Edisi 50/02 - 14/Feb/1998
Nasional

Iklan Iklan


ABRI: Di Tengah Krisis Ekonomi, Suksesi, dan Tuntutan Reformasi


Mutasi besar-besaran di dalam pucuk pimpinan ABRI. Jenderal Wiranto menjadi Panglima ABRI. Mayjen Prabowo Subianto menduduki posisi Pangkostrad. Sebuah pengamanan menyeluruh bagi Pak Harto menjelang Sidang Umum MPR Maret 1998 mendatang?
Teka-teki seputar pergantian di pucuk pimpinan ABRI terjawab sudah. Kamis 12 Februari 1998, dari Mabes ABRI di jalan Merdeka Barat, Jakarta, diumumkan pergantian Panglima ABRI dari Jenderal Feisal Tandjung kepada Jenderal Wiranto. Sedangkan posisi KSAD, dipegang Wakil KSAD Letjen. Subagyo Hadisiswoyo, yang telah dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal penuh sejak 11 Februari 1998 melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 05/ABRI/1998.

Kepastian mengenai pergantian itu dikemukakan oleh Panglima ABRI Jenderal Feisal Tandjung kepada pers di Mabes ABRI, Jakarta, usai melaporkan hasil Rapat Pimpinan (Rapim) ABRI kepada Presiden Soeharto di Istana Negara. Keduanya akan dilantik Presiden Soeharto di Istana Merdeka, Jakarta, 16 Februari 1998 mendatang. Menurut Feisal, Jenderal Wiranto dan Jenderal Subagyo Hadisiswoyo akan dilantik Presiden, Senin, di Istana Negara. Sedangkan acara serah terima jabatan panglima ABRI dilangsungkan Jum’at di Markas Besar ABRI, Cilangkap, Jakarta. "Sedangkan jabatan lainnya akan diserahkan seusai Sidang Umum (SU) MPR 1998 mendatang," kata Feisal Tandjung.

Sebagai pengganti Jenderal Subagyo Hadisiswoyo (lulusan Akabri 1970) sebagai KSAD adalah Letjen Soegiono (Akabri 1971) yang saat ini menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad). Sedangkan jabatan Pangkostrad akan dipegang oleh Mayjen Prabowo Subianto (Akabri 1974) yang sekarang menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus).

Selain itu, jabatan untuk jenderal bintang tiga lainnya yang ikut bersinar antara lain untuk jabatan Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI. Mayjen Fachrul Razi (Akabri 1970) yang sekarang ini menjabat Asisten Operasi Kasum ABRI menggantikan Letjen Tarub. Sedangkan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) jatuh ke pundak Mayjen Susilo Bambang Yudhoyono (Akabri 1973) yang kini menjabat Asisten Sosial Politik (Assospol) Kassospol ABRI, menggantikan Letjen Yunus Yosfiah.

Sebagai pengganti Prabowo di Kopassus? Ini yang agaknya kurang diperhitungkan, akan diserahkan kepada Mayjen Muchtadi PR (Akabri 1970), yang sekarang ini menjadi Panglima Kodam VI Tanjungpura. Pangdam VI selanjutnya akan dijabat oleh Mayjen Sang Nyoman Suwisma yang sekarang menjabat Panglima Divisi I Infanteri Kostrad.

Tapi sejumlah kursi penting lainnya masih belum jelas betul. Jenderal Feisal Tandjung belum menyebutkan siapa yang akan menduduki jabatan Assospol Kassospol ABRI untuk menggantikan Mayjen TNI Bambang Yudhoyono, siapa yang dipercaya menjadi Panglima Divisi I Infanteri/Kostrad, serta siapa pula yang akan menggantikan Mayjen Fachrul Razi pada jabatan Asisten Operasi Kasum ABRI.

Yang menarik dari pergantian para petinggi ABRI itu, muncul jenderal-jenderal muda lulusan Akabri tahun 1970-an. Mereka ini terpisah jauh beberapa tingkat dari Pangab Jenderal Feisal Tandjung yang alumni AMN tahun 1961. Hal ini bisa dilakukan setelah adanya by pass dalam jajaran ABRI. Dengan kata lain, ABRI tak lagi mengandalkan promosi jenjang karirnya berdasarkan tradisi "urut kacang."

Patut juga dicatat bahwa jabatan Pangab selalu dipegang oleh orang yang dekat dengan Pak Harto. Jenderal Wiranto, selain mantan Pangdam Jaya, eks Pangkostrad, bekas KSAD, juga pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto pada tahun 1993. Dan dalam promosi jenjang karier ABRI belakangan ini, jalur "ajudan" ternyata sangat menentukan. Gejala ini juga tampak pada KSAD Jenderal Subagyo HS. Bekas Pangdam IV Diponegoro dan Danjen Kopassus ini juga pernah menjadi orang kepercayaan Pak Harto sebagai ajudan presiden. Letnan Jenderal Soegiono, eks Pangkostrad juga orang dekat Presiden. Ia pernah menjadi ajudan pak Harto 1993-1995.

Dengan kata lain, posisi-posisi strategis dalam jajaran ABRI sekarang ini datang dari para perwira-perwira yang punya hubungan dekat dengan Pak Harto. Wajar jika kemudian muncul pertanyaan: apakah mutasi besar-besaran dalam tubuh ABRI ini diputuskan oleh Mabes ABRI di Cilangkap, atau keputusan itu diambil sendiri oleh Panglima Tertinggi, alias Pangti ABRI Jenderal Besar --yang juga-- Presiden Soeharto? Benarkah keputusan strategis ini merupakan langkah pengamanan Pak Harto menjelang Sidang Umum MPR, Maret mendatang?

Tak kalah menarik adalah muncul jenderal-jenderal bintang tiga, yang sebelumnya sama sekali tak pernah menduduki jabatan teritorial sebagai Pangdam—ingat, saat menjadi KSAD, Hartono pernah menegaskan kepada pers bahwa Prabowo musti menjadi Pangdam terlebih dahulu. Menantu Pak Harto ini memang begitu "perkasa". Mungkin orang tidak akan lupa bahwa dialah perwira yang pertama kali mendapat dua bintang di pundak tanpa melewati jabatan Pangdam. Dengan jabatan barunya sebagai Pangkostrad, bintang di pundak Prabowo dipastikan akan bertambah satu lagi, menjadi tiga bintang, yakni Letnan Jenderal.

Selain Prabowo, "keuntungan" ini juga diperoleh Mayjen Fachrul Razi. Sebagai Kasum ABRI, ia hampir dipastikan bakal memperoleh kenaikan pangkat letnan jenderal tanpa melewati pos teritorial yang melelahkan selaku Pangdam. Kassospol ABRI dipegang oleh Mayjen Susilo Bambang Yudhoyono yang banyak berkiprah di baret hijau (Kostrad). Sedangkan Danjen Kopassus kembali dipegang oleh komandan daerah, yaitu Mayjen Muchtadi PR Panglima Kodam VI Tangjungpura.

Yang jelas, mereka inilah generasi pucuk pimpinan ABRI yang lahir disaat tuntutan reformasi politik muncul begitu besar. Mungkinkah perwira-perwira muda ini akan lebih berpenampilan "sejuk" terutama dalam menangani masalah-masalah politik? Apakah mereka lebih persuasif? Ketua Fraksi-ABRI di DPR Mayjen Hari Sabarno memberikan jaminan bahwa pimpinan ABRI "baru" ini akan lebih akomodatif dan moderat. "Mereka yang sekarang ini menjadi pimpinan, lebih berani untuk berdiskusi dengan senior-seniornya," katanya (Lihat: "ABRI Sekarang Akan Lebih Akomodatif dan dan Moderat").

Selain itu muncul suara nyaring yang menghendaki ABRI bersikap responsif terhadap reformasi politik. Suara ini berasal dari bekas Mendagri Jenderal TNI (Purn) Rudini. "Yang terpenting ABRI harus mendukung reformasi politik, jika rakyat memang menghendaki," katanya. Rudini, yang bicaranya ceplas-ceplos itu, bahkan tak keberatan jika terjadi perubahan mendasar di dalam kapling kekuasaan ABRI di legislatif. "Sebaiknya ABRI di DPR dihapuskan, dan bebas memilih dalam pemilu," katanya. Sang jenderal yang kini aktif di Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia ini juga menyerukan perlunya pemahaman yang benar terhadap konsep dwi-fungsi. (Lihat: "Sebaiknya ABRI di DPR Dihapuskan, dan dalam Pemilu Bebas Memilih")

Pengamat militer Indonesia yang rajin menulis buku tentang ABRI (dan umumnya dilarang beredar di Indonesia) Dr. Harold Crouch dari Universitas Nasional Australia, justeru pesimis jika mengharapkan reformasi politik dari ABRI. "Mereka akan menolak jika perubahan itu terjadi secara mendadak. Bisa-bisa melakukan segala cara untuk membendungnya. ABRI bisa lebih keras lagi," kata Crouch. Tentang penerapan dwifungsi, tak beda dengan pendapat mantan Danseskoad Mayjen Arifin Tarigan yang kini di F-ABRI DPR, Crouch juga berkesimpulan : ABRI tak mau ditawar-tawar. Tegasnya, militer masih "bernafsu" menduduki sejumlah posisi strategis di wilayah legislatif mau pun eksekutif, di pusat dan juga daerah. (Lihat: ABRI Tidak Mau Hilang Begitu Saja Seperti Dinosaurus.)

Repotnya, ABRI juga menghadapi sejumlah tantangan yang lumayan berat. Selain tuntutan perubahan politik yang tampaknya akan semakin besar di hari-hari mendatang, situasi krisis ekonomi kini juga kian dahsyat akibatnya, terutama bagi rakyat banyak. Ini tentu saja menuntut ABRI untuk bisa memahami persoalan-persoalan "asing" itu. Apalagi buntut krisis ekonomi itu kian menjadi-jadi. Meletup kerusuhan di sejumlah daerah di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Berat, memang. ABRI tentu saja tak bisa melawan mereka (yang biasa disebut kaum perusuh), dengan gampangan memberondongkan pelor. "Masalah ekonomi tidak bisa diselesaikan dengan senjata," kata anggota Fraksi ABRI Mayjen TNI Arifin Tarigan. Padahal, persoalan ekonomi bisa membawa pengaruh kepada pertahanan dan keamanan. Habis, soal perut, sih. Maka, jika salah urus, bisa-bisa kerusuhan yang menjalar di berapa kota baru-baru ini, bisa saja kian meluas, jika langkanya barang kebutuhan pokok tak segera diatasi.

Segepok tantangan boleh saja menghadang dari segala penjuru. Tapi ABRI tetap siaga menghadapinya. Mereka begitus serius mengantisipasi, terutama saat mengamankan negara menjelang dan di saat berlangsungnya Sidang Umum MPR, Maret kelak. Itu terlihat ketika berulangkali digembar-gemborkan gladi resik dengan mengerahkan sekitar 50 ribu tentara (termasuk polisi) untuk menerjang setiap pengacau—suatu angka yang di mata Harold Crouch begitu fantastis: untuk mengamankan Jakarta dikerahkan pasukan (jauh) melebihi angkatan darat Australia.

Pak Harto juga tak mau ambil resiko. Ketika memberikan sambutannya dalam Rapim ABRI belum lama berselang, ia menegaskan: jangan ragu menindak setiap perusuh. Artinya, bukan mustahil ini sebuah sinyal "siaga satu", yang siap memuntahkan perintah "tembak di tempat". Jika begitu, hampir bisa dipastikan, Pak Harto, yang sudah dikelilingi para perwira tinggi (pengendali pasukan) loyalis, bakal melenggang mulus dalam kancah suksesi. Kecuali jika takdir bicara lain...

EB


Copyright © PDAT