Presiden Abdurrahman Wahid menyerahkan sepenuhnya pengusutan dugaan KKN terhadap Laksamana Sukardi dan Yusuf Kalla kepada pengadilan. Ia menyatakan, sebagai warga negara ia telah menjalankan fungsinya dengan baik. "Tugas saya 'kan memberi keterangan melalui rapat tertutup kepada anggota Dewan yang akhirnya dibocorkan. Jadi sudah selesai, soal pembuktian, itu urusan pengadilan," kata Presiden Wahid dalam Dialog Jumat (21/7) usai salat Jumat di Mesjid Baiturahim di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menilai, rapat interpelasi yang kemarin, Kamis (20/7), digelar DPR terhadap dirinya tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Dalam rapat kemarin, kata interpelasi tiba-tiba diubah menjadi hak meminta keterangan. "Ketua DPR mengatakan hak meminta keterangan itu 'kan baru kemarin dalam sidang. Tadinya kan maksudnya bukan begitu. Jadi, itu (ketahuan) tidak benar," tambah Gus Dur.
Gus Dur juga memberikan sinyalemen adanya perang urat syaraf antara pihak eksekutif dan legislatif. "Ada desas-desus di luar bahwa saya kena stroke. Untuk bulan ini saja sudah kedua kalinya. Saya tepis desas-desus itu. Saya anggap ini biasa saja. Ini hanya perang urat syaraf," ujarnya tenang. Menurut dia, hal ini ditujukan untuk meruntuhkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinannya
Sejauh ini, menurut Gus Dur, tidak ada pihak yang bisa menjatuhkan dirinya selama ia tidak melakukan pengkhianatan terhadap UUD 45 dan GBHN. "Jadi semuanya sudah ada konstitusinya. Kalau saya tidak melakukan pengkhianatan maka tidak bisa diturunkan," ujarnya. Dalam kesempatan itu, seperti biasa turut hadir beberapa jamaah dari daerah-daerah seperti Ujung Pandang, Pulau Buton, Bali dan Pangkal Pinang yang semuanya lebih banyak mengeluhkan masalah pribadinya pada Gus Dur.
Sebelumnya, saat membuka Seminar Koperasi Inkopkar di Istana Negara, Gus Dur mengatakan, saai ini banyak pejabat yang memiliki ambisi politik yang tinggi, yang target akhirnya adalah menjatuhkan pemerintahan yang legitimate. Namun terhadap hal tersebut, Gus Dur menyatakan tidak khawatir. "Semua sudah diatur konstitusinya. Selama saya tidak melakukan pengkhianatan terhadap UUD 45, maka saya tidak bisa dijatuhkan. Termasuk dengan yang dikenal sebagai impeachment," katanya.
Gus dur juga menyoroti soal target otonomi dareah yang sedang diusahakan pemerintah. Menurut dia, banyak pihak yang salah mengartikan UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Saat ini, otonomi sudah menjadi masalah politik, banyak daerah yang seolah-olah bisa lepas secara penuh dari pemerintahan pusat Indonesia. Padahal, otonomi ditujukan untuk mencapai keseimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga bisa terbentuk adanya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
(Oman Sukmana)
Berita Lainnya: