Edisi 08/03 - 25/April/1998

Kekacauan Politik dan Ekonomi di Indonesia

Adam Schwartz, koresponden sebuah majalah asing di Indonesia yang bertahun-tahun bertugas di Indonesia, memberikan kesaksian tentang kondisi Indonesia di depan bagian hubungan luar negeri Senat Amerika Serikat pada tanggal 24 Maret 1998.
Saya hadir di sini atas undangan Kongres Amerika untuk berbicara pada dengar pendapat tentang perkembangan Indonesia sekarang. Saya adalah anggota Edward R. Murrow di Dewan Hubungan Luar Negeri, yang mengkhususkan kajian Asia Tenggara. Saya menghabiskan waktu selama sepuluh tahun sebagai koresponden luar negeri di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia dari tahun 1987-92. Saya baru saja kembali dari perjalanan tiga pekan di Jakarta.

Krisis ekonomi yang sekarang menimpa Indonesia sudah mencapai tahap yang tragis. Jutaan orang Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja atau pomotongan gaji yang cukup banyak. Jutaan orang lagi akan menderita akibat nasib yang sama, jika krisis terus berlanjut. Indonesia yang sembilan bulan lalu merupakan bangsa yang memiliki optimisme dan harapan terhadap masa depan, sekarang ini terperosok dalam kekhawatiran dan kesedihan yang luar biasa.

Seperti negara tetangganya, Thailand, Korea Selatan dan negara Asia lain, Indonesia sedang bergulat menghadapi sebab-sebab krisis dan penyembuhan yang sedang diusahakan untuk diterapkan. Seperti kita ketahui, banyak penyebab krisis itu, aliran modal yang tiba-tiba berhenti dan secara tajam keluar dari wilayah Asia menyebabkan kelemahan dan inefisiensi ekonomi di negara-negara Asia, juga memperdalam krisis.

Krisis di Indonesia telah amat parah, dan sampai sekarang secara unik resisten terhadap penyelesaian. Persoalan-persoalan negara itu terutama lebih disebabkan oleh kelemahan sistem politik Indonesia daripada kelemahan ekonomi itu sendiri. Kelemahan ekonomi Indonesia jelas, tapi tidak dapat diatasi. Masalah tersebut tidak sama dengan masalah yang menyebabkan krisis di beberapa negara Asia lain. Yang membedakan Indonesia adalah ketidakmampuannya menyelesaikan krisis akibat kepemimpinan politik. Di antara kelompok negara yang paling serius terpengaruh krisis, tampaknya pemerintah Indonesia tidak mampu menangkap pesan yang disampaikan pasar mengenai kemampuan kompetisi ekonomi Indonesia.

Saya ingin menjelaskan poin ini, dengan mendiskusikan beberapa alasan yang menjelaskan tidak adanya respons dari sistem politik Indonesia. Pertama, saya ingin memberikan sedikit komentar tetang pentingnya Indonesia di kawasan itu dan akibat yang mungkin dari keruntuhan ekonomi Indonesia yang berlanjut.

Indonesia merupakan negara yang terpenting di Asia Tenggara. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, yakni 207 juta, dengan penduduk muslim yang paling banyak, Indonesia merupakan pemain yang dominan di wilayah tersebut. Selama kekuasaan Presiden Soeharto sepanjang 32 tahun, Indonesia telah menjadi kekuatan yang besar bagi stabilitas regional dan kerja sama kawasan itu. Indonesia juga telah memainkan peran penting dalam mengubah ASEAN menjadi salah satu kerjasama kelompok wilayah yang paling berhasil di dunia. Cakupan wilayahnya yang 3.500 mil dan menjadi jembatan antara Samudera Pasifik dan Hindia, ditambah cadangan kekayaan tambang serta sumber alam, menyumbangkan kepentingan politik, geostrategis dan ekonomis di wilayah itu.

Beberapa pakar baru-baru ini membantah bahwa resiko "penularan" (krisis) di Asia menurun, karena pasar belajar membedakan sifat-sifat individu bangsa-bangsa Asia. Dengan adanya bukti-bukti pendukung bagi pandangan itu, maka merupakan suatu kesalahan memperkirakan bahwa resiko penularan itu telah hilang. Penyelesaian (krisis ekonomi) yang sedang berlangsung di Asia bersifat rapuh dan tidak mudah diubah. Rasanya tidak bijak mengharapkan adanya kemunduran lebih lanjut. Karena posisi Indonesia yang dominan di Asia Tenggara, kesembuhannya merupakan syarat bagi Asia Tenggara untuk mendapatkan kembali momentum ekonomi, dan bagi ASEAN untuk menempatkan kembali pada rencananya guna integrasi ekonomi.

Kepentingan Amerika Serikat (AS) adalah agar kedua tujuan itu tercapai. Perdagangan dan investasi AS di Asia Tenggara telah tumbuh secara dramatis dalam sepuluh tahun terakhir dan stagnasi ekonomi di Asia Tenggara yang berlarut-larut akan memberikan pengaruh negatif pada perusahaan-perusahaan AS yang telah menanamkan modal di wilayah itu, di samping juga bagi keseimbangan perdagangan AS. ASEAN telah menjadi partner dialog yang penting bagi AS dalam bidang ekonomi dan keamanan. ASEAN merupakan komponen penting dari forum kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Forum itu menjadi harapan besar bagi administrasi pemerintahan Clinton untuk melanjutkan ekonomi AS yang terintegrasi erat dengan benua Asia. ASEAN juga memainkan peran utama dalam Forum Regional ASEAN, satu-satunya tempat di mana kekuatan regional bertemu untuk mendiskusikan kepedulian keamanan. Keefektifan ASEAN dan Asia Tenggara di bidang tersebut untuk dialog akan tertahan hingga Asia Tenggara sembuh dari keruntuhan ekonominya.

Dalam hal Indonesia, segala diskusi untuk menyelesaikan krisis saat ini harus berawal dari pemahaman tentang seberapa parah ekonomi telah merosot. Setelah nilai tukar yang turun naik selama lebih dari dua bulan terakhir, ekonomi Indonesia tertahan perkembangannya. Pengangguran diduga meningkat 50 persen tahun ini, yang menyebabkan 13 juta orang kehilangan pekerjaan dan jutaan orang lagi tidak bekerja. Biaya hidup selama Januari dan Februari meningkat rata-rata 200 persen, dengan tekanan inflasi tinggi dalam bulan Maret dan April. Harga bahan pokok meningkat berlipat-lipat: telur yang sebelum krisis berharga Rp 200 sekarang menjadi Rp 600. Harga susu bubuk meningkat lebih dari 400 persen. Musim panas yang buruk dalam setengah abad ini telah menurunkan produksi beras, sehingga Indonesia harus mengimpor sekurangnya 4 juta ton beras tahun ini.

Hutang luar negeri swasta Indonesia diperkirakan sekitar 75 milyar dollar AS, dan kebanyakan tidak diikuti sistem hedging. Kebanyakan bank tersebut secara teknis bermasalah, seperti juga bisnis-bisnis besar. Itu akan terus terjadi pada nilai tukar Rp 10.000 per 1 dollar AS dan masih tetap mungkin terjadi pada nilai tukar Rp 7.000 hingga Rp 8.000. Pengekspor tidak dapat memperoleh L/C (letter of credit) untuk mengimpor bahan mentah yang diperlukan, meskipun Bank Sentral Indonesia telah menjamin seluruh passiva bank. Cadangan devisa di bank sentral telah menurun sedemikian rendah untuk memberikan jaminan yang dapat dikatakan dapat dipercaya.

Laporan terbaru dari perusahaan perdagangan terkenal menganalisis kesehatan keuangan Astra, perusahaan Indonesia yang berjalan paling baik. Laporan itu memperkirakan bahwa utang Astra mencapai 90 persen dari penghasilan perusahaan, suatu tingkat utang yang jelas-jelas tidak dapat diteruskan. Tekanan pada anggaran pemerintah juga membahayakan. Adanya penurunan pemasukan pajak, obligasi utang yang meningkat, dan kebutuhan untuk terus mensubsidi bahan pokok, menyebabkan hanya sedikit yang tertinggal untuk investasi dan biaya-biaya sosial.

Stok dari sejumlah bahan pokok juga menurun dengan cepat. Pakan ternak menjadi jarang, sehingga ayam dan telur menghilang dari pasar. Malaysia dan Singapura terus-menerus waspada menghadapi gelombang pengungsi Indonesia yang membanjiri pantai-pantai kedua negara itu.

Dampak sosial akan timbul meskipun belum terlalu membahayakan. Ahli-ahli memprediksikan penurunan 10-20 persen pendaftar di seluruh tingkat pendidikan pada tahun ini. Menurunnya zat gizi, terutama di antara orang-orang miskin, diduga menyebabkan laju kematian bayi dan anak sakit menjadi lebih tinggi. Laju pertumbuhan populasi mulai menapak naik karena biaya alat kontrasepsi meningkat. Bank darah mengalami masalah dalam jumlah dan kualitas pasok darah: kelangkaan bahan-bahan kimia impor untuk menyaring suplai darah meningkatkan ketakutan terhadap penyakit yang ditularkan melalui darah, termasuk virus HIV. Lingkungan juga dalam tekanan, karena Indonesia bersandar pada eksploitasi sumber-sumber primer untuk menutupi kekurangannya.

Kesulitan ekonomi Indonesia memuncak, karena Presiden Soeharto dan orang-orang yang dekat dengannya telah memperburuk situasi dengan membuat kekeliruan dan salah perhitungan. Misalnya, pilihan Soeharto atas BJ Habibie, Menristek terdahulu yang kontroversial, sebagai wakilnya. Juga ucapan-ucapan yang menghasut dari para pimpinan militer tentang minoritas etnis Cina, pernyataan Soeharto bahwa bagian dari paket IMF melanggar Undang-undang Dasar Indonesia, gagasannya tentang ide dewan mata uang dan pilihannya terhadap anggota kabinet saat ini, memberikan pengaruh terhadap keyakinan investor asing dan peminjam, bahwa presiden tidak tulus terhadap reformasi atau ia tidak paham terhadap apa yang diharapkan darinya.

Pandangan saya adalah alasan terakhir itu sesuai untuk menjelaskan mengapa Soeharto yang kemampuan politiknya sudah dikenal telah memberinya tiga dekade kekuasaan, sejauh ini gagal mengatasi krisis ekonomi secara efektif.

Proses globalisasi telah menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih kompetitif. Kekuatan serta kecepatan perpindahan modal global memungkinkan pasar menghukum secara cepat dan buruk perekonomian yang gagal mengidentifikasi kelemahan mereka.

Inefisiensi menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari pemerintahan Soeharto di Indonesia -- akibat korupsi yang menjadi-jadi dan tidak adanya pertanggungjawaban dan transparansi -- tidak dapat lagi ditopang pada jaman yang lebih kompetitif. Sayangnya, menghargai dinamika ini memerlukan derajat pemahaman terhadap ekonomi global dan keuangan internasional yang tampaknya tidak menjadi bahan telaah dari kepemimpinan Indonesia.

Paket IMF yang ditandatangani tanggal 15 Januari dalam beberapa hal mengandung cacat, tapi berisi banyak langkah yang perlu Indonesia lakukan bila ingin mendapatkan kembali kepercayaan pasar. Paket itu menunjukkan bahwa keadaan Indonesia jauh lebih rusak, dibandingkan kerusakan di sektor perbankan yang bermasalah. Paket itu berusaha untuk menangkal berbagai bentuk monopoli, kartel dan perlakuan istimewa kepada keluarga dan teman-teman Soeharto; membebaskan perdagangan dan distribusi beberapa barang pertanian dan industri penting; meminta reformasi perbankan, bank sentral yang lebih otonom dan audit internasional atas tujuh bank pemerintah, yang seluruhnya telah meminjamkan uang kepada orang-orang dekat Soeharto -- kebanyakan daripadanya tidak membayar lagi. Secara lebih menyeluruh, paket itu berusaha menginjeksikan lebih banyak transparansi pada ekonomi Indonesia, membatasi kesempatan untuk menyogok, memberikan lebih banyak pada kekuatan pasar dalam mengalokasikan sumber-sumber, dan mengembangkan hubungan yang lebih akrab antara pemerintah dan masyarakat. Bila surat persetujuan IMF bermaksud menghapus monopoli yang masih berlaku, semangat persetujuan itu adalah membatasi kapasitas Soeharto untuk menebarkan monopoli baru ke beberapa pihak yang dekat dengannya. Ini tentu saja merupakan tujuan politik yang luas dan tujuan mereka tidak berhenti pada diri Soeharto.

Pemimpin Indonesia itu memberikan pandangan yang sangat berbeda terhadap krisis. Ia telah menarik kembali komitmen-komitmen tertentu IMF dan menerapkan komitmen yang lain dengan setengah hati. Meskipun sebagai kebiasaannya, ia jarang merinci pikirannya tentang asal usul krisis, ia telah benar-benar menjelaskan bahwa ia tidak memandang dirinya sendiri, keluarga atau sistem politik yang telah ia ciptakan sebagai bagian dari permasalahan. Tipe kekuasaan Soeharto tidak pernah berubah dan seperti yang ia catat dengan tepat, kepemimpinannya telah membawa banyak keuntungan yang nyata bagi rata-rata pertumbuhan Indonesia yang hampir 7 persen per tahun sejak ia mengambil kekuasaan tahun 1966, sementara jumlah orang Indonesia yang hidup dalam kemiskinan telah menurun secara dramatis. Pemerintahannya telah membangun ribuan sekolah, jalan, klinik-klinik kesehatan dan masjid, dan menyebabkan kemajuan yang berarti dalam berbagai indikator sosial. Meskipun ia tidak menikmatinya sendiri, nepotisme dan korupsi telah menjadi tanda dari administrasinya, dan hingga sekarang tidak satupun bankir, investor, direktur keuangan atau pemerintah mempersoalkannya.

Karena Soeharto tidak setuju dengan diagnosis IMF, ia menjadi tidak percaya dengan persyaratan IMF. Ia mengarah pada pandangan bahwa IMF, dengan dukungan aktif AS, mencoba menumbangkannya dari kekuasaan. Hal ini selanjutnya telah melahirkan kemelut atas retorika nasionalisme dari presiden dan orang-orang yang dekat dengannya.

Menggarisbawahi perbedaan dalam pandangan tentang sifat krisis Indonesia adalah kurangnya pemahaman Jakarta terhadap kepentingan modal asing di Indonesia, dan kemampuan Indonesia untuk menarik modal. Pada pertengahan tahun 1980-an, ketergantungan ekonomi Indonesia pada minyak mengalami gangguan setelah harga minyak merosot menjadi hanya 10 dollar AS per barrel. Sejak itu, Indonesia membuat langkah yang berarti dalam membuka ekonomi, menurunkan batas perdagangan, membuka penanaman modal asing di banyak daerah, membebaskan sektor keuangan dan, lebih umum, mendorong ekonomi ke dalam integrasi yang lebih dekat dengan pasar regional dan internasional. Pengalihan seperti itu telah membawa keuntungan yang berarti bagi Indonesia, naiknya ekspor, pengumpulan pasar uang yang terus-menerus, jutaan pekerjaan baru dalam sektor manufaktur yang berorientasi ekspor, ketergantungan yang lebih rendah pada minyak dan gas, dan laju transfer teknologi dari luar negeri yang lebih tinggi, termasuk teknologi "lunak" seperti kemampuan finansial, perdagangan dan pemasaran.

Tetapi niat untuk membuka ekonomi memiliki pengaruh lain yang lebih sulit untuk diidentifikasi saat itu, dengan satu implikasi politik untuk tergantung pada aliran modal asing untuk membiayai ekspansi industri. Keuntungan yang dibawa oleh modal asing telah terbayar, sampai batas tertentu, dengan kehilangan kedaulatan, serta pemberi modal asing menjadi jumlah konstituen baru yang kepentingannya memerlukan perlindungan. Bila ekonomi tumbuh pada tingkat 7-8 persen per tahun, kepentingan Soeharto dan pemberi modal asing cukup selaras dan tidak dapat dibedakan. Tetapi ketika krisis dimulai, Soeharto telah berulangkali menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang lemah atas sentimen pasar dan bahkan kurang mampu berperan penting dalam memanfaatkan modal asing yang sangat diperlukan agar ekonomi Indonesia pulih.

Beberapa faktor membantu menjelaskan perilaku yang merugikan itu. Pengalihan Indonesia ke strategi ekonomi yang berorientasi ekspor dan berpandangan ke luar adalah relatif baru, sekurangnya bagi Soeharto, yang merupakan generasi yang muncul pada masa perjuangan kemerdekaan melawan Belanda. Seperti banyak generasinya, Soeharto menghubungkan kapitalisme sebagai kekuatan pendorong di belakang kolonialisme dan selalu menyimpan beberapa kecurigaan ke arah itu.

(Kecurigaan-kecurigaan yang terkandung dalam masalah konstitusional, misalnya bahwa Soeharto baru-baru ini menyatakan merasa terhina oleh IMF). Ketika mendapat tekanan dari luar untuk melakukan sesuatu atas nama kapitalisme pasti akan dihubungkan dengan perilaku kolonial oleh pejabat-pejabat yang berpikiran nasionalis, dan hal itu dipertahankan secara prinsip. Beberapa kalangan "dekat" Soeharto memakai bahasa itu untuk mendiskripsikan kebijakan ekonomi IMF, identik dengan kejadian setengah abad lalu dalam mengkritik agenda eksploitatif Belanda.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah ketidakmampuan Soeharto yang jelas untuk membedakan antara pasar dan lembaga resmi yang mengawasi pasar dan menyalurkan bantuan. Meskipun ada kemelut dengan IMF saat ini, bagaimanapun juga Soeharto memiliki keberhasilan yang berarti selama bertahun-tahun dalam menegosiasikan antara pemerintah dengan lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Tapi di Asia, aliran modal untuk pemerintah telah dilampaui aliran modal untuk swasta. Soeharto saat ini memfokuskan perhatiannya untuk meyakinkan IMF untuk lebih fleksibel dalam menentukan apakah akan terus mengucurkan bantuan atau mengeluarkan paket dana talangan bagi Indonesia. Tetapi resiko dari strategi ini adalah kegagalan untuk mempertanggungjawabkan kepada masalah yang lebih luas. Bukanlah kucuran 3 milyar dollar AS dari IMF yang diharapkan akan terus menggerakkan Indonesia, prosesnya hanya dapat dimulai bila modal swasta -- pemberi utang, pemberi modal ventura, fund manager dan investor langsung -- yakin bahwa modal yang ditanamkan di Indonesia akan mendapatkan jaminan keamanan dan janji pengembalian. Saat ini, Soeharto tidak menawarkan apa-apa.

Kegagalan sistem politik Indonesia dalam mengikuti langkah pembangunan saat ini tidak terbatas pada kecenderungan eksternal. Pada tahun-tahun belakang ini, sistem politik telah tumbuh pesat tanpa sentuhan perubahan-perubahan yang terjadi bahkan perubahan dalam masyarakat Indonesia. Di daerah pedesaan, tahun 1998 ditandai dengan kemelut atas kesukaran ekonomi dan perasaan ketidakadilan. Awal tahun ini, ketidakpercayaan ini telah memicu kerusuhan dan kekerasan sporadis yang ditujukan pada kaum minoritas, masyarakat etnis China yang secara ekonomis penting. Mereka ingin melihat etnis China menjadi kambing hitam bagi krisis ekonomi. Apapun alasannya, diamnya (pemimpin negara) telah menjadikan krisis lebih buruk. Etnis China saat ini tidak yakin dengan peran mereka dalam masyarakat Indonesia, maka orang Cina yang kaya telah mentransfer dana mereka ke luar negeri, sementara orang-orang China yang miskin telah mengungsi ke pedesaan, dan ini mengganggu proses jaringan distribusi pertanian.

Di antara para intlektual dan kelas menengah, kerinduan untuk perubahan politik tampak jelas. Terdapat konsensus yang luas bahwa dorongan untuk transparansi yang lebih luas terkandung dalam program IMF, benar-benar diperlukan dan sudah lama ditunggu, dan transformasi seperti itu hanya dapat tercapai jika diikuti dengan reformasi politik yang berarti. Ini tidak harus berarti bahwa Soeharto harus turun. Tetapi itu berarti kekuasaannya perlu dikurangi dan sistem secara keseluruhan memerlukan keseimbangan yang lebih kuat. Kelompok mahasiswa telah melakukan protes setiap hari, kebanyakan mereka menginginkan pemecatan Soeharto. Kelompok muslim sampai saat ini pasif, tetapi ketidaksukaan pada komposisi kabinet baru dapat mengarahkan sekurangnya beberapa segmen masyarakat muslim yang aktif secara politik untuk bergabung dengan oposisi aktif.

Menghadapi kondisi belakangan ini, Soeharto tampaknya sama sekali tidak terusik. Terhadap protes mahasiswa terdahulu, secara umum ia telah mencap para pemrotes itu sebagai orang yang tak puas, yang tidak berterima kasih padanya, yang telah memberikan puluhan tahun pembangunan Indonesia. Toleransinya terhadap perbedaan pendapat selalu rendah demikian pula sampai hari ini. Tidak mengherankan bila Soeharto akan menyingkirkan beberapa pengkritiknya.

Tidak mengherankan pula bila Soeharto sedemikian tidak tersentuh. Ia berada di puncak dari bangunan politik yang kokoh, di mana bangunan itu sendiri tidak berhubungan dengan masyarakat luas. Sejarah masa lalunya membantu menjelaskan hal itu. Sewaktu Soeharto berkuasa tahun 1966, ia mulai mempraktekkan pandangannya bahwa Indonesia memerlukan periode stabilitas dan kedamaian politik yang lebih lama guna mengamankan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, ia telah mendukung banyak kalangan elit yang ketakutan karena situasi politik yang konstan di bawah Soekarno, pendahulu Soeharto dan pendiri bangsa Indonesia.

Untuk mencapai stabilitas politik, Soeharto secara perlahan menjadikan orang Indonesia lebih sulit untuk melakukan kegiatan politik, kecuali untuk pemilu yang sangat terkontrol setiap lima tahuh sekali. Untuk saat ini, pendekatan itu menjadikan pemerintah lebih efisien dan benar-benar menghasilkan perolehan ekonomi yang impresif. Tetapi dalam hal mengakumulasi lebih banyak kekuasaan baginya, Soeharto perlahan-lahan menggembosi atau membuat seluruh lembaga politik negara tidak berpengaruh, dan pada akhirnya menciptakan suatu sistem yang seluruhnya tidak memiliki keseimbangan (check and balance). Sistem ini sekarang sangat berat sehingga menjadi sangat tidak berfungsi seperti yang Soeharto warisi dari Soekarno. Baik pengadilan, parlemen, birokrasi atau kabinet, memiliki kebebasan bergerak yang lebih banyak untuk beraksi, seluruhnya tergantung pada Soeharto untuk minta petunjuk, dan ini merupakan tugas yang sangat kompleks untuk ditangani seseorang.

MPR yang sekarang merupakan contoh kasus yang baik. Bersidang sekali dalam lima tahun, MPR adalah badan konstitusional tertinggi di Indonesia. Tugas MPR ada dua, memilih presiden baru dan menyetujui GBHN yang baru untuk lima tahun mendatang. Peristiwa yang sangat diatur, MPR yang baru terpilih memiliki lingkungan yang tidak menyenangkan. Selama dua belas hari dari kampanye yang diatur secara seksama, krisis itu telah memporakporandakan ekonomi Indonesia sehingga hampir tidak masuk hitungan. Dalam pidato pembukaannya di MPR, Soeharto tidak memberikan pandangannya mengenai bagaimana krisis terjadi ataupun menawarkan rincian yang berarti pada rencananya untuk menyelesaikan krisis.

Penting bagi masyarakat internasional, terutama IMF, untuk mengenali dinamika politik yang terjadi di Jakarta dan mendapatkan sense yang lebih baik tentang bagaimana Soeharto memandang krisis. Ini bukan berarti bahwa paket bantuan IMF bagi Indonesia adalah salah alamat, atau status quo, tapi harus dikenali. Tentu saja, penyembuhan yang berkelanjutan dan tuntas hanya dapat dicapai setelah Soeharto melepaskan kekuasaannya. Tetapi perubahan politik merupakan satu-satunya keputusan yang dapat diambil rakyat Indonesia. Sampai mereka mewujudkannya, merupakan kewajiban masyarakat internasional untuk melakukan segala usaha untuk memudahkan Soeharto menyingkir dari tempat yang menjadi sarangnya sekarang.

Ini dapat dicapai dengan menunjang fleksibilitas IMF di bidang yang secara langsung mempengaruhi segmen masyarakat yang sangat terpengaruh, seperti mengijinkan subsidi lanjut beras, kedelai dan minyak goreng. Amerika Serikat harus mempertimbangkan hal-hal khusus guna membantu sektor bisnis Indonesia yang kacau dan juga penduduknya. Untuk yang pertama, skema jaminan ekspor, yang kemungkinan dilakukan oleh negara-negara G-7, akan mulai membebaskan perusahaan-perusahaan Indonesia yang mengalami kegentingan keuangan dan membantu memompa ekonomi Indonesia. Untuk yang terakhir, AS harus siaga menyediakan makanan skala besar dan bantuan kemanusiaan lainnya. Jika krisis berlangsung terus, kelaparan dan kekurangan pangan akan menjadi masalah yang serius, yang mengarah pada peningkatan migrasi ke negara-negara tetangga dan selanjutnya instabilitas di wilayah itu. Dengan cara yang lebih bertujuan, AS mungkin mempertimbangkan untuk mengikuti langkah yang baru-baru ini diperkenalkan Australia guna meringankan beban finansial pada mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia. Seperti yang diberitakan, Canberra mengumumkan pertukaran pendidikan yang merupakan salah satu metode jangka panjang terbaik untuk mengembangkan pemahaman dan kerja sama lintas budaya. Baik bagi Indonesia dan Amerika Serikat merupakan hal yang tidak mengungtungkan, jika mahasiswa Indonesia harus mempersingkat kuliahnya di AS akibat krisis.

Pada saat yang sama, AS harus tegas pada pandangannya bahwa perubahan struktural dalam lingkungan bisnis di Indonesia diperlukan, jika Indonesia harus mengatasi masalah ini. AS harus melanjutkan mendorong usaha-usaha IMF untuk meningkatkan transparansi dalam perekonomian Indonesia dan mengurangi penyogokan. Menghilangkan kartel dan monopoli yang memboroskan tidak boleh dirundingkan lagi, dan harus dilakukan dengan menguatkan lembaga, seperti bank sentral dan sistem pengadilan; kebutuhan untuk fungsi yang sesuai bagi ekonomi pasar. Tak ada jalan pintas untuk mendapatkan kembali kepercayaan jangka panjang dari pasar internasional. Menutupi realitas yang terjadi sekarang (di Indonesia), dalam jangka panjang, tidak akan membantu Indonesia, negara-negara di kawasan itu atau Amerika Serikat. (WRK)