Edisi 47/01 - 18/Jan/1997
Nasional

Prospek Demokrasi Indonesia
"Negara Kuat, Arus Bawah Juga Makin Sukar Dibendung...."


Foto Dr. Arief  BudimanDr. Arief Budiman berbicara tentang prospek demokrasi di Indonesia. Baginya, ada harapan besar demokrasi tegak di bumi Indonesia. Ini ditunjukkan oleh doktor yang kerap dijuluki juru bicara Golongan Putih itu dengan berbagai kasus yang merupakan bentuk perlawanan arus bawah. Walau negara sangat represif, namun ada akibat dan kompromi-kompromi yang menciptakan iklim demokrasi.

Itulah antara lain yang diungkapkan Arief Budiman dalam orasi ilmiah yang diselenggarakan Institut Studi Arus Informasi di Hotel Paragon Jakarta, tanggal 15 Januari 1997. Kalau acara itu dipadati sekitar 300 orang pengunjung, itu bukan saja karena Arief dikenal luas di Jakarta, tapi ini juga semacam "perpisahan". Karena, setelah "dipecat" dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Arief akan tinggal di Australia. Ia diangkat menjadi guru besar studi Indonesia selama sepuluh tahun di Melbourne University.

"Itu kalau saya betah. Minimal tiga tahunlah saya di sana. Kalau nggak betah saya balik lagi. Pokoknya saya ingin mengalir saja seperti air," kata Arief menjelaskan keberangkatannya ke Australia.

Berikut rekaman orasi Arief Budiman.


Saya akan berbicara tentang prospek dan investasi demokrasi Indonesiadi masa depan. Memang situasi sekarang agak mengecilkan hati, misalnya banyak tokoh-tokoh pro demokrasi kita yang berada di penjara. Kemudian kita juga melihat, organisasi-organisasi yang memperjuangkan demokrasi selalu mengalami guncangan-guncangan. Kita juga melihat, pembatasan gerak langkah maupun pergantian tokoh-tokoh masyarakat dari organisasi resmi telah berjalan mulus, malah bisa dikatakan sukses.

LSM dan gerakan-gerakan mahasiswa pun tiarap. Hal-hal seperti ini memang membuat hati kita kecil, ketika melihat konstalasi gerakan demokrasi di Indonesia. Tapi, ada juga hal-hal yang menyenangkan seperti adanya perlawanan rakyat. Sekarang rakyat tidak lagi diam kalau ditindas, dan pasti berkata "tidak".

Dalam kesempatan ini saya akan menganalisa tentang prospek demokrasi di masa depan di Indonesia. Saya adalah salah seorang penganut pandangan Hegel yang mengatakan bahwa demokrasi itu adalah suatu gerak sejarah umat manusia. Hegel mengatakan secara simplistis bahwa sejarah ini merupakan pertarungan dua kekuatan, spiritual dan duniawi. Hegel adalah filosof Jerman. Ia sebetulnya, diharapkan orang tuanya menjadi pendeta. Tetapi ia lebih tertarik pada filsafat dan memang ia pernah sekolah teologis.
Dalam filsafatnya, pengaruh agama sangat kuat, yaitu adanya kekuatan mesianis yang disebut kekuatan spiritual menghadapi kekuatan duniawi. Kekuatan duniawi sifatnya sementara sedangkan kekuatan spiritual sebaliknya. Jadi sejarah merupakan pergulatan antara kepentingan pribadi menghadapi kepentingan yang lebih besar.

Dan sejarah mengungkap terus, makin lama kekuatan spiritual ini akan terus memanifestasikan dirinya. Salah satu cirinya, sejarah adalah cerita tentang pembebasan manusia. Manusia makin lama makin bebas, tidak mungkin tidak. Dan Hegel mengatakan, bebas hakikatnya individu yang tadinya tidak merdeka menjadi sangat merdeka. Sehingga dengan demikian gerak sejarah dalam sistem politik adalah bergerak dari sistem yang otoriter menjadi sistem yang demokratis.

Kita lihat dalam sejarah. Dulu, kekuatan masyarakat dikuasai oleh satu orang yaitu kekuatan monarki. Sesudah itu kekuatan monarki ini berubah menjadi kekuatan oligarki. Dan pada akhirnya kekuatan oligarki ini harus berubah lagi menjadi kekuatan demokrasi. Tentu dalam arah yang sangat teoritis dan ia menunjuk dalam laboratorium sejarahnya, sejarah manusia ini terus bergerak. Dari otoritarianisme menjadi demokratis. Di semua negara proses itu ada yang lambat dan cepat, tapi proses itu pasti terjadi. Hegel tentunya tidak punya data-data empiris, tetapi filsafat ini sangat kuat dalam realitasnya.

Ini yang diambil oleh ilmuawan Jepang F. Fukuyama dalam bukunya The End History. Menurutnya, ramalan itu terjadi ketika krisis di negara-negara sosialis, di mana negara otoriter menjadi sosialis dan sekarang semua di dunia dianggap sudah demokratis. Maka inilah yang dinamakan Hegel bahwa kita sudah masuk ujung sejarah. Tentu saja ini sangat menarik. Pemikiran ini diikuti secara kuat oleh Fukuyama.

Kalau kita lihat dari data-data empiris teori Hegel ini juga dinyatakan oleh Samuel Huntington yang menulis bukunya Gelombang Ketiga Demokratisasi. Menurutnya, dalam sejarah manusia modern ada tiga gelombang demokratisasi.

Gelombang pertama (1828-1926) yaitu ketika terjadi kebangkitan dari Revolusi Prancis, diikuti Revolusi Amerika dan sebagainya, menumbangkan feodalisme. Dari suatu kekuatan yang feodal yang otoriter muncul gerakan rakyat yang terus berkembang yang membuat rontoknya kekuatan raja dan bangsawan-bangsawan lain. Maka tahun 1828 merupakan gelombang pertama demokratisasi yang biasanya ditandai secara keras dalam melawan feodalisme. Kemudian, menurut Huntington, setelah itu terjadi set back. Kondisi yang demokratis berubah menjadi otoriter lagi. Tapi ini hanya sebagian kecil, kemudian maju lagi. Yang menurut Huntington, gerak demokrasi itu maju dua langkah dan mundur satu langkah. Dalam kata lain, pada gelombang pertama ada proses demokratisasi, ada set back. Beberapa negara yang sudah demokratis rontok lagi.

Gelombang kedua terjadi tahun 1943-1962 yaitu setelah perang dunia kedua. Masa ini terjadi proses depolitisasi besar-besaran, misalnya negara Asia, Afrika, Amerika Latin. Tapi setelah tahun 1960-an terjadi set-back lagi, beberapa negara yang demokratis menjadi otoritarianisme lagi. Kita mengalami hal itu. Di Indonesia tahun 1949 terjadi proses demokratisasi, kemudian set-back lagi ketika Bung Karno berkuasa. Tapi ada beberapa negara yang memang maju lagi. Gelombang ketiga terjadi tahun 1974-sekarang. Tahun 1974 ditandai dengan munculnya demokratisasi yang dipimpin oleh militer dengan ditumbangkannya rezim Portugal. Ini juga ditandai dengan krisis di negara-negara Sosialis. Dalam The Jakarta Post, ada artikel yang ditulis Jonathan Powel, yang menyatakan bahwa di tahun 1996 ini ada 79 negara yang menjadi demokratis dari 161 negara. Dan ada 135 juta orang yang hidup dalam keadaan yang demokratis. Kalau dihitung dengan negara yang demokrasi tapi masih ada persoalan seperti Thailand, Malaysia, atau yang lainnya, itu ada 62 persen dari seluruh negara di dunia ini yang hidup di alam demokratis. Tahun 1983 masih 43 persen yang demokratis. Dan menjadi perdebatan apakah demokrasi menjadi ujung dari sejarah seperti yang dilansir oleh Fukuyama. Karena sejak Hegel, demokrasi bukan proyek yang paling agung dari manusia. Ini dikritik Marx. Karena menurut Marx, demokrasi adalah proyek kapitalisme, yaitu kompetisi dan pasar bebas. Sehingga demokrasi saja akan menghasilkan kesenjangan meskipun hak-hak individu dihormati, karena individu berbeda kepentingannya. Karena itu, Marx mengatakan bahwa demokrasi politik tidak cukup tapi juga harus ada demokrasi ekonomi. Kalau demokrasi politik saja, bisa menciptakan ketidakadilan. Inilah problem sistem pembangunan di dunia. Jadi pada bagian kedua ini yang ingin saya katakan, ada ramalan Hegel yang sifatnya filosofis tetapi tampaknya dari studi-studi ahli politik mutakhir membuktikan bahwa proses demokratisasi tidak terelakkan, akan berjalan terus. Walau tidak secepat yang kita inginkan, namun pasti terjadi. Kasus Indonesia

Bagian ketiga yang ingin saya katakan adalah bagaimana di Indonesia? Apakah juga terjadi proses demokratisasi? Kalau kita melihat tahun 1996 ini cukup mengecilkan hati. Kerusuhan, penangkapan tokoh-tokoh demokrasi, dan pemberangusan pers dan sebagainya. Di tengah kekecilan hati saya, dalam proses jangka panjang memberikan harapan. Bagi saya apa yang terjadi sekarang, bukan hanya negative point saja tetapi positive pointnya banyak. Tapi ada sesuatu yang tumbuh yang membuat saya akan menghasilkan sebuah "buah" yang menarik buat kita semua.

Untuk memberikan dasar dari pernyataan ini, terlihat dari kejadian yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia. Pertama adalah kejadian dramatis tatkala Megawati dipilih sebagai ketua PDI. Kita tahu ada skenario yang keras dari pemerintah untuk menjegal Megawati. Dan kemudian muncul arus bawah yang kuat sekali mendukung Megawati. Kongresnya di Surabaya dan kemudian dipindahkan ke Jakarta, merupakan hal yang menarik. Ini menunjukkan arus bawah mendukung Megawati dengan keras. Sehingga pemerintah berpikir dua kali untuk memaksakan skenarionya. Yang terjadi adalah kompromi. Akhirnya Megawati diterima dan dikompromikan. Dan ternyata hal ini separuh langkah ke arah demokrasi. Ini dibuktikan di tahun 1996. Langkah yang dikompromikan itu menjadi aset buat perjuangan demokrasi.

Peristiwa kedua adalah dibreidelnya tiga media massa: Tempo, Editor dan Detik. Pembreidelan bukan yang pertama kali. Tapi melalui pembredelan ini, muncul lembaga-lembaga alternatif pers semisal AJI yang menandingi PWI, ISAI sebagai lembaga media alternatif dan Tempo Interaktif sebagai media elektronik di internet. Internet juga merupakan proses teknologi dalam mengkampanyekan proses demokrasi. Ini sulit dikontrol oleh pemerintah, meski ABRI mencoba mengcounternya dengan membentuk ABRI-net. Tapi ternyata Bayonet tetap yang efektif.

Saya kira kalau intervensi pada PDI dilakukan sebelum terjadi intervensi TEMPO, Detik dan Editor, kualitas perlawanannya lebih rendah. Karena sekarang segala macam informasi kita dapatkan dari dua belah pihak: dari pemerintah dan media-media resmi serta banyak media tak resmi yang kuat melawan. PDI terjadi sesudah pembreidelan TEMPO, itu daya lawannya jauh lebih tinggi. Karena terjadinya sinergi dari kekuatan-kekuatan perlawanan. Bisa kita bayangkan, kalau NU diintervensi seperti PDI. Di sini, terjadi investasi yang terus bertambah yang membuat modal demokrasi itu bertambah besar.

Kemudian, kita lihat lagi bahwa kasus PDI juga merupakan suatu skenario lama yang selalu dipakai pemerintah untuk membungkam partai. Di tahun 1966, ini pernah terjadi pada Parmusi dan PNI. Jadi intervensi ini sering terjadi bahkan semakin keras. Tapi dalam segala kasus, pemerintah tahu semakin diintervensi maka akan bermasalah dan semakin besar. Tapi kasus itu dua tiga bulan selesai. Yang didukung pemerintah akan besar. Dan sebaliknya, yang tidak didukung pemerintah akan hilang dan tenggelam.

Jadi kelihatannya, pemerintah dalam kasus PDI Megawati ini berpikir bahwa ada intervensi yang cepat. Maka kasus akan selesai dalam waktu dua atau tiga bulan. Tapi kenyataannya, terjadi perlawanan sampai sekarang. Ini berkat adanya infrastruktur-infrastruktur power counter atau investasi demokrasi yang mulai bermunculan di masyarakat. Sehingga kasus PDI bukan sesuatu yang negatif buat demokrasi tetapi kasus yang sangat positif buat investasi demokrasi di masa depan. Bisa dibayangkan, kalau PDI tidak diintervensi, posisi Megawati masih mendukung Pancasila. Berbeda dengan sekarang. Ketika mendapatkan perlawanan, bukan saja dari kelas menengah tapi juga kelas bawah berbicara soal kesewenang-wenangan pemerintah. Ini adalah pendidikan politik yang paling besar untuk anti pemerintah. Jadi kalau PDI atau NU tidak diintervensi, kita tetap akan jalan di tempat. Meski kelihatannya, ini suram.

Kemudian juga kasus PRD dan PUDI. Ini menarik. Karena PRD dan PUDI ini adalah kecil. Tidak seperti kasus NU dan PDI. Karena PUDI dan PRD merupakan lembaga-lembaga orang pintar tapi sangat kecil massanya. Tapi mereka telah mencairkan kebekuan-kebekuan konsep dan selfcensorship yang berada dalam diri kita. Saya senang PUDI dan PRD mengatakan bahwa mereka adalah kekuatan oposisi. Kita tahu oposisi merupakan sesuatu yang tabu di Indonesia. Tapi secara publik, mereka mengklaim bahwa mereka adalah kekuatan oposisi. Dan saya senang sekali Bintang Pamungkas dalam proklamasi PUDI menyatakan bahwa ia partai oposisi. Dan program pertamanya adalah menggulingkan pemerintah. Oposisi adalah bagian dari demokrasi dan menggantikan pemerintah bukan berarti kita melempar batu, merusak. Tapi menggantikan yang lebih baik. Dan statement-statement ini merupakan perintisan mental yang juga investasi demokrasi di masa depan.

Contoh kasus tidak berhentinya investasi demokrasi di masa depan adalah adanya kasus Mobnas. Ini terjadi kesewenang-wenangan pemerintah terhadap kelas pengusaha yang dicabut haknya untuk berkompetisi. Dann secara kasar, hak Mobnas ini diserahkan kepada keluarga presiden. Ini menimbulkan oposisi kelas menengah. Oposisi kelas menengah ini tidak seperti PUDI atau PRD. Namun untuk menunjukkan sikap oposisi ini, baru-baru ini saya melakukan penelitian 1000 orang kelas menengah yang ada di Jakarta. Hasilnya 80 persen menyatakan ingin terjadi perubahan di Indonesia. Ketidak terlibatan mereka di politik, karena tidak mau ambil resiko. Kelas menengah mau berubah tapi tidak berpolitik. Saya kira ini investasi juga. Karena mereka siap apabila terjadi perubahan, mereka akan mendukung. Masih banyak kasus-kasus lain yang mendukung investasi demokrasi masa depan.

Dari sini bisa disimpulkan, apa yang terjadi ditahun-tahun sebelumnya sampai tahun 1996 ini, buat saya terjadi investasi yang besar-besaran dalam perusahaan besar yang bernama PT Demokrasi. Memang profit belum bisa diambil, tapi di masa depan bisa menciptakan produksi yang kuat. Karena bukan hanya kelas bawah yang bereaksi dan melawan, tetapi juga kelas menengah profesional. Ini proses yang terjadi di dalam negeri.

Di samping itu, proses dalam negeri ini mendapat dukungan kuat dari proses yang terjadi di dunia, yaitu proses internasional. Pertama, Indonesia, ketika pemerintah Orde Baru dicetuskan, banyak negara-negara Barat mendukung. Mereka menganggap militer Indonesia adalah militer yang "lain", citranya baik. Ini terjadi tahun 1960-an. Tetapi dengan munculnya kasus di Timor Timur, terutama terjadi penembakan di Santa Cruz, maka citra militer Indonesia di Barat, tidak berbeda dengan yang lain, yaitu bisa menembak demonstrasi-demonstrasi yang damai. Ini merubah citra Indonesia di mata Barat. Jadi kasus Timor-Timur ini merupakan suatu proses yang membuat Indonesia ditekan untuk melakukan proses demokratisasi. Apalagi dengan dianugerahkannya Nobel kepada Belo dan Horta, maka itu merupakan pengakuan internasional yang melegitimasi perjuangan rakyat Timor Timur. Jadi Indonesia makin tersudut dalam banyak hal.

Kemudian, di dunia internasional, terjadi juga politik yang berkaitan dengan ekonomi. Misalnya kasus Mobnas. Kita tahu, kepentingan ekonomi Jepang dan Amerika menciptakan rezim kapitalisme global itu menjadi dihambat. Sehingga Amerika, Jepang, dan Eropa Barat sangat concern terhadap hal itu. Dan bersamaan dengan kasus-kasus ini, terjadi juga suatu gerakan hak asasi manusia yang makin kuat di dunia. Ini juga kekuatan yang membantu perubahan di Indonesia. Intinya, di dalam dan luar negeri terjadi proses kekuatan yang sedang melakukan investasi terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Mungkin tidak terjadi di tahun 1997 ini, tapi itu pasti akan terjadi.

Terakhir yang ingin saya katakan, bagaimana perubahan di Indonesia? Perubahan-perubahan mana yang akan terjadi? Untuk mendukung teori perubahan ini, saya kembali mengutip Huntington. Dia memperkenalkan tiga istilah.

Pertama perubahan transformasi, yaitu demokrasi didatangkan dari penguasa. Ini terjadi di Turki, Brazil. Huntington mengatakan bahwa demokrasi ini adakalanya hanya dipinjamkan pada rakyat, yang akhirnya nanti bisa di cabut lagi oleh penguasa.

Kedua adalah perubahan replacement yaitu gerak dari arus bawah menggulingkan pemerintah dan terjadi proses demokratisasi, karena arus bawah itu mengambil alih kekuasaan. Contohnya adalah Philipina.

Ketiga adalah perubahan transplacement yaitu negara kuat, tetapi kekuatan arus bawah juga kuat. Sehingga terjadi semacam kebutuhan dan akhirnya kedua belah pihak bersetuju untuk berkompromi dan melakukan pembauran-pembauran yang lebih demokratis. Tambah satu lagi, yang bias Amerika, yaitu perubahan yang akibat intervensi pihak lain. Contohnya Panama.

Bagaimana proses yang terjadi di Indonesia?

Menurut saya, proses yang terjadi di Indonesia adalah perubahan transplacement. Kekuatan arus bawah makin besar dan pihak militer melihat kekuatan ini sukar dibendung. Ini akan terjadi suatu perundingan antara pihak oposisi dan militer untuk satu perubahan yang damai dalam menyelamatkan pembangunan. Ini yang terjadi pada PDI Megawati. Ini memang skala kecil tapi bisa terjadi pada skala yang lebih besar, kalau kekuatan arus bawah sangat besar. Jadi untuk perjuangan demokrasi, tidak banyak gunanya mempersoalkan siapa presiden atau wapres mendatang. Program yang lebih bagus dalam demokrasi adalah investasi yang lebih banyak lagi untuk membentuk kekuatan arus bawah.


Copyright © PDAT