Rusdi Hamka, Ketua Fraksi Parta Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan, PPP merasa tidak puas atas jawaban Presiden Gus Dur tadi siang dalam pelaksaan hak interpelasi anggota Dewan. Meski masih menunggu, ia memperkirakan jawaban Gus Dur besok (21/7) terhadap berbagai tanggapan dan pertanyaan anggota Dewan tidak akan jauh berbeda. Hal ini diungkapkan Rusdi usai rapat interen fraksi PPP di gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (20/7) malam.
Namun, ia menilai martabat Gus Dur telah turun karena memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Dan jika Gus Dur masih terus berpikir seperti itu, DPR akan mengeluarkan memorandum. Bahkan, menurut Rusdi, PPP juga berniat mengajukan memorandum itu hari Senin (24/7) depan. Kemungkinan besar semua fraksi-fraksi sepakat untuk melakukan memorandum. Gus Dur dianggap sudah melanggar sumpah, misalnya, dengan berani menyebut interpelasi berada di luar konstitusi. "Saya cuma bisa urut dada karena apa yang dilakukan Gus Dur tadi dengan gaya yang tidak berubah."
Sementara itu, Arifin Panigoro, Ketua Fraksi PDI-P mengungkapkan dalam pertemuan ke-5 fraksi bersama dengan fraksi PBB, Golkar, PPP, dan Reformasi. Dalam rapat tertutup itu, PPP diwakili Hamdan Zulva, Golkar dengan Ade Komarudin, PPP diwakili Bachtiar Chamsyah dan Surya Darma Ali dan Reformasi oleh Hatarajasa. Ke-5 fraksi itu mengaku sangat kecewa terhadap jawaban Presiden. Terutama oleh pernyataan Presiden yang menyatakan interpelasi inkonstitusional.
Kendati demikian, PDI-P, kata Arifin, belum akan mengambil langkah-langkah selanjutnya. Mereka akah tetap menunggu jawaban Presiden besok, Jumat (21/7). Namun, ia tidak menutup kemungkinan akan mengajukan memorandum. "Kalau sampai ke memorandum, bisa saja. Tapi itu kan membutuhkan yang lama, kira-kira tujuh bulan," katanya. Karena itu, ditegaskan, PDI-P akan terus mengkaji masalah tersebut.
Menurut Arifin, DPR sebenarnya hanya menginginkan Presiden menjawab pertanyaaan-pertanyaan yang diajukan dengan jelas. Tapi kenyataannya, saat interpelasi tadi siang, Gus Dur dinilai tidak memberikan jawaban apa-apa. Namun, ia menegaskan, masalah interpelasi tidak berkaitan dengan sidang umum MPR Agustus mendatang. "Karena prosesnya berjalan sendiri-sendiri," ujarnya. Hanya yang pasti, PDI-P tidak akan terlalu ngotot mendesak Gus Dur. Arifin mengatakan, PDI-P masih bisa diajak berkompromi. Namun kompromi dalam bentuk apa, ia enggan berkomentar. (Tommy M. Gobel)
Berita Lainnya: