapat kepercayaan lagi. Menurut dia, hal ini akan mempengaruhi sikap fraksi-fraksi dalam Sidang Tahunan MPR Agustus mendatang.
Mengenai akan diberikannya memorandum terhadap Presiden atas ketidak puasan anggota Dewan, Akbar mengakui, memorandum memang diberikan seandainya Presiden melanggar Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan UUD 1945. "Kemarin 'kan banyak anggota Dewan yang menyatakan Presiden sudah melanggar sumpah jabatan. Sumpah jabatan sendiri merupakan hal konstitusional yang berada di dalam Haluan Negara," kata Akbar.
Ketika ditanyakan TEMPO Interaktif, adakah bentuk kompromi-kompromi yang dilakukan Dewan terhadap Presiden, Akbar menjawab, bentuk kompromi yang akan dilakukan anggota Dewan adalah sebaiknya Gus Dur melakukan perubahan-perubahan serta fokus pada persoalan yang dihadapi. Apabila Presiden Wahid memiliki keterbatasan, Akbar menganjurkan, sebaiknya untuk menangani tugas-tugas pemerintahan, Wapres Megawati Soekarnoputri lebih diberi kepercayaan. "Mungkin Dus Dur lebih pada tugas-tugas kenegaraan saja," ujar Akbar, "Sedangkan operasional dalam pemerintahan sebaiknya diberikan kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.
(Tommy M.Gobel)
Berita Lainnya: