Ketua Fraksi Kesatuan dan Kebangsaan Indonesia (FKKI) DPR, Sutradara Ginting, mengatakan, jawaban Presiden Abdurrahman Wahid terhadap pengajuan hak meminta keterangan yang dilakukan DPR telah menimbukan masalah baru yang semakin membuat tidak membaiknya kondisi politik. Perkataan Gus Dur yang mengatakan pengajuan hak interpelasi ataupun hak angket bukan wewenang DPR sangat tidak tepat. Demikian dikatakan Ginting usai sidang yang digelar DPR untuk maslaah Interpelasi di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Kamis (20/7) siang.
Ginting mengatakan, sikap seperti itu menunjukkan Gus Dur tidak arif. "Terus terang, saya sangat kaget sekali dengan jawaban itu," ujar Ginting. Ia menambahkan, dirinya dan F-KKI sudah tidak mendukung penggunaan hak interpelasi akhirnya tetap menghormati keputusan Dewan untuk melaksanakan hak tersebut.
Menurut Ginting, tadinya, fraksinya berharap Gus Dur dapat memberikan jawaban yang lugas dan bisa menenangkan masyarakat. Hal itu, menurut dia, sangatlah perlu menjelang dilakukannya Sidang Tahunan MPR. "Tapi ini tidak, malah jawabannya menimbulkan masalah baru. Awalnya saya sangat simpatik dengan pengantar yang disampaikan Gus Dur, tapi begitu ia mengemukakan jawabannya, terus terang saya kaget, karena sifatnya konklusif dan tidak tepat, " ujar Ginting.
Lebih lanjut, Ginting mejelaskan, jika dengan demikian terjadi perdebatan antara anggota Dewan, Ginting menyarankan, untuk tidak memperpanjang masalah itu. Sebaiknya dilakukan temu konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden. Ginting juga mengatakan, kesalahan tidak sepenuhnya milik Gus Dur, tapi juga melibatkan berbagai staf dan pembantu pesiden. "Mereka juga harus diklarifikasi, sebenarnya berapa persen dari jawaban ini murni dari pikiran Gus Dur," ujarnya. (Oman Sukmana)
Berita Lainnya: