Edisi 36/02 - 8/Nop/1997
Analisa & Peristiwa

Iklan

"Likuidasi 16 Bank Bukan Obat Mujarab yang Ditunggu-tunggu"


Langkah likuidasi 16 bank ternyata dianggap belum cukup untuk menyehatkan ekonomi Indonesia. Karena soal ekonomi dan politik rupanya ikut bicara, maka reformasi total diharapkan menjadi obat mujarab.
BHS BankInilah kejadian paling pahit dalam sejarah perbankan Indonesia: 16 bank dilikuidasi pada 1 November lalu. Untuk pertama kali juga ada sejumlah nama beken di Republik Indonesia yang dicekal ke luar negeri. Kabarnya, pihak Departemen Keuangan meminta semua pemilik bank yang dilikuidasi untuk dicekal ke luar negeri, walau pihak Kejaksaan Agung belum mengeluarkan surat pencekalan.

Maklum saja, di antara pemiliki dari 16 bank yang dicabut izinnya, terdapat nama-nama konglomerat " kelas kakap " yang tercatat sebagai pemilik dan pemegang saham. Sebut saja putra Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo, sebagai pemegang saham Bank Andromeda. Ada Ponco Sutowo, putra bekas dirut Pertamina Ibnu Sutowo yang menjadi pemegang saham Bank Pacific. Selain itu, ada pula pengusaha pribumi kondang Probosutedjo, yang juga saudara Pak Harto, pemilik Bank Jakarta. Ada juga Titiek Prabowo yang menjadi salah satu pemegang saham Bank Industri.

Dan untuk pertama kali juga Menkeu RI diajukan ke PTUN dalam kasus likuidasi bank. Bambang Trihatmodjo telah memasukkan gugatan ke PTUN Jakarta atas keputusan Menkeu dan Gubernur BI itu. Gugatan dimasukkan pada Rabu lalu di Jakarta. Bambang yang dikabarkan Harian Merdeka menandatangani surat gugatan di atas kap mobil Jaguarnya -- merasa banknya cukup sehat dan nama baiknya sebagai pengusaha tercemar akibat likuidasi itu.

Tak cuma Bambang Trihatmodjo yang tersengat. Nasabah 16 bank itu pun seperti tersambar petir menyaksikan kantor-kantor bank ditutup dan uang mereka "terbenam" di sana.

Lihat saja yang terjadi di Kantor Bank BHS di Jalan Gadjah Mada. Sejak pagi hari, pintu bank tertutup rapat. Puluhan petugas dari Polisi, POM ABRI, Angkatan Darat, terus bersiaga hingga tengah hari. Mendekati pukul 08.00, Senin pagi hari (3/11), ribuan nasabah menyerbu kantor Bank BHS pusat. Akibatnya terjadi kemacetan panjang dari arah Harmoni menuju Glodok.

Nasabah BHS Bank Semula para nasabah berkeras untuk memasuki kantor BHS, menemui direksi bank BHS. Soegianto, 42 tahun, seorang nasabah, berkata dengan jengkel,"Sepuluh tahun saya menabung, tak pernah ada masalah, tiba-tiba hari ini bank ditutup." Tambahnya, "Hari Kamis lalu (30/10), saya masih bisa mencairkan dana Rp 2 juta." Nasabah sulit percaya bahwa bank sebesar BHS bisa bangkrut. Hingga beranjak siang, para nasabah tetap tak diizinkan memasuki bank. Untuk menenangkan massa, melalui mikrofon, petugas meminta nasabah untuk membaca pengumuman resmi BI yang terpampang di halaman kantor. Tak sedikit nasabah yang menangis saat membacanya.

Para karyawan yang ingin masuk kantor juga dilarang petugas, mereka lantas hanya duduk-duduk bergerombol di sekitar BHS Bank. Arief, 27 tahun, seorang karyawan BHS yang baru dua tahun bekerja mengaku shock mendengar ditutupnya BHS. Katanya, "Kebetulan saya di bagian staf giro BHS, jadi tahu berapa aset BHS." Menurutnya hingga Jumat siang, hari terakhir ia bekerja, kondisi BHS normal dan tidak memperlihatkan gejala yang aneh.

Arief mengaku ia tidak tahu mengenai rencana ditutupnya BHS. Katanya, "Jangankan saya, para kepala cabang saja tidak tahu. Sekarang mereka sedang rapat dengan staf direksi di lantai atas BHS, untuk menyelamatkan nasabah mereka masing-masing." Tambahnya, "Banyak kepala cabang yang menangis akibat ditutupnya BHS secara mendadak."

Menurut Arief, sebagian besar karyawan BHS sama sekali tidak curiga bahwa BHS bakal ditutup, memang banyak isu yang beredar, tetapi hal itu telah berlangsung lama. Kekuatiran karyawan makin menipis karena BHS asetnya cukup besar, sekitar Rp 4,2 triliun, dan untuk DKI saja, BHS punya 23 kantor cabang. Tragisnya, saat ini sedang berlangsung training untuk calon karyawan BHS, rencananya dalam waktu dekat BHS akan membuka 4 cabang utama di DKI. Desember 1996, BHS juga membuka cabang baru di Bandung.

Arief menilai bahwa keputusan BI dalam menilai kinerja sebuah bank tidak transparan. Katanya, "Bayangkan Mas, BHS kan masih termasuk 50 Bank dengan kinerja terbaik dari 247 bank yang ada, bahkan di tahun 80-an BHS pernah "duduk" di peringkat enam bank terbaik." Menurutnya BHS dilikuidasi bukan semata karena alasan ekonomi, tetapi sudah mengandung muatan politis. "Sebenarnya BHS sudah diincar sejak tiga tahun lalu," tuturnya setengah berbisik. Tetapi sayang, Arief tidak mau menjelaskan lebih lanjut, siapa yang mengincar BHS, dan tujuannya, hanya sebatas persaingan semata? Atau ada kepentingan politik tertentu, dibalik ditutupnya BHS? Arief yakin bahwa setelah likuidasi 16 bank ini, akan terjadi lagi likuidasi babak kedua. Menurutnya ada sekitar 70-an bank yang bermasalah, Arief memperkirakan sekitar sepuluh bank lagi yang akan ditutup nanti.

Sebaliknya dengan Hok Seng, 45 tahun, pengusaha retail yang menyimpan sejumlah Rp 400 juta di BHS. Menurutnya ia memang apes, pasalnya sejak dua minggu lalu ia sudah berniat memindahkan uangnya ke Bank Bira. Hanya batal, karena petugas polisi yang dimintanya untuk mengawal uang terlambat tiba, sehingga kasir terlanjur tutup. Lantas ketika depositonya jatuh tempo pada 25 Oktober lalu, Hok Seng tidak dapat mengambilnya, karena saat itu hari Sabtu, dan kas tutup. Hok Seng mulai merasa curiga ketika ia berniat mengambil uangnya, Senin (27/10), pihak BHS Bank berniat memotong uangnya sebesar 25 persen.

Begitu juga dengan Nababan, 47 tahun, pengusaha trading dan ekspor-impor di Tanjung Priok ini mengeluh. "Tak Ada manfaatnya IMF bagi rakyat, justru akibatnya bank ditutup dan rakyat juga yang rugi," katanya dengan nada emosional.

Ia berharap setidaknya BHS mengganti 50 persen dari jumlah tabungan diatas 20 juta. Amat tidak adil menurutnya jika tabungannya yang Rp 500 juta hanya diganti Rp 20 juta.

Dalam kasus seperti ini, menurut Nababan yang paling bertanggung jawab adalah bank yang dilikuidasi dan pemerintah.

Jika penyelesaian kasus likuidasi ini mengulangi cerita Bank Summa, dipastikan derita Nababan dan lainnya masih akan panjang (lihat Riset Perbankan: Dari Pakto 88 Sampai Likuidasi 16 Bank). Paling tidak akan menyita waktu dua tahun seperti halnya Summa. Dan likuidasi ini terjadi, kata pengamat Umar Juoro, karena penanganan BI atas bank-bank bermasalah selama ini terlihat tidak transparan. Akibatnya, "operasi" untuk mengamputasi bank yang terjangkit penyakit tidak pernah tuntas. "BI juga sudah kehilangan wibawa di mata pelaku ekonomi," kata Umar kepada TEMPO Interaktif.

Sebenarnya kasus Bank Summa memberi pelajaran banyak kepada BI dan otoritas moneter. Bank milik taipan William Soerjadjaya itu ambruk lantaran banyaknya kredit yang diberikan masuk ke "kantong" bisnis properti pemiliknya sendiri. Dan ini lolos dari pantauan BI.

Putra tertua Wiliam, Edward Soerjadjaya, yang saat itu diserahi tampuk kekuasaan oleh ayahnya di Bank Summa, telah melakukan kesalahan yang tak tanggung-tanggung. Akibatnya, Bank Summa menangguk kredit macet sebesar Rp 1, 2 triliun. Sebenarnya, ketidakberesan di bank ini sudah bisa dilihat ketika terlambat mengeluarkan laporan neraca keuangannya. Saat itu BI memberikan dispensasi kepada Summa. Selain itu, bank ini juga sempat ditinggalkan deposannya, yang mengakibatkan dana pihak ketiga yang hilang mencapai Rp 200 miliar.

Bank Summa pernah dinyatakan kalah kliring oleh BI pada November 1992 ini, lantaran tak mampu membayar pinjaman antar bank (call money) sebesar Rp 70 miliar. Selain kredit macet, Summa juga memiliki utang sebesar Rp 500 miliar. Akhir dari krisis Bank Summa, Wiliam harus rela melepaskan sebagian besar sahamnya di PT Astra Internasional yang berjumlah 100 juta lembar. Lalu dibentuklah tim likuidasi oleh BI. Tim itu butuh waktu lebih dari dua tahun untuk mengembalikan uang nasabah.

Sebelum Bank Summa, ada kasus Bank Duta (1990) yang sempat sempoyongan lantaran dananya terkuras sebesar 420 juta dollar AS atau lebih dari Rp 800 miliar (kurs waktu itu) dalam permainan valuta asing oleh salah seorang direkturnya, Dicky Iskandar Dinata. Ternyata, Bank Duta tak juga dilikuidasi oleh BI. Tentu saja karena saham bank itu dimiliki juga oleh yayasan-yayasan yang dipimpin Pak Harto. Konon kerugian Bank Duta itu bisa ditutupi dari yayasan-yayasan itu juga.

Setelah kejadian Bank Summa, yang membuat para bankir dan otoritas moneter " trauma ", BI tidak lagi bertindak tegas jika ada bank-bank yang mengalami krisis likuiditas. Otoritas moneter dari Jalan Thamrin itu lebih sering menjadi "mediator" dalam mencarikan investor baru. Bahkan, BI tak segan-segam menyuntikkan dana segar melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (LKBI) yang berbunga rendah walau jelas kondisi bank yang disuntik itu "megap-megap".

Di tahun 1994, masyarakat digemparkan oleh mega skandal korupsi yang dilakukan oleh pengusaha Eddy Tansil atas Bapindo, sebesar Rp 1,3 triliun. Mungkin, inilah sejarah korupsi terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang pengusaha sepanjang sejarah dunia perbankan Indonesia. Yang lebih memilukan, Eddy bisa kabur dari penjara Cipinang Jakarta setelah menyuap beberapa penjaga penjara. Bagaimana dengan Bapindo yang nyaris "lumpuh"? Tentu saja "segar" lagi dalam lindungan BI.

Berdirinya ratusan bank yang menjamur setelah Pakto 88, ternyata membawa akibat luas. Bank-bank milik konglomerat, bukan rahasia lagi, dipakai sebagai "modal" untuk membiayai proyek-proyek grup usaha itu sendiri. Bank Indonesia mematok hanya 20 persen kredit dari total yang dikucurkan yang boleh dipakai oleh grup sendiri. Tapi siapa yang bisa memastikan ketentuan ini dipatuhi oleh sang pengusaha yang kelewat "enak"memerah sapi gemuk bernama bank -- miliknya sendiri tadi.

Kasus semacam ini bisa dilihat dalam hal Bank Artha Prima (BAP), milik Oka Mas Agung atau Bank Pacific (BP) punya Ibnu Sutowo. Keduanya limbung lantaran duitnya dikuras oleh sipemiliknya dengan cara menyalurkan kredit ke grup sendiri dan macet. Jumlah kredit bermasalah di BAP mencapai Rp 889 miliar, yang terdiri atas Rp 345 miliar akibat penerbitan surat promes, dan Rp 565 miliar kredit macet.

Sedangkan BP diperkirakan menderita kerugian hingga mencapai Rp 3 triliun akibat ekspansi pemberian kredit ke grup sendiri dan penerbitan surat berharga (commercial paper). Ambisi sang direktris untuk membangun kawasan wisata resor Lido di Sukabumi, Jawa Barat, sebesar Rp 800 miliar, disebut-sebut sebagai salah satu penyebab bank milik bekas bos Pertamina ini terkuras pundi-pundinya.

Hal yang sama juga terjadi pada Bank Perniagaan dan Bank Artha, yang sempoyongan digerogoti pemiliknya sendiri. Bank Perniagaan digangsir oleh pemiliknya sendiri, Hindoro Budiono, selama empat tahun sebesar Rp 900 miliar lebih. Caranya, seperti yang dilakukan oleh para pemilik bank lainnya, dengan menerbitkan commercial paper (CP) yang dijamin oleh Bank Perniagaan. Nah, pada saat commercial paper jatuh tempo, surat-surat pengakuan utang itu tak bisa dicairkan.

Bank Indonesia sebenarnya sudah mendeteksi adanya pemberian kredit sebesar Rp 900 miliar itu. Namun dengan kemampuan dan kelihaian Hindoro alias Liem Bun Hin menyuap aparat BI, pelanggaran yang dilakukannya tidak terungkap. Akhirnya BI memecat salah seorang direktur Bank Perniagaan, Djulie Danuar. Bank Perniagaan kini diambialih oleh pengusaha Nirwan D. Bakrie. Kasus commercial paper juga terjadi di Bank Artha.

Commercial paper fiktif juga pernah dipakai oleh Bambang Samiyono, pemilik Bank Dwipa dan dan juga pemegang saham minoritas Bank Citra, untuk menangguk untung besar. Kedua bank yang kini dilikuidasi itu dijual CP-nya oleh Bambang dengan cara menjaminkannya kepada Bank Dwipa. Rupanya CP itu fiktif. Jumlah kerugian yang dialami bank itu adalah sekitar Rp 300 miliar lebih.

Maka, langkah pemerintah melikuidasi 16 bank, agaknya merupakan langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat banyak. Walaupun, kata pengamat Faisal Basri, sebetulnya pemerintah tidak boleh mendiskriminasi latar belakang kepemilikan bank yang dilikuidasi. "Toh ada bank BUMN, bank Pemda dan bank swasta. Kalau prinsipnya penyehatan, bank yang sakit ya harus dihantam semua. Buktinya Bapindo tidak kena. Bank milik pemda lima puluh persen sakit parah, tapi masih dipertahankan," kritik Faisal Basri (lihat Wawancara Basri: "Buat Rakyat, Deregulasi Kemarin ini Belum Cukup").

Bagi pengamat Christianto Wibisono, likuidasi 16 bank ini adalah langkah yang terlalu cepat. "Saya dengar ada bank yang hingga bulan Juni 1997 masih mengeluarkan neracanya, tetapi tetap dilikuidasi. Saya melihat bank yang memang sudah sakit sebelum terjadinya krisis rupiah, disamakan dengan bank yang "sakit" akibat krisis rupiah. Jadi penyamarataan ini langkah yang salah besar. Seharusnya berbeda, dong," kata Direktur Pusat Data Bisnis Indonesia itu (lihat Wawancara Christianto:"Tak Cukup 23 Miliar Dollar AS atau Likuidasi, Tapi Perlu Reformasi Politik").

Likuidasi bank -- satu langkah yang kata Faisal hanya kecil saja pengaruhnya dalam membenahi krisis moneter ini saja barangkali memang tidak cukup untuk menyehatkan ekonomi RI. Krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini, menurut Christianto, sudah tidak lagi sebatas ekonomi, tetapi juga masalah politik. Ada faktor-faktor yang akan selalu menggerogoti fundamental ekonomi jika tidak dihilangkan. Faktor-faktor ini adalah kolusi, korupsi dan monopoli yang banyak terjadi dalam perekonomian kita. Obatnya, tak lain dan tak bukan, adalah reformasi total di bidang ekonomi dan juga politik.

TH, ANY, IS


Copyright © PDAT